Performa Infrastruktur Transportasi Berpengaruh terhadap Perkembangan PDB suatu Negara

Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi transportasi laut dengan:

1. Mempercepat pembangunan transportasi multimoda
2. Upaya keseimbangan antara transportasi berorientasi nasional dengan lokal dan kewilayahan
3. Membangun sistem dan jaringan terintegrasi
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi ramah lingkungan 

Tol Laut adalah program pemerintah yang melibatkan beberapa K/L (Kemenhub, Kemendag dengan Pemda dan Operator kapal) untuk mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dengan tujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator keberhasilan Tol Laut dapat dilihat dari ketersediaan barang pokok dan penting lainnya sehingga dapat mengurangi disparitas harga pada daerah tujuan tol laut, konektivitas logistik barang sehingga bisa mencapai ke daerah 3TP, serta ketersedian kapal yang terjadwal dan teratur untuk dapat mengangkut barang pokok dan penting serta barang penting lainnya, dan terhubungnya konektivitas dari moda transportasi laut, darat dan udara menuju daerah hinterland.

Melalui program Tol Laut 2021, pemerintah menyediakan 32 armada kapal dan 14 kapal negara untuk melayani 32 trayek dan singgah di 106 Pelabuhan seluruh Indonesia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 523 Miliar. Pemerintah juga memberikan subsidi berupa operasional kapal, subsidi container dan muatan. Sementara itu untuk trayek angkutan laut perintis tahun 2021 menjangkau 519 pelabuhan singgah dan melayani 13% Kawasan barat Indonesia, 38% Kawasan tengah Indonesia, dan 49% Kawasan timur Indonesia. Hingga awal tahun 2020, Kemenhub telah membangun 295 kapal baru untuk mendukung program tol laut.

Isu Infrastruktur Transportasi Logistik Darat

Permasalahan kondisi infrastruktur jaringan jalan di Indonesia:

1. Terbatasnya kapasitas jalan nasional (non-tol) pada lintas ekonomi (Trans Jawa dan Sumatera), hanya 10% angkutan barang menggunakan jalan tol antar kota.

1. Kondisi teknis kurang laik dan didukung redahnya kedisiplinan pengguna dan pemanfaat jalan, pembiaran gangguan Rumaja dan Rumija.
2. Terbatasnya terminal angkutan barang sebagai simpul bongkar-muat barang, terutama di wilayah padat perkotaan.

Hal tersebut berpengaruh pada permasalahan angkutan barang berbasis transportasi jalan di Indonesia:

• Delivery barang volume kecil berjalan secara parsial, belum terkonsolidasi dan terkoordinir lintas operator, membebani ruang transportasi jalan
• Terminal barang lebih banyak untuk fungsi parkir armada truck, karena kondisi muatan secara umum masih LCL dan sangat tidak efektif
• Peran jalan tol memperpendek waktu tempuh namun menambah biaya operasional.
• Fenomena lapangan menunjukkan  hanya 10%  angkutan barang  pindah ke jalan tol  antar kota
• "ODOL": upaya memaksimalkan efisiensi di sisi pengangkutan barang tanpa  diimbangi  kesiapan kapasitas  infrastruktur jalan  di daerah

Pemerintah telah menyusun pedoman tarif angkutan barang berbasis transportasi jalan yang tercantum pada PM 60/2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Kendati demikian, biaya logistik masih terasa mahal menunjukan lemahnya transportasi antar moda. Adapaun komponen biaya logistik antara lain:

1. Biaya Administrasi Dokumen Pengiriman: Bea dan Cukai, Pajak, Packing list, Asuransi dan Keamanan

1. Biaya Handling dan Inventory: Jasa Kapal di pelabuhan (Labuh, Tambat, Pandu dan Tunda), Wharfage, Handling (pemindahan container), Bongkar-muat barang, Penumpukan barang dan pergudangan, Haulage (pengangkatan kontainer ke kapal), Demurrage (keterlambatan bongkar-muat), Sewa Container, Repair Container, Jasa Sewa Alat (Fork lift, Container Crane, Rubber Tyred Gantry)

1. Biaya Transportasi: BBM (produsen - pelabuhan -- pelayaran -- pelabuhan - konsumen), Kru Kapal dan supir Truk/Kereta api Operasional kapal dan Truk/Kereta api, Tarif masuk keluar dan pelabuhan (darat dan laut)

 

Isu Infrastruktur Transportasi Logistik Perkeretaapian

Permasalahan kondisi infrastruktur jaringan perkeretaapian di Indonesia:

1. Penggunaan Sepoor sempit (1.067 mm) tidak memberikan capaian kinerja angkutan yang maksimal (daya angkut dan kecepatan terbatas, travel time tinggi)
2. Fungsi double track kurang optimal, sementara single track yang ada sudah tua.
3. Belum terkoneksinya jaringan rel dengan simpul-simpul distribusi penting antarpulau (pelabuhan, bandara), sementara terbatasnya fasilitas bongkar muat mekanis pada stasiun