Peran Yurisprudensi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

A. Pendahuluan

Penyusunan hukum Islam sebagai hukum yang diterapkan di pengadilan yang ketat, sebenarnya tidak memberikan hak warisan kepada penerima manfaat non-Muslim. Namun dalam kasus tersebut, Hakim Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum kewarisan Islam dengan menyimpang dari hukum tertulis yang berlaku tersebut karena dianggap tidak mampu lagi untuk menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim sebagai dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuatan hukum yang berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk menyelidiki dan mengikuti serta memahami kualitas yang sah dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat".

B. Pembahasan

1. Pengertian yurisprudensi

 Dalam pilihan hukum Anglo-Saxon Kata Jurisprudence mengandung makna yang lebih luas daripada kata yurisprudensi dalam hukum Eropa daratan. Di dalam keputusan hukum Anglo-Saxon, jurisprudensi selain berarti hukum (dalam keputusan) hakim, juga bermakna filsafat hukum atau ilmu hukum, sedang dalam kepustakaan hukum Eropa kontinental juga dalam keputusan hukum Indonesia, yang disebut Undang-Undang, merupakan ragam atau substansi pilihan Pengadilan Tinggi (dan Pengadilan Tinggi) dalam hal kasus tertentu tergantung dari pemikiran (kehati-hatian) otoritas yang ditunjuk yang diikuti sebagai aturan oleh juri yang berbeda dalam memilih sesuatu. sangat mirip atau hampir mirip.

Apa sebabnya Hakim di suatu pengadilan menggunakan putusan hakim terdahulu dalam menyelesaikan suatu putusan? Karena putusan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama.

2. Peran yurisprudensi di dalam pembaharuan hukum keluarga islam di indonesia

Pembaruan hukum keluarga Islam, merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum keluarga sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang tentunya didasarkan pada tujuan syariah dan prinsip-prinsip kemaslahatan. Pembaruan hukum dapat dilakukan jika terjadi perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil law, yaitu sistem hukum yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dilakukan melalui perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam yang mengatur tentang hukum keluarga di Indonesia. Yurisprudensi merupakan salah satu pilar dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun idealnya  legislasi penyusunan melalui undang-undang (UU) atau revisi dalam UU.

Fungsi ini penting ketika Indonesia menganut sistem civil law, Dalam praktiknya hanya mengandalkan peran dari lembaga legislatif dalam menentukan hukum. Putusan pengadilan akan mengisi kekosongan hukum yang menjadi di negara yang menganut civil Law ketika lembaga legislatif tidak mampu dengan segera menciptakan hukum. Tindakan hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam perangkat hukum ini adalah melengkapi perwujudan yang sah.

Selain itu, mengingat kewenangan yang digerakkan oleh putusan pengadilan atas ketergantungan pada undang-undang yang baru-baru ini digambarkan, Pengadilan Tinggi dapat menyimpang dari undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan perasaan keadilan di masyarakat dan hukum yang hidup di mata masyarakat, selanjutnya melalui undang-undang standar hukum baru dapat dibentuk dari standar tersebut adalah modal dasar untuk perubahan yang sah.

Kaidah hukum baru melalui yurisprudensi dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, diantaranya:

• Putusan No. 137K/AG/2007 tentang pemberian nafkah iddah kepada istri yang mengajukan cerai gugat.
• Putusan No. 266K/AG/2010 tentang harta bersama.
• Putusan No. 86K/AG/ 1994 tentang persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghijab Paman untuk menerima harta warisan.
• Putusan No. 16K/AG/2010 tentang pemberian harta warisan kepada istri nonmuslim melalui wasiat wajibah.

Selain dari sebagian model di atas, bagian hukum dapat dilihat dalam Petunjuk Resmi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di mana yurisprudensi menjadi salah satu sumber rujukan dalam merumuskan KHI, yang terdiri dari 15 buku:

• Sebuah. Kumpulan tiga buku pilihan Ayah / PTA, didistribusikan pada 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
• Ragam fatwa tersebut terdiri dari tiga kitab, yaitu tahun 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
• Yurisprudensi Pengadilan Agama Terdiri dari lima buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
•  Laporan undang-undang tersebut terdiri dari empat buku, yaitu yang diterbitkan pada tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

Selain itu, sebelum lahirnya kompilasi hukum Islam, yurisprudensi telah memperlihatkan peranannya dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 K/AG/1979 tanggal 24 Juni 1981: bahwa janda berhak bagian atas harta bersama harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami istri titik apabila suami meninggal dunia lebih dahulu tanpa memiliki keturunan, istri sebagai janda berhak mendapat bagian, sedangkan yang bagian lagi menjadi hak ahli waris yang selebihnya secara bersekutu sesuai dengan kedudukan dan pembagian yang ditentukan menurut faraid.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya di bidang perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Bukan saja setelah terbentuknya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 tahun 1991), melainkan sebelum terbentuknya peraturan-peraturan tersebut, Yurisprudensi adalah memperlihatkan peranannya dalam pembaruan hukum keluarga, salah satunya melalui putusan Mahkamah Agung No. 02 K/AG/1979 tersebut di atas. 

Bahkan peranan yurisprudensi yang lebih besar dapat dilihat ketika yurisprudensi-yurisprudensi hukum keluarga sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi bahan rujukan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yurisprudensi telah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia, dan yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum, selain undang-undang, doktrin dan kebiasaan.

Triyoga Kurniawan (101180221/HKI.H)