Selain melakukan sosialisasi tentang vaksinasi HPV kepada masyarakat, pemerintah juga harus menjamin ketersedian vaksin HPV. Upaya alih tehnologi merupakan salah satu bagian dalam upaya tersebut, tetapi selain itu perlu suatu estimasi yang tepat mengenai kebutuhan vaksin. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai jumlah sasaran dari vaksinasi HPV ini sehingga estimasi kebutuhan vaksin akan lebih tepat. Berkaitan dengan produksi, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi HPV yang melibatkan banyak sumber daya maka perlu dialokasikan dana yang cukup agar vaksinasi berjalan lancar. perlu adanya suatu alur pelaporan yang terstruktur dan berbasis online agar jika ditemukan kendala dilapangan bisa segera di ketahui oleh semua pemangku kepentingan sehingga tindakan bisa segera diambil dengan cepat dan tepat.
Berita hoax yang beredar melalui sosial media atau internet harus segera ditangani dengan cepat. Pemerintah bisa melakukan tindakan dengan memblokir akun atau situs yang menyebarkan berita bohong atau hoax serta menangkap pemilik akun untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Selain itu masyarakat dan pemerintah juga perlu meluruskan berita bohong tersebut dengan mengklarifikasi berita yang sebenarnya.Â
Sekali lagi  mari kita sukseskan Vaksinasi HPV bagi anak perempuan kelas 5 dan 6 SD sebagai usaha preventif  kanker serviks sejak dini  #SAVE PEREMPUAN INDONESIA#
Daftar Pustaka
Constable, C., Ferguson, K., Nicholson, J., & Quinn, G. P. (2022). Â Clinician communication strategies associated with increased uptake of the human papillomavirus ( HPV ) vaccine: A systematic review . CA: A Cancer Journal for Clinicians, 72(6), 561--569. https://doi.org/10.3322/caac.21753
Drokow, E. K., Effah, C. Y., Agboyibor, C., Sasu, E., & Sun, K. (2021). The Impact of Video-Based Educational Interventions on Cervical Cancer , Pap Smear and HPV Vaccines. Frontier in Public Health, 9(July), 1--12. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.681319
Hadisoemarto, P. F., Reich, M. R., & Castro, M. C. (2016). Introduction of pentavalent vaccine in Indonesia: A policy analysis. Health Policy and Planning, 31(8), 1079--1088. https://doi.org/10.1093/heapol/czw038
Jo, S., Han, S. Y., & Walters, C. A. (2022). Factors associated with the hpv vaccination among korean americans and koreans: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1). https://doi.org/10.3390/ijerph19010051
Kemenkes. (2016). Penguatan Upaya Preventif Melalui Kemudahan Akses Vaksin HPV. Kementerian Kesehatan RI. https://www.kemkes.go.id/article/view/22121300002/penguatan-upaya-preventif-melalui-kemudahan-akses-vaksin-hpv.html
Kim, M., Lee, H., Kang, P., Aronowitz, T., Sheldon, L. K., Shi, L., & Allison, J. (2020). Pilot RCT to Evaluate the Preliminary Effectiveness to Promote. Health Education Behaviour, 47(2016146), 258--263. https://doi.org/10.1177/1090198119894589.A
Nurhakim, F. (2022). Kemenkes Wajibkan Vaksin HPV bagi Anak Perempuan Kelas 5 & 6 SD. Tirto.Id. https://tirto.id/kemenkes-wajibkan-vaksin-hpv-bagi-anak-perempuan-kelas-5-6-sd-grpc