Logika Pasar dan Kebijakan Publik

Logika pasar menunjukan keberhasilannya berselingkuh dengan negara. Birokratisasi kapital akan menjadi kontradiksi dilematis pemerintah untuk menentukan sikap otoritatif antara mengabdi pada kepentingan masyarakat lintas kelas atau pada kepentingan modal. Transaksi meteril dari oportunisme pemangku kebijakan tentu berdampak pada persempitan demokratisasi. Tidak otonomnya pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan, berdampak pada perlambatan tibanya kesejahteraan sosial. Maka, logika pasar akan menjadi satu-satunya tuntunan tidak etis berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Publik
Kebijakan publik paska reformasi birokrasi mengandaikan bahwa keterlibatan warga negara dalam upaya formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan merupakan representasi ideal untuk menghindar dari dominsasi pasar.  

Partisipasi setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalu intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum untuk hak asasi manusia.

Keterbukaan harus dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat di akses oleh warga negara yang membutuhkan segala jenis informasi publik.

Civil society menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur pelaksanaan kebijakan.

Para pembuat kebijakan harus mempunyai prespektif populisme dan perspektif keadilan yang luas dan progresif sejalan dengan apa yang diperlukan untuk membangun kebijakan sosial.

Penutup
Warga negara harus memiliki pengetahuan dasar mengenai isu atau kebijakan yang beririsan langsung dengan hajat hidup mereka, sehingga isu dan kebijakan tersebut dapat terus menerus mereka pantau. 

Sebab hilangnya kendali terhadap isu-isu penting sama saja mengambil resiko dibajaknya demokrasi sosial dan kedaulatan rakyat oleh para demagog. Atau dalam arti lain, terjadinya pembusukan demokrasi yang perlahan berubah menjadi teknokrasi otoriter.

Kembalikan konsepsi primer kebijaksanaan negara sebagai kitab suci yang menuntun diproduksinya kebijakan publik.