Ya, lomba panjat pinang memang harus dilarang, apalagi kalau bukan karena tidak sesuai dengan budaya orang muslim. Hal ini seperti disampaikan Kepala Bagian Humas Kota Langsa, Aceh M. Husin, "Iya benar, Pak Wali Kota mengimbau sebaiknya itu (panjat pinang) tidak usah ada, karena itu bukan budaya orang muslim."
Memang kaum muslim Indonesia ini kurang belajar sejarah. Para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar Indonesia yang usianya lebih tua daripada Republik ini, juga alpa belaka melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini. Hanya pemerintah daerah Kota Langsa lah satu-satunya yang sadar akan hal ini. Wabil khusus, Bapak Wali Kotanya Pak Toke Seuem.
Anda jangan ketawa dulu, Pak Toke itu memang panggilan akrab beliau. Melalui Instruksi Wali Kota Langsa Nomor 450/2381/2019 tentang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 butir keempat disebutkan seperti ini, "Tidak melaksanakan kegiatan Panjat Pinang disetiap Gampong dikarenakan secara historis merupakan peninggalan Kolonial Belanda dan tidak ada nilai edukasinya."
Sontak saja hal ini menjadi viral. Menjadi semacam tanda-tanda kemunculan zaman pencerahan di Indonesia. Mengakhiri zaman-zaman keterpurukan Indonesia yang selama ini banyak dikeluhkan netizen nyinyir. Dan aktor utamanya adalah Pak Toke itu.
Anda jangan mencari-cari celah dari surat instruksi ini untuk kemudian mengkoreksi harusnya 'Wali Kota' bukan 'Walikota' atau penulisan instruksi butir keempat yang seharusnya 'di setiap' bukan 'disetiap' untuk mendelegitimasi instruksi mulia beliau.
Kita semua harus sadar dan mulai merenungi kesalahan bangsa ini yang baru tersadar di usia 74 tahun, bahwa panjat pinang itu peninggalan Kolonial Belanda tanpa ada nilai edukasinya.
Jika ada yang bilang bahwa lomba panjat pinang mengajarkan gotong royong, kekompakan, kerja keras, dan rasa saling peryaca, maka hal itu adalah cocoklogi belaka. Main game Zuma yang dilakukan oknum ASN di pagi hari itu juga bisa disebut mengajarkan fokus, pemilihan strategi, dan ketangkasan mengelola tantangan. Tapi kan tidak begitu cara mainnya. Kita harus melihat, apa sebenarnya tupoksi utama ASN itu, main Zuma atau memberikan pelayanan masyarakat?
Kalau melihat indikator pemerintahan yang biasa digunakan sebagai parameter beres tidaknya suatu pemerintahan, maka Kota Langsa juga termasuk jajaran yang baik di Provinsi Aceh. Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, Kota ini berada di tiga tertinggi dari seluruh kota/kabupaten di Aceh yakni dengan skor 75,89 atau termasuk bernilai Tinggi (Sumber: BPS Tahun 2017). Bahkan mengalahkan nilai IPM Provinsi Aceh yang hanya 70,60.
Masih tidak terima? Kita bisa lihat opini keuangan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyebutkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Langsa meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara dramatis enam tahun berturut-turut mulai 2013 hingga yang terbaru 2018. Pak Ahok dan Bu Susi aja gak mampu mencapai prestasi ini di instansinya masing-masing!
Apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pemerintah Daerah memang berhak mengatur dirinya sendiri, selama tidak melanggar Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi.Â
