Mohon tunggu...
Trian Ferianto
Trian Ferianto Mohon Tunggu... Auditor - Blogger

Menulis untuk Bahagia. Penikmat buku, kopi, dan kehidupan. Senang hidup nomaden: saat ini sudah tinggal di 7 kota, merapah di 5 negara. Biasanya lari dan bersepeda. Running my blog at pinterim.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pembangunan Kuil di atas Lahan Bekas Masjid Memicu Kontroversi di India

25 Januari 2024   09:31 Diperbarui: 25 Januari 2024   09:39 218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Masjid Babri saat masih berdiri di masa lalu | sumber: Wikipedia

Kontroversi muncul di India terkait Perdana Menteri Narendra Modi dan pembangunan kuil Hindu di Kota Ayodhya. Pada hari Senin kemarin, Perdana Menteri Modi meresmikan kuil tersebut, yang dibangun di atas reruntuhan masjid yang dihancurkan selama konflik agama pada masa lalu. Keputusan ini menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat, karena dianggap tidak peka terhadap perasaan kaum Muslim India. Lebih lanjut, banyak yang menilai langkah ini sebagai upaya Modi untuk memenangkan dukungan politik menjelang pemilihan umum pada bulan April.

Permasalahan bermula pada tahun 1992 ketika klaim masyarakat Hindu setempat menyatakan bahwa Masjid Babri, yang telah berdiri sejak abad ke-16 di Ayodhya, dibangun di atas reruntuhan kuil Rama. Klaim ini memicu penyerbuan dan penghancuran masjid oleh umat Hindu pada Desember 1992, memicu kerusuhan nasional dengan hampir 2.000 orang tewas, sebagian besar di antaranya adalah orang-orang Muslim.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung India memberikan situs tersebut kepada umat Hindu, meskipun menegaskan bahwa penghancuran masjid pada tahun 1992 merupakan pelanggaran berat terhadap supremasi hukum.

Setahun setelah keputusan Mahkamah Agung, Perdana Menteri Modi memulai pembangunan kembali Kuil Rama di situs tersebut. Upacara peresmian kuil pada Senin kemarin dihadiri oleh ribuan orang, termasuk politisi, tokoh masyarakat, dan selebriti Bollywood. Meskipun meriah, beberapa kelompok Hindu menolak hadir, menyatakan ketidaksetujuan terhadap penahbisan sebelum selesainya pembangunan.

Sebagian besar partai oposisi menolak hadir di peresmian kuil, menyatakan bahwa kegiatan ini hanya untuk kepentingan politik Modi. Pemimpin Kongres India, Rahul Gandhi, bahkan memboikot acara tersebut, menyebutnya sebagai fungsi politik yang menyelipkan unsur keagamaan.

Beberapa analis politik juga mengkritik pembangunan kuil, menyebutnya sebagai bagian dari program peremajaan nasional yang cenderung eksklusif dan tidak mencerminkan keragaman di India. Masyarakat Muslim di Ayodhya juga merasa was-was, dengan sebagian dari mereka memilih untuk mengungsi sementara akibat trauma masa lalu.

Pembangunan Kuil Rama di Ayodhya menciptakan gelombang kontroversi dan perbedaan pandangan di India. Sementara beberapa mendukung langkah ini sebagai pemulihan warisan Hindu, yang lain melihatnya sebagai tindakan politik dengan implikasi besar terhadap stabilitas dan harmoni antaragama di negara tersebut.

Peristiwa apa yang terjadi di masa lalu?

Dikutip dari thewired beberapa kejadian penting yang dapat kita jadikan informasi untuk memahami latar belakangnya peristiwa ini antara lain:

Kasus penghancuran Masjid Babri: Pada tahun 1992, sekelompok karsevak yang dipimpin oleh para pemimpin BJP (salah satu partai politik utama di India) dan VHP (salah satu organisasi nasionalis Hindu di India) merobohkan Masjid Babri yang berusia berabad-abad di Ayodhya, India, dengan alasan bahwa tempat itu adalah tempat kelahiran Dewa Ram. Peristiwa ini menimbulkan kekerasan komunal dan sengketa hukum yang berkepanjangan.

Putusan Mahkamah Agung 2019: Pada tahun 2019, Mahkamah Agung India memutuskan bahwa tanah yang dipersengketakan di mana Masjid Babri berdiri harus diserahkan kepada umat Hindu untuk pembangunan kuil Ram, meskipun mengakui bahwa penghancuran masjid adalah pelanggaran hukum yang serius. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi Sangh Parivar, sebuah organisasi nasionalis Hindu yang terdiri dari BJP, VHP, dan RSS.

Putusan Pengadilan CBI 2020: Pada tahun 2020, sebuah pengadilan khusus CBI di Lucknow membebaskan semua 32 terdakwa yang masih hidup dalam kasus konspirasi penghancuran Masjid Babri, termasuk para pemimpin senior BJP dan VHP. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa tidak ada bukti yang kredibel untuk membuktikan bahwa mereka bersekongkol dengan karsevak yang melakukan tindakan kekerasan. Beberapa terdakwa kemudian menjadi anggota parlemen dan menteri dengan partai berkuasa BJP.

Banding ditolak 2022: Pada tahun 2022, sebuah banding yang diajukan oleh dua penggugat Muslim dari Ayodhya, Haji Mehboob dan Syed Akhlaq Ahmad, yang propertinya juga dirusak oleh karsevak, ditolak oleh pengadilan tinggi Allahabad. Pengadilan tersebut memutuskan bahwa mereka tidak memiliki locus untuk menantang putusan pengadilan CBI. Banding ini tidak pernah diajukan ke Mahkamah Agung, menurut pengacara yang terkait dengan masalah ini.

Pembangunan Kuil Ram 2024: Pada tanggal 22 Januari 2024, upacara pran pratishtha Kuil Ram di Ayodhya diadakan dengan kehadiran Perdana Menteri Narendra Modi dan intervensi negara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam acara agama Hindu. Champat Rai, pemimpin VHP yang merupakan salah satu terdakwa utama dalam penghancuran Masjid Babri, adalah koordinator utama acara Kuil Ram sebagai sekretaris jenderal Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust.

Reaksi Muslim: Banyak Muslim di dalam dan luar Ayodhya yang merasa bahwa penghancuran Masjid Babri adalah sebuah kejahatan yang tidak dihukum oleh hukum formal India. Mereka berharap bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada mereka, tetapi mereka merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Agung 2019 dan pengadilan CBI 2020. Mereka juga menyalahkan kaum intelektual dan badan Muslim yang tidak terus menuntut kedilan atas kasus penghancuran dengan lebih gigih.

Kasus penghancuran Masjid Babri adalah salah satu peristiwa paling kontroversial dan berdampak dalam sejarah India modern. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana politik agama dan identitas dapat mengubah lanskap sosial dan hukum sebuah negara. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang hak minoritas, supremasi mayoritas, dan peran negara dalam urusan agama.

Semoga peristiwa di India menjadi pelajaran kita agar lebih berhati-hati saat memegang kekuasaan untuk memperhatikan dan berlaku adil kepada semua pihak.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun