Sedikit jenuh memang melihat pemberitaan yang saat ini ada, maraknya kasus korupsi dengan berbagai metode penyelewengannya jelas membuat masyarakat menjadi lebih antipati dan skeptis terhadap politik praktis. Tentu hal ini menjadi sebuah boomerang bagi kehidupan berdemokrasi di negeri kita.
Lantas akan muncul pertanyaan di benak ita, apakah ini menjadi sebuah konsekuensi logis dari berdemokrasi pasca reformasi? Tentu cita – cita reformasi akan dipertanyakan ulah dari para koruptor yang tidak sedikit berada di ranah elit partai politik, yang seharusnya partai politik menjadi infrastruktur di sistem politik Indonesia. #Telisik punya telisik, anak SMA kelas X lagi belajar tentang partai politik lho.
Partai politik saat ini secara teori merupakan infrastruktur yang menopang jalannya suprasturktur / lembaga negara, dan tentu mempunyai korelasi kuat untuk sama – sama membangun sistem politik yang saat ini katanya berada pada masa transisi demokrasi #sampai kapan?
Partai politik saat ini seperti macan yang mencari mangsa (red: uang), mengapa hal ini terjadi? Satu hal yang patut diperbincangkan, yakni ketidakadaan financial fair play (financial fair play itu seperti pengaturan keuangan di sepak bola eropa ^_^ ) merupakan yang jelas sehingga terdapat celah untuk korupsi dari keuangan negara. Andai saja terdapat financial fair play yang berlaku bagi partai politik di Indonesia, maka mungkin tidak ada lagi anggaran negara yang dicuri para brooker dari berbagai Kementerian dan elit partai politik.
Praktek korupsi yang terjadi saat ini yang bermain di ladang basah ini setidaknya yaitu para brooker yang sering kita temui di Kementerian, dan para elit partai yang berkongkalikong dengan para brooker tentu harus diberangus, sehingga tidak lagi terjadi praktek korupsi ang berhubungan dengan elit partai. Maka dari itu perlu ada threatment jelas oleh Negara untuk memberantas korupsi dari salah satu akarnya, yaitu partai politik dengan cara Financial Fair Play.
