Perjuangan Menuju Rumah yang Layak: Meninabobokan Realitas dan Tantangan Penanganan Rutilahu di Indonesia

"We must work together to ensure the equitable distribution of wealth, opportunity, and power in our society." --Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan

Dalam sejarah sakral Indonesia pada tahun 1945, dua Bapak Proklamator Indonesia, yakni Soekarno dan Mohammad Hatta mendeklarasikan tujuan negara Indonesia dalam Undang-undang Tahun 1945 (UUD 1945). Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa negara ini memiliki tujuan mulia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun, bagaimana realitanya di lapangan kini?

Sebut saja bahwa rumah tidak layak huni (rutilahu) merupakan salah satu permasalahan yang dari tahun ke tahun selalu menjadi isu lama yang masih sering terabaikan. Meskipun menjadi salah satu isu yang selalu ada dalam agenda pemerintah daerah maupun pusat, permasalahan rutilahu tampaknya belum juga menemukan titik terang. Tahun demi tahun, isu ini terus muncul namun progres penanganannya tidak kunjung memuaskan, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.

Bagaimana tidak? Di tahun 2022, Badan Pusat Statistik dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 menyatakan bahwa jumlah rumah tangga yang tinggal di rutilahu ada sebanyak 39,34% dari total seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia. Sementara itu, penting bagi masyarakat umum untuk memahami definisi sebenarnya dari rumah tidak layak huni (rutilahu) sehingga program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tinggal Layak Huni (RS-Rutilahu) dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar menganggap setiap rumah yang tampak "jelek" sebagai rutilahu.

Selangkah Lebih Jauh untuk Mengenal Definisi Rutilahu

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Kriteria rutilahu yang dianut oleh Kementerian Sosial meliputi dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi per orang). 

Pada mereka yang terpaksa untuk menjalani hidup sehari-hari di tempat seperti ini tentunya memerlukan bantuan khusus dari pemerintah. Bukan hanya perbaikan dalam rumah saja, tetapi pendampingan dari pekerja sosial. Hal ini berguna untuk mengakhiri buntut kemiskinan dari skala yang paling kecil, yaitu rumah tangga pemilik rutilahu.

Sejauh Mana Langkah Pemerintah Indonesia dalam Revitalisasi Rutilahu?

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi jumlah rutilahu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.7/PRT/M/2018 yang mengatur tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas perumahan mereka dan membangun rumah baru yang layak huni, lengkap dengan infrastruktur pendukung. Melalui program ini, ada dua kegiatan utama yang didorong. Pertama, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) yang fokus pada perbaikan rumah yang tidak layak huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) yang mendukung pembangunan rumah baru yang layak huni. Kedua kegiatan ini dirancang untuk dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, menunjukkan pendekatan yang mengutamakan partisipasi dan inisiatif lokal.