Ketiga, bagaimana menjaga stabilitas politik lokal yang menjadi polarisasi didaerah, terutama revalitas antara kepala daerah dengan wakilnya, serta mengikutsertakan eksekutif, legislatif dan banyak pihak lain yang juga akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang berdampak dengan proses pembuatan kebijakan tersebut berjalan lamban, lebih sulit.Â
Kemudian terakhir ialah bagaimana memilih seorang kepala daerah perlu dipilih secara langsung karena dengan harapan bahwa kepala daerah memiliki legitimasi, namun juga mampu mendorong partisipasi warganya sehingga kepala daerah bisa melakukan improvisasi serta inovasi yang berbasis organisasi masyarakat sesuai dengan dukungannya yang mereka miliki. Kebijakan desentralisasi akan berfungsi untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tingkat lokal.
POLEMIK DESENTRALISASI Â KONTEMPORER DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh :
Tri Okta Viana
Ilmu Politik,Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas
E –Mail : trioktaviona43626@gmail.com
DAFTAR PUSTAKA
- Haryanto. 2016. Masa Depan Politik Desentralisasi Di Indonesia : Sebuah Studi Awal. Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 9,Nomor 2,Juli. E-ISSN 2503-4952
- Nuradhawati Rira. 2019. Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja. Volume 2 Nomor 1, Februari.
- Agusalim Lestari. 2016. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi Di Indonesia. Kinerja. Volume 20 Nomor 1. jiap.ub.ac.id
