Penghindaran Pajak Berganda (P3B) digunakan dalam rangka menentukan alokasi atas hak pemajakan suatu transaksi yang terjadi antara negara domisili dan negara sumber adalah negara dimana wajib pajak menetap ataupun tinggal.
Tax treaty, pada prinsipnya ditujukan untuk menentukan alokasi atas hak pemajakan suatu transaksi yang timbul antara negara sumber dan negara domisili. Setidaknya terdapat lima tujuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.
a. Tidak terjadinya pemajakan ganda yang dapat memberatkan iklim dunia usaha.
Dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) maka dapat menjadikan pengenaan pajak atas laba usaha tidak dikenakan di kedua negara atau dua tempat, yaitu baik negara domisili atau negara sumber. Jadi, laba usaha hanya dikenakan pajak di tempat mereka berkedudukan.
b. Meningkatkan investasi modal dari luar negeri
Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) tentunya diharapkan mampu menarik negara luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, jika investasi yang ditanamkan berupa deviden, bunga atau royalty, maka akan dikenakan pajak yang tinggi. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan keraguan pada negara luar. Yang mengakibatkan terlambat dan terhambatnya pertumbuhan investasi modal dari luar negeri ke indonesia.
c. Meningkatnya sumber daya manusia
Untuk mahasiswa dan karyawan di negara tempat menempuh pendidikan maupun pelatihan akan diberi kebebasan pajak untuk meningkatkan kemampuan mereka, dan menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia yang lebih kompenten dan berdaya saing tinggi.
d. Pertukaran informasi untuk mencegah adanya pengelakan pajak
Kedua negara yang terlibat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) melakukan pertukaran informasi agar mengetahui jika ada penduduk yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakanya sehingga dapat dideteksi sedini dan sesegera mungkin.
e. Kesetaraan Kedudukan dalam hal pemajakan antar dua negara
Dengan adanya P3B maka mengatur adanya pemajakan yang sama serta setara antara kedua negara, dimana keduanya punya prinsip saling menguntungkan serta tidak memberatkan penduduk asing antara kedua negara tersebut dalam menjalankan bisnisnya.
Model Perjanjian Pajak Berganda
Ada dua model perjanjian yang diakui secara internasional yang diterapkan setiap negara yang terlibat dapat meyusun tax treaty. Model tersebut yaitu Model OECD dan Model UN. Namun, masing-masing negara dapat mengembangkan sendiri model perjanjian mereka.
Ada 2 poin penting yang mendasari antara OECD Model dan UN Model.
1. Perbedaan dalam tataran tujuan diadakannya P3B.
Untuk OECD Model, tujuan utama dari diadakanya suatu P3B yaitu dalam rangka  untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B yang mana dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional.
Sedangkan dalam UN Model, tujuan diadakanya P3B lebih luas, yaitu guna meningkatkan investasi asing ke dalam negara-negara berkembang. Tidak hanya itu, tujuan lainnya yang hendak dicapai adalah P3B digunakan sebagai alat dalam proses untuk pertumbuhan ekonomi serta sosial dari negara-negara berkembang.
2. Perbedaan dalam tataran pasal-pasal substantif yang mengatur hak pemajakan.
OECD lebih mengedepankan asas domisili negara yang memberikan jasa atau menanamkan modal, dimana hak pemajakannya berada dinegara domisili.
Sedangkan, UN Model sebagai representasi dari negara-negara berkembang tentunya ingin mendapatkan hak pemajakan yang lebih banyak di negara sumber penghasilan. Jadi, UN Model mengedepankan asas sumber.
Indonesia mengembangkan modelnya sendiri (Gabungan OECD Model dan UN model)
OECD Model ditujukan dan dibuat berdasarkan perspektif dan kepentingan negara-negara maju, sedangkan untuk UN Model ditujukan atas perspektif atau kepentingan negara-negara berkembang. UN Model memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas ketimbang OECD Model, yaitu untuk meningkatkan investasi asing, serta sebagai alat yang digunakan dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Dari tujuan ini, Maka model UN menginginkan sebuah hak pemajakan lebih banyak di negara yang berpenghasilan sehingga dalam perumusan pasal-pasal, definisinya lebih luas ketimbang OECD Model. Kedua model diatas menjadi acuan yang dapat  digunakan oleh negara-negara yang mungkin akan melakukan perjanjian. Tapi, berbeda dengan Indonesia. Indonesia sendiri membentuk dan mengembangkan modelnya sendiri yang dapat dikenal dengan nama Model Indonesia. Model ini merupakan modifikasi serta penggabungan dan pengembangan dari dua model utama.
Bagaimana upaya dalam Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Berikut beberapa upaya untuk menghindari pajak berganda, diantaranya :
1. Dengan Cara unilateral (sepihak),
Unilateral yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam undang-undang pajak nasional terkait ketentuan yang dapat menghindarkan pajak ganda. Cara ini  dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya.
a. Tax Exemption,
Cara ini merupakan sebuah metode penghindaran pajak ganda yang umumnya dilakukan oleh negara domisili, dimana negara mempunyai kewenangan pemungutan pajak secara tak terbatas (world wide income). Negara domisili dalam hal ini melepaskan haknya untuk memungut pajak terhadap objek pajak yang sumbernya atau asalnya didapat dari luar negeri sehingga hak untuk memungut pajak tersebut diserahkan kepada negara sumber.
b. Tax Credit,
Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memberikan pengurangan pajak apabila penghasilan yang diperoleh subjek pajak dari luar negeri dikenakan pajak dua kali baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sehingga pemberian tax credit ini dapat dilakukan apabila jumlah pajak yang dikenakan oleh negara domisili atau dengan kata lain tax credit hanya diberikan maksimum sebesar pajak yang dikenakan di negara domisili.
c. Reduced Rate For Foreign,
Ini merupakan sebuah metode penghindaran pajak ganda yang dilakukan oleh negara domisili atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak yang berdomisili di negara tersebut yang bersumber dari luar negeri. Atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tersebut akan dikenakan pajak dengan menggunakan tarif yang diperingan dan tidak sama dengan tarif umum yang berlaku di negara domisili itu.
d. Tax deduction for foreign income,
Tax deducation for foreign income, metode ini merupakan metode dengan cara memasukkan pajak yang dibayar di luar negeri  ke dalam komponen biaya.
