Ilustrasi Foto | KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Jakarta memasuki masa-masa puncak musim penghujan di bulan Januari dan Februari ini. Tingkat kewaspadaan terhadap ancaman banjir bagi Jakarta justru meningkat di bukan Februari. Pada masa lalu, saat beberapa titik di Jakarta mengalami banjir pada November 2012, BKMG sudah mengingatkan bahwa itu belum merupakan puncak musim hujan dan masih akan ada potensi banjir selanjutnya.
Ternyata memang banjir yang lebih besar di jakarta terjadi pada 16 Januari 2013. Siklus banjir besar 5-6 tahunan  yang menggenangi sebagian besar wilayah Jakarta dan nyarius melumpuhkan aktivitas warga di ibukota juga menunjukkan banjir tersebut terjadi pada bulan Januari atau Februari seperti yang terjadi tahun 1996, 2002, 2007 dan 2013. Banjir cukup besar yang melumpuhkan sebagian wilayah di Jakarta Utara pada tahun 2015 lalu juga terjadi di bulan februari. Sehingga menjadi wajar jika pemprov DKI Jakarta dan warga Jakarta perlu mengantisipasi kemungkinan banjir besar memasuki bulan Februari ini.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas tata Air menyatakan telah menyiapkan beberapa langkah dalam menghadpi kemungkinan banjir di usim penghujan ini. Dalam data yang disampaikan, berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2015 saja terjadi genangan (di waktu yang berbeda) di 290 lokasi. sementara pada bulan januari saja dilaporkan ada genangan di 53 lokasi. Untuk mengatasi genangan air yang muncul dengan segera, Dinas Tata Air telah menyiapkan 150 pompa stasioner yang tersebar di seluruh wilayah dimana 141 diantaranya langsung dibawah kewenangan Dinas Tata Air dan 96 pompa mobile. Sehingga jika terjadi genangan akibat hujan deras, dapat segera ditangani. Dari total pompa tersebut, 92% dalam keadaan baik dan siap digunakan jika dibutuhkan.
Beberapa langkah persiapan menghadapi banjir sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, diantaranya dengan melakukan (1) pengerukan dan pengurasan beberapa situ/waduk, (2) normalisasi saluran, (3) Refungsi saluran dan penertiban bangunan, (4) pembuatan crossing, (5) perbaikan turap da tali-tali air, dan (6) pemeliharaan pompa. Pengerukan yang sudah dilakukan diantaranya pengerukan terhadap waduk Brigif dan waduk Tomang Barat, kali cakung, embung di perum Gading Griya 2. Pengursan yang telah dilakukan diantaranya adalah pengurasan saluran di Jl. Gatot Subroto dan Jl. Logistik, pengurasan saluran penghubung di Jl. Tentara Pelajar dan pengurasan saluran di depan Gandaria City. Normalisasi saluran telah dilakukan di saluran penghubung Kedoya Utara dan salurang penghubung Pondok Kopi.
Pembuatan crossing dilakukan untuk mengalirkan badan air ke saluran lain pada daerah yag rawan genangan. Pembuatan crossing ini telah dilakukan di Matraman dan sodetan/crossing penghubung di Manggala. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tata Air juga telah melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang menghambat aliran air dan melakukan refungsi saluran air yang selama ini tertimbung sehingga tidaj berfungsi. Penertiban dan pembongkaran bangunan diatas saluran penghubung diantaranya dilakukan di Kamal Muara. Perbaikan turapo dan perbaikan tali air diantaranya di Jl. Asia afrika dan saluran penghubung di Sunter. Dinas Tata Air juga telah melakukan pemeliharaan pompa-pompa untuk memastikan pompa tersebut berfungsi pada saat dibutughkan. pengalaman dalam banjir besar pada Januari 2013 yang menelan korban jiwa dan menggenangi pusat bisnis ibukota, disebabkan oleh pompa yang tidak berfungsi pada saat tanggul di banjir kanal barat jebol.
Perlu Sinergi antar SKPD
Meskipun Dinas Tata Air yang berwenang untuk masalah drainase di ibukota, namum perlu diingat adalah upaya pencegahan dan penanggulan banjir tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Tata Air, tapi  memerlukan dukungan dari instansi lain. Apalagi yang dilakukan oleh Dinas tata Air juga belum sebanding dengan kebutuhan penanganan saluran air yang begitu banyak di Jakarta. Dinas Kebersihan perlu didorong turut serta untuk secara rutin membersihkan sampah pada saluran-saluran utama (badan sungai) maupun saluran penghubung dan saluran drainase di pusat kota.
