Edukasi dan sosialisasi program MDGs saat ini jauh dari proses, namun masih banyak yang belum memahami maksud, tujuan dan makna program, apalagi ikut serta dalam program tersebut. Masalahnya adalah penyelesaian pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan MDGs tidak hanya melalui slogan, pembayaran dan bentuk iklan lainnya, tetapi melalui kerja nyata, fungsi nyata dan keterlibatan kuat semua elemen. bangsa yang diperlukan.
Memang, upaya pengentasan kemiskinan akan membutuhkan inisiatif global, dan tidak semua bentuk bantuan akan gagal. Namun upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif jika masalah kemiskinan itu sendiri tidak dipahami dengan baik oleh para pengambil kebijakan. Ketika ini terjadi, dana penanggulangan kemiskinan digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan, tetapi tidak untuk jumlah penduduk miskin.
Kemiskinan biasanya disebabkan oleh masalah struktural dalam suatu bangsa atau negara, sehingga diperlukan kerja untuk benar-benar mengurangi jumlah orang miskin. “Pengalaman menunjukkan bahwa investasi dan kebijakan paling cerdas hanya akan berhasil jika instrumen di negara berkembang berpartisipasi dalam proses pembangunan MDG dan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di negara berkembang,” kata Messner dan Wolf, ekonom Jerman. .
Untuk itu, pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia, harus dilihat sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam pencapaian MDGs, dan bukan sebagai fasilitator, apalagi penerima pasif bantuan dan program luar negeri dengan berbagai intervensi. Kondisi seperti itu jelas membutuhkan kontrol segera.
Sejak reformasi digulirkan, masyarakat sipil di negara ini mulai bangkit, menggeliat dari posisi tiarap dan tidurnya selama rezim Orde Baru Kondisi ini mendorong para elit politik memoles perfor mance politiknya agar dapat "diterima" oleh para konstituennya. Namun, seringkali komitmen dan keberpihakan mereka terhadap rakyat (orang miskin), hanya muncul ketika masa kampanye.
Pada masa ini, semua elit politik dan semua rezim melakukan "tebar pesona", dengan menyatakan perang terhadap kemiskinan dan korupsi yang dianggap sebagai biang kemiskinan. Realisasi dari janji perang ini, tentu saja membutuhkan peran dan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah, karena dihadapkan pada berbagai persoalan bangsa, yang tidak hanya menyangkut aspek struktural fungsional, namun juga aspek nilai-budaya dan moral.
Masyarakat lebih dari sebuah sistem, masyarakat adalah sesuatu. lingkungan hidup yang mengandung penghayatan nilai-nilai moral, budaya dan agama. Individu dalam masyarakat adalah makhluk moral dan religius, sehingga mereka memberikan objek dan tindakan mereka tidak hanya pengertian pragmatis-teknis, seperti dalam perspektif objektif-sistemik-strukturalis, tetapi juga pengertian moral, manusiawi, budaya, dll.
Oleh karena itu, para pembuat undang-undang dan kepala negara harus tidak hanya berkomitmen pada sistem pengelolaan program, tetapi juga pada "landasan moral kemanusiaan" yang membangun solidaritas universal bagi semua warga negara ini dari berbagai agama, suku, dan orientasi.
Secara ekonomi, peran dan keterlibatan pemerintah dalam program MDG harus melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan yang menguntungkan. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan kewirausahaan masyarakat miskin memerlukan lembaga pendukung yang menekankan pentingnya keamanan, terutama yang berkaitan dengan kontrak kerja antara pemerintah dan kelas bawah. Dalam hal ini, kewirausahaan sosial ekonomi di masyarakat harus difasilitasi dengan adanya lembaga pendukung.
Faktor struktural yang penting adalah model investasi untuk pemberdayaan masyarakat miskin. tidak hanya didasarkan pada kebijakan ekonomi dan sosial, tetapi juga pada strategi untuk mengembangkan atau memperkuat institusi MDG yang relevan. Antara lain, sejalan dengan aspirasi: anti korupsi, investasi untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi administrasi publik, penegakan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis dan politik.
Faktor fungsional yang menentukan pelaksanaan program MDGs adalah model kepemimpinan dan gaya elit politik, pengelola LSM terkait dan pengusaha. Bagaimana semua elemen ini meningkatkan aspek tata kelola mereka yang pro-miskin akan menentukan keberhasilan program. Fungsi penegakan hukum juga sangat penting, Indonesia sering dikritik sebagai negara yang tidak aman untuk investasi karena ketidakpastian hukum dan tuduhan ilegal yang merajalela.
