Bank Indonesia yang merupakan otoritas Sistem Pembayaran di Indonesia turut berperan penting dalam terwujudnya Smart City melalui elektronifikasi transaksi pembayaran. Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengulas delapan isu strategis mengenai Smart Citysebagai pendorong ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA). REKDA yang bertemakan Peningkatan Daya Saing Kawasan Perkotaan Sebagai Penggerak Ekonomi Regional terselenggara tanggal 2 Juni 2016 di Gedung Thamrin, Kompleks Perkantoran BI Jakarta.
Bank Indonesia telah menggaungkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sejak tanggal 14 Agustus 2014 guna mendukung pengembangan Smart City. GNNT ini merupakan sebuah gerakan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan non tunai dalam transaksi pembayarannya seperti transfer melalui kliring dan RTGS serta pembayaran dengan menggunakan APMK (debit, ATM, kartu kredit) dan e-money.
Bank Indonesia melakukan sosialisasi GNNT ke berbagai lapisan masyarakat, terutama anak-anak muda. Sebab anak muda terutama Gen Y lebih mudah menerima dan beradaptasi dengan teknologi baru. Saya kagum dengan betapa antusiasnya pelajar salah satu SMA di Makassar mendapatkan sosialisasi mengenai GNNT. Mereka pun langsung menerapkannya saat berbelanja di kantin sekolah menggunakan e-money. Makassar, kota yang pertama kali mengembangkan layanan satu kartu untuk beberapa transaksi pembayaran melalui Smart Card di bidang kesehatan (home care), makanan (smart canteen) dan pendidikan (smart student).
Seperti Makassar, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meluncurkan smard card bernama Kartu Jakarta One pada acara Festival Smart Money, Smart City di Golf Driving Range, Senayan, tanggal 2 Juni 2016. Kartu Jakarta One merupakan salah satu bentuk dari pengembangan kartu cerdas yang akan berguna untuk seluruh transaksi pembayaran di wilayah Jakarta. Aahh...saya jadi ingat mimpi saya, satu kartu untuk seluruh transaksi pembayaran, yang pernah saya tulis di Kompasiana. Sekarang mimpi itu mulai terwujud.
Sebelumnya Bank Indonesia telah mendorong terlaksananya keuangan inklusif hingga ke desa-desa. Mempermudah transaksi pembayaran dan berhubungan dengan bank tanpa harus hadir ke kantor bank, melainkan melalui agen-agen yang tersebar di pelosok negeri. Inilah yang disebut dengan Layanan Keuangan Digital (LKD). Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan dan peraturan mengenai pembayaran non tunai.
Dengan pembayaran yang dilakukan secara non tunai, seluruh transaksi akan terekam dan terdata. Pembayaran dapat langsung dan tepat menuju sasaran, penerimaan negara meningkat, bantuan kepada penduduk tersalurkan, kemudahan pelayanan, dan tidak ada dana yang bocor. Sebagai contoh dengan adanya penerapan parkir non tunai di Jl. Agus Salim, Sabang, terdapat peningkatan penerimaan dana parkir hingga lebih dari 1.000% per Oktober 2014 (data Dishub Pemprov DKI Jakarta).
Inilah karya nyata sistem pembayaran yang lancar, aman, dan cepat yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia. Melalui non tunai mewujudkan masyarakat yang cerdas.
Indonesia Cerdas
“Indonesia harus bisa jadi kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara, dengan potensi USD 130 Milyar pada 2020”, kata Presiden RI, Joko Widodo.
Bila kota-kota yang ada di Indonesia saling terhubung dan terintegrasi, didukung pula meluasnya akses keuangan serta terjadi perubahan perilaku pembayaran dengan non tunai, kota dan kabupaten kita akan semakin cerdas. Demikian pula di desa-desa dapat tertular pula oleh budaya cerdas menggunakan pembayaran non tunai dalam setiap transaksinya.
Sinergisitas antar kota dan desa dapat mendorong perekonomian negara. Kota dan desa yang cerdas menjadikan negara kita juga cerdas. Hal ini dapat terwujud bila seluruh pihak ikut berpartisipasi di dalamnya.