Upaya pembersihan saluran yang telah dilakukan oleh Dinas Tata Air tentunya akan sia-sia jika sampah masih terus memenuhi badan sungai dan saluran air dan tidak dibersihkan. Perlu kerja ekstra dari Dinas Kebersihan dalam menangani sampah di badan sungai dan saluran air (utama, penghubung maupun dalam sistem drainase kota) yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir. Dari karakteristiknya, banjir Jakarta terjadi karena kiriman air akibat hujan deras di daerah hulu, maupun banjir karena hujan deras di wilayah Jakarta. Untuk jenis banjir yang kedua, seringkali disebabkan oleh salura drainase yang buruk. Sehingga langkah untuk terus membersihkan semua saluran air, gorong-gorong dan saluran drainase lain perlu dilakukan.
Dinas Tata Air juga perlu didukung oleh SKPD lain dalam melakukan pemulihan dan refungsi waduk-waduk maupun embung air yang ada di Jakarta. Masih cukup banyak waduk dan embung yang tidak berfungi atau hanya berfungsi 50% dari kapasitas penampuyngan airnya. Padahal jika waduk/setu dan embung ini dipulihkan kembali fungsinya, akan cukup mampu menampung air pada saat musum hujan. Dari 48 waduk/situ yang saat ini ada, hanya 47,5 % yang dalam kondisi terawat. Sementara 35% dalam kondisi tidak terawat dan 12,5 % telah berubah menjadi daratan
SKPD yang bertugas dalam pengawasan bangunan juga perlu terus mengawasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kegiatan pembangunan gedung atau rumah yang melewati garis-garis sempadan bangunan, menutupi saluran air dan menyedot air tanah dalam jumlah yang besar. Pelanggaran terhadap ketentuan bangunan menyebabkan terhambatnya aliran air di saluran dan penurunan permukaan tanah yang menjadi salah satu penyebab banjir terutama di kawasan pemukiman.
Mitigasi Banjir dan Penanganan Korban Banjir
Paradigma dalam pengananan banjir harus dirubah dari “MENJAUHKAN AIR DARI MANUSIA, menjadi MENJAUHKAN MANUSIA DARI AIR. Hal ini dilakukan dengan dua langkah utama. Pertama sungai harus dikembalikan kepada fungsi alaminya sebagai tempat mengalirnya air, sedimen, dan nutrien. Kedua, Mitigasi banjir yang bertumpu pada dua kegiatan utama yaitu pengaturan dataran banjir dan pemberitaan dini akan bahaya banjir. Pengaturan dataran banjir utamanya dilakukan dengan menata kembali sistem drainase di pusat kota yang terintegrasi dengan kanal banjir yang ada dan dilakukan dengan analisis kawasan.
Pembangunan sistem drainse disertai dengan fasilitas pendukung lain (sumur resapan, ruang terbuka hijau, daerah tangkapan air). Fungsi drainase kota juga harus dikembalikan yaitu untuk (a) mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya, (b) mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik, (c) meresapkan air pemukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air)dan (d) Mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.
Hal kedua yang perlu diperhatikan juga adalah kesiapan ketika banjir terjadi. Perhatian juga harus diberikan pada kesiapand dan kondisi peralatan untuk penanganan korban banjir seperti perahu karet, tenda-tenda untuk pengungsi, persediaan kebutuhan pokok, termasuk untuk perempuan, bayi dan balita serta perlengkapan untuk dapur umum. Kantor Kecamatan dan kelurahan beserta staf dan jajarannya dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus dipastikan berada dalam kondisi siap untuk mengantisipasi banjir yang datang untuk melakukan evakuasi warga, menyiapkan penampungan pengungsi dan menyiapkan logistik bagi pengungsi. Kelurahan dan kecamatan bisa bersinergi dengan ormas, parpol dan unsur masyarakat lainnya dalam melakukan penanganan terhadap banjir yang datang. Sehingga kesiapan untuk menghadapi banjir hendaknya tidak dilakukan oleh Dinas Tata Air saja tapi juga SKPD lain termasuk kelurahan dan kecamatan