Perlu dicatat bahwa menurut survei tahun 2005 oleh Transparency International, Indonesia adalah salah satu negara paling korup di dunia, peringkat 132 dengan skor 2,2. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu menghadapi hubungan fungsional antara masyarakat sipil, politik dan ekonomi serta melakukan perubahan paradigma. Jangan saling menyalahkan dan saling meniadakan, tidak saling mendominasi, tetapi saling melengkapi dalam rantai kerjasama yang berkesinambungan dan seimbang.
Faktor teknologi dan komunikatif juga menentukan keberhasilan implementasi MDGs. Masih banyak hal yang berkaitan dengan pengelolaan informasi di negeri ini, yaitu sistem pengelolaan informasi yang kurang akurat dan tidak tertata dengan baik, serta pembaruan data yang buruk, padahal sangat penting dan efektif dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan terkait. -untuk menghasilkan. Hal ini menyebabkan terjadinya kelaparan, flu burung.Â
Pusat data lintas departemen seringkali tidak berfungsi sebagai sistem informasi manajemen, tetapi hanya sebagai pusat layanan informasi yang bekerja secara parsial dan reaktif, tidak terintegrasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memerangi kemiskinan masih terbatas dibandingkan dengan negara lain yang telah memanfaatkannya dengan baik, seperti India.
Sasa Djuarsa Sendjaja, mengemukakan bahwa: "Efektivitas dan efisiensi kinerja ekonomi, politik, Social, dan budaya bangsa Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan segenap komponen bangsa untuk mencermati dan menyikapi dengan positif keberadaan informasi dalam semua segi kehidupan bangsa tersebut, baik di level lokal, nasional, regional, maupun global.Â
Salah satu tanggapan positif terhadap keberadaan informasi tersebut adalah bagaimana menata suatu sistem informasi secara nasional yang mampu diakses dengan bebas oleh semua warga negara...Dukungan perangkat lunak dan keras (software and hardware) untuk menyebarkan informasi tersebut tentu sangat penting untuk diusahakan keberadaannya. Artinya, sebuah sistem informasi nasional berbasis teknologi multimedia di negara kita ini sekarang sudah merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dipenuhi"
Berdasarkan sistem informasi nasional ini, pendidikan dan sosialisasi berbagai program MDGs dapat dilakukan secara simultan dan terpadu. Demikian pula kesadaran pengelolaan diplomasi publik dapat dimiliki oleh seluruh elemen bangsa secara lebih komprehensif dan terintegrasi, dengan informasi yang akurat tentang visi dan misi bangsa tersebut untuk menunjukkan eksistensinya di mata bangsa. di dunia. .
Dengan demikian, Â penyelesaian masalah pengentasan kemiskinan dalam MDGs tidak hanya diselesaikan dengan slogan, remunerasi dan bentuk-bentuk humas lainnya, tetapi membutuhkan kerja nyata, fungsi nyata dan partisipasi kuat dari seluruh komponen masyarakat. Negara Kita harus memberi contoh bahwa rakyat sekarang menjadi pusat pemerintahan yang baik, bukan pemerintah.Â
Oleh karena itu, peran dan komitmen Indonesia untuk mencapai target MDGs memerlukan intervensi kreatif dari berbagai kalangan termasuk politisi, dunia usaha dan masyarakat. sebaliknya masyarakat sipil. Sistem informasi multimedia nasional juga sangat diperlukan agar pelaksanaan program MDGs dapat dilaksanakan secara kompak dan terpadu oleh seluruh lapisan bangsa melalui proses diplomasi publik, pendidikan dan sosialisasi serta partisipasi aktif lainnya.
Referensi
Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. Refika Aditama.
Arner, Douglas. 2007. Imprediments To Cross Border Investmens In Asian Bonds. Singapore: ISEAS.
