Ramai-ramai viral fresh graduate menolak gaji 8 juta. Kalau jadi PNS, bisakah seorang fresh graduate mendapatkan gaji 8 juta?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita memahami bagaimana skema penggajian seorang PNS.
Sebagai contoh mari kita hitung besar kemungkinan gaji fresh graduate yang langsung diterima menjadi PNS.
Dasar utama penggajian PNS tidak pernah berubah sejak zaman Mbah Harto dulu, yakni menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (kemudian kita sebut sebagai PP 7/1977).
Jika dihitung sampai hari ini, peraturan ini langgeng digunakan hingga 42 tahun! Lebih lama daripada masa pemerintahan Presiden Soeharto sendiri.
Dalam peraturan tersebut, disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1 bahwa seorang PNS diangkat dan ditetapkan dalam pangkat tertentu.
Sebagai contoh, seorang frash graduate lulusan S1 akan menempati pangkat Penata Muda yang kemudian sering disebut golongan ruangnya yakni III/a.
Berdasarkan lampiran II peraturan tesebut sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tercantum besaran gaji untuk pegawai golongan III/a dengan Masa Kerja Golongan (lebih mudah dipahami sebagai pengalaman) nol tahun adalah Rp2.579.400,00.
Besaran ini berlaku bagi semua PNS di seluruh pelosok Tanah Air, baik pusat maupun daerah. Sungguh sangat jauh sekali dari angka 8 juta yang viral itu!
Namun belum selesai sampai di situ. Dalam PP 7/1997 BAB IV tentang tunjangan disebutkan bahwa seorang PNS berhak atas tunjangan yang beraneka ragam nama dan bentuknya.
Yang paling umum dan hampir semua PNS mendapatkan adalah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan kinerja/tunjangan penghasilan pegawai.
Karena seorang fresh graduate biasanya belum berkeluarga, maka tunjangan keluarga sebesar 5% ini tidak ditambahkan ke komponen gaji mereka.
Sedangkan untuk tunjangan jabatan, bergantung pada jabatan yang diduduki oleh PNS tersebut.
Nah, di komponen ini kemudian setiap instansi berbeda-beda, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebab besaran tunjangan jabatan diatur dalam peraturan masing-masing instansi/pemerintah daerah.
Untuk memudahkan mari kita contohkan dua kondisi: Fresh Graduate yang diterima sebagai PNS di salah satu Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten/Provinsi) -- biasa disebut PNS Daerah, dan yang diterima sebagai PNS di salah satu Kementerian/Lembaga Pusat  - biasa disebut PNS Pusat.
PNS Daerah
Saya ambil contoh dari Peraturan Walikota salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan yang diterbitkan Tahun 2017.
Seorang frash graduate biasanya akan ditempatkan sebagai jabatan pelaksana yang berada di salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kisaran kelas jabatannya antara kelas 5 -- 7 dengan besaran tunjangan yang didapat -diambil nilai tengahnya- sebesar Rp1.500.000,00 (lihat gambar dokumen TPP). Besaran TPP tiap daerah biasanya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
![Beberapa posisi jabatan yang biasanya ditempati fresh graduate PNS | sumber: petikan dokumen Perwali](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/07/26/tabel-contoh-kelas-jabatan-dan-nama-jabatan-pada-pemda-5d3ab203097f3635de312a72.jpg?t=o&v=770)
![Dokumen TPP: Besaran tunjangan berdasarkan kelas jabatan yang diduduki | sumber: petikan dokumen Perwali](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/07/26/lampiran-besaran-tunjangan-jabatan-pemda-5d3ab154351fed04ec3f0822.jpg?t=o&v=770)
Masih setengahnya dari angka #Gaji8Juta!
PNS Pusat
Saya mengambil contoh salah satu kementerian/lembaga (kemudian disebut K/L) pusat yang sifatnya moderat. Moderat artinya sifat K/L tersebut berada di posisi tengah dari penilaian performa instansi.
Sebagai informasi, masing-masing K/L mendapatkan nilai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara berkaitan dengan performa reformasi birokrasi K/L tersebut yang biasanya berefek pada besaran tunjangan tambahan yang didapatkannya.
Berdasarkan Peraturan Kepala salah satu K/L tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja disebutkan bahwa setiap PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan dan kelas jabatan yang diembannya.
Ambil simulasi fresh graduate seperti contoh di atas yang kemudian menjadi pejabat fungsional dan berperan sebagai auditor pertama maka dia berhak atas tunjangan kinerja sebesar Rp4.522.500,00.
Maka total penghasilan gaji+tunjangan yang mereka terima adalah sebesar Rp2.579.400,00 + Rp4.522.500,00 = Rp7.101.900,00. Cukup mendekati #Gaji8Juta
***
Selain dua komponen besar dan hampir diterima oleh semua PNS di negeri ini, ada komponen penghasilan lain yang mungkin diterima seorang Fresh Graduate PNS secara legal sesuai dengan syarat dan kondisi tertentu.
Rincian kisaran dan besar yang diterima seperti di bawah ini:
![Rincian sumber pendapatan lain yang diterima PNS | dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/07/26/penghasilan-legal-lainnya-5d3ab328351fed33265a6b02.jpg?t=o&v=770)
Maka kesimpulan akhirnya adalah:
![Akumulasi akhir perkiraan PNS Fresh Graduate \ dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/07/26/total-perkiraan-5d3ab5b8351fed13e721e192.jpg?t=o&v=770)
Pada kenyataannya jumlah real berada di kisaran nilai tersebut alias tidak tentu, tergantung kondisi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada akhirnya, besaran gaji yang kita terima bergantung rasa syukur didalam hati dan keberkahan dalam menempuh rezeki-Nya.
Jadi bagaimana, #Gaji8Juta besar atau kecil? Masih tertarik menjadi PNS fresh graduate?
Catatan:
PNS atau sekarang mulai di sebut ASN adalah profesi publik yang eksistensinya diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk mengenai gaji dan tunjangan yang menjadi hak PNS pasti akan tercantum dalam dokumen yang dapat diakses publik.
Mari kita dukung dan awasi PNS agar semakin profesional mengawal anggaran negara kita!