Mohon tunggu...
TRITON KORERI NEWS
TRITON KORERI NEWS Mohon Tunggu... Jurnalis - Aktual dan Kredibel

Triton Koreri News merupakan media online dibawa naungan kompasiana.com dan beralamat di Jayapura Papua. Triton Koreri New's akan mengulas tentang dinamika sosial dan politik ditanah Papua secara khusus dan umum Nusantara Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menakar Peluang Calon Independen pada Pilkada Serentak 2024

27 Mei 2024   09:10 Diperbarui: 27 Mei 2024   09:10 545
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pada tahap ini KPU daerah akan melakukan verifikasi salinan kartu tanda penduduk yang masuk. Proses verifikasi ini meliputi jumlah KTP minimal dan juga sebaran pendukung.

Kelebihan

Adapun kelebihan yang didapat dari calon independen adalah dapat mengurangi mahalnya mahar (kalau memang ada) yang harus dibayar ke partai politik. Belum lagi perjanjian yang harus dipenuhi ke partai politik sekiranya ketika memenangi pilkada.

Pasalnya, utang uang dan utang budi kepada pendukung dana, banyak menyebabkan kegagalan pemimpin daerah untuk berlaku fair dan transparan dalam memimpin daerahnya atau menerapkan kebijakan publiknya.

Putra-putri terbaik negeri ini bisa memimpin daerah tanpa tergantung pada partai politik dan bisa melakukan pendanaan kampanye dalam jumlah yang masuk akal dengan cara-cara yang bersih. Praktik pemerintahan diharapkan dapat bebas KKN, pengelolaan APBD bisa efektif, transparan, dan bebas korupsi sehingga tingkat kesejahteraan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Alumni Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Pemilu IX Aliansi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Piethein Wakum,S.IP.,M.M menilai modal puluhan miliar rupiah yang dikeluarkan para calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan kepala daerah mengakibatkan proses politik menjadi sebuah transaksi bisnis. Mahalnya biaya politik menyebabkan banyak kepala daerah (usai terpilih) justru banyak yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan data riset yang di peroleh dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp30-50 miliar. Kendati demikian, jumlah biaya politik itu belum tentu membuat para calon kepala daerah memenangi kontestasi politik.

Ia bahkan menyebut para calon pemimpin itu harus merogoh kocek sekitar Rp50-Rp70 miliar. Apabila daerah yang akan dipimpinnya kaya akan sumber daya alam (SDA), maka biaya politik yang dikeluarkan lebih besar lagi.

Melihat realitas ini, Piethein mengaku tak heran apabila terjadi permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan infrastruktur. Sebab, ada utang politik yang harus dibayar kepada sponsor atau donatur yang sudah mendukung selama pilkada.

Keinginan rakyat

Mantan Anggota KPU Supiori Papua  Piethein Wakum, S.IP.,M.M menyatakan kehadiran calon independen dalam Pilkada Serentak 2024 adalah sesuatu yang sangat baik. Hal ini menunjukkan kehadiran mereka diingini oleh masyarakat karena dampak pembangunan akan lebih baik tanpa intervensi partai politik dalam program-program pembangunan di daerah yang dipimpinnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun