Panwascam Gandeng Warga di Kelurahan Citangkil Guna Minimalisir Pelanggaran Pada Musim Pilkada 2024

CILEGON, TREN INFO -- Menjelang Pilkada 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Citangkil menggandeng warga Kelurahan Citangkil untuk mengawasi proses pemilihan walikota secara partisipatif. Langkah ini diambil untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta mencegah terjadinya pelanggaran selama musim kampanye hingga hari pemungutan suara.

Ketua Panwascam Citangkil, Haerudawan, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan Pilkada. 

"Dengan adanya pengawasan bersama, kami berharap dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran. Harapan kami, bapak ibu dapat memahami peran bapak ibu dalam pengawasan partisipatif di Kelurahan Citangkil pada pemilihan tahun 2024," kata Haerudawan dalam sambutannya, Jumat (25/10/2024). 

Baca juga: Warga Cilegon Gugat Proyek PT Candra Asri Alkali ke Pengadilan

Ia menyebutkan bahwa tren saat ini menunjukkan adanya peningkatan laporan pelanggaran dan sengketa, termasuk potensi pidana seperti kerusakan alat peraga kampanye (APK), politik uang, dan pelanggaran lainnya. 

"Baliho dan APK yang dirusak dapat berpotensi dilaporkan, bahkan berpotensi dipidana. Begitu juga dengan politik uang, baik pemberi maupun penerima dapat dijerat pidana sesuai aturan," jelas Haerudawan.

Menurutnya, politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 187A Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa siapa pun yang sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau imbalan lain kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka dapat dikenai pidana penjara 36 hingga 72 bulan serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

"Jadi hati hati bapak ibu, karena bisa dipidanakan, dan penjaranya itu lamanya 36 bulan, denda 200 juta dan maksimal 1 milyar," lanjut Haerudawan.

Baca juga: PT Lotte Chemical Indonesia Digeruduk Ribuan Massa, Dituntut Serap Pekerja 70 Persen Warga Cilegon

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawasi potensi politik uang di Pilkada 2024. 

Baca juga: Netralitas ASN Dipertanyakan, Bawaslu Cilegon Ancam Bakal Lapor BKN

"Dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat, pemahaman akan bahaya politik uang bisa tersebar lebih luas dan pelanggaran bisa diminimalisir," tegasnya.

Sementara itu, Lurah Citangkil, M. Ali Wahdi, menyambut baik inisiatif Panwascam Citangkil ini dan berharap partisipasi masyarakat bisa membantu mewujudkan Pilkada yang aman dan damai. 

"Jika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, otomatis mereka bisa memahami peran mereka dalam menjaga demokrasi. Kami berharap Pilkada di Citangkil bisa berjalan aman, nyaman, tertib, dan damai," ujar Ali Wahdi. 

Lurah Ali Wahdi juga menegaskan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga ketertiban selama masa Pilkada, khususnya dengan adanya potensi pelanggaran. 

"Jika memang ada pelanggaran, kami harap masyarakat bisa langsung melaporkannya kepada Panwascam atau pihak terkait seperti PKD (Pengawas Kelurahan Desa). Esensinya, kita bersama-sama menciptakan suasana demokrasi yang tertib dan damai," tambahnya. (*/Hery)