Pembangunan Kuil di atas Lahan Bekas Masjid Memicu Kontroversi di India

Putusan Pengadilan CBI 2020: Pada tahun 2020, sebuah pengadilan khusus CBI di Lucknow membebaskan semua 32 terdakwa yang masih hidup dalam kasus konspirasi penghancuran Masjid Babri, termasuk para pemimpin senior BJP dan VHP. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa tidak ada bukti yang kredibel untuk membuktikan bahwa mereka bersekongkol dengan karsevak yang melakukan tindakan kekerasan. Beberapa terdakwa kemudian menjadi anggota parlemen dan menteri dengan partai berkuasa BJP.

Banding ditolak 2022: Pada tahun 2022, sebuah banding yang diajukan oleh dua penggugat Muslim dari Ayodhya, Haji Mehboob dan Syed Akhlaq Ahmad, yang propertinya juga dirusak oleh karsevak, ditolak oleh pengadilan tinggi Allahabad. Pengadilan tersebut memutuskan bahwa mereka tidak memiliki locus untuk menantang putusan pengadilan CBI. Banding ini tidak pernah diajukan ke Mahkamah Agung, menurut pengacara yang terkait dengan masalah ini.

Pembangunan Kuil Ram 2024: Pada tanggal 22 Januari 2024, upacara pran pratishtha Kuil Ram di Ayodhya diadakan dengan kehadiran Perdana Menteri Narendra Modi dan intervensi negara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam acara agama Hindu. Champat Rai, pemimpin VHP yang merupakan salah satu terdakwa utama dalam penghancuran Masjid Babri, adalah koordinator utama acara Kuil Ram sebagai sekretaris jenderal Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust.

Reaksi Muslim: Banyak Muslim di dalam dan luar Ayodhya yang merasa bahwa penghancuran Masjid Babri adalah sebuah kejahatan yang tidak dihukum oleh hukum formal India. Mereka berharap bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada mereka, tetapi mereka merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Agung 2019 dan pengadilan CBI 2020. Mereka juga menyalahkan kaum intelektual dan badan Muslim yang tidak terus menuntut kedilan atas kasus penghancuran dengan lebih gigih.

Kasus penghancuran Masjid Babri adalah salah satu peristiwa paling kontroversial dan berdampak dalam sejarah India modern. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana politik agama dan identitas dapat mengubah lanskap sosial dan hukum sebuah negara. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang hak minoritas, supremasi mayoritas, dan peran negara dalam urusan agama.

Semoga peristiwa di India menjadi pelajaran kita agar lebih berhati-hati saat memegang kekuasaan untuk memperhatikan dan berlaku adil kepada semua pihak.