Selain itu, sektor informal juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan pajak. Sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau pekerja informal, umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap layanan publik dan perlindungan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan sektor ini dan mengembangkan kebijakan pajak yang mempertimbangkan karakteristik khusus mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membangun mekanisme pembayaran pajak yang sederhana, mudah, dan tidak memberatkan. Ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, dan bekerja sama dengan otoritas lain, seperti lembaga keuangan.
Kerjasama internasional juga penting dalam pengelolaan pajak. Banyak perusahaan multinasional melakukan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara-negara dengan memberlakukan praktik transfer harga atau memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mencegah praktik ini dan memastikan keadilan pajak global. Kerjasama internasional dapat mencakup pertukaran informasi, harmonisasi peraturan perpajakan, dan penegakan hukum yang kuat terhadap praktik-praktik yang merugikan.
Terakhir, evaluasi dan reformasi yang diperlukan harus dilakukan secara teratur. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perpajakan yang ada untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika ada kelemahan atau ketidakadilan dalam sistem perpajakan, maka reformasi diperlukan. Reformasi dapat melibatkan perubahan kebijakan, peraturan, atau prosedur perpajakan guna memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam pengelolaan pajak.
Kesimpulannya, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, pengelolaan pajak yang bijaksana membutuhkan transparansi dalam sistem perpajakan, penggunaan pendapatan pajak secara efektif, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta evaluasi dan reformasi yang berkala
Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga kebijakan fiskal yang seimbang, menghindari perpajakan yang berlebihan, memperhatikan sektor informal, menjalin kerjasama internasional dalam perpajakan, dan melakukan evaluasi serta reformasi yang diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif, pengelolaan pajak yang bijaksana dapat mencerminkan kepentingan semua pihak, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H