OTT KPK di Kemenpora dan Dampaknya bagi Prestasi Olahraga Tanah Air

Atas peristiwa itu, Imam Nahrawi selaku pimpinan tertinggi di Kemenpora menyatakan di antaranya yaitu:

Kami sangat prihatin, terkejut, kecewa terhadap kejadian yang menimpa semalam terhadap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi dan beberapa pejabat dan staf.

Boleh saja Menpora, Imam Nahrawi maupun Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewo Broto, menyatakan pihaknya merasa prihatin, kecewa dan lain-lain. Tapi KPK yang menurut Wakil Ketuanya, Saur Situmorang, telah mengendus perilaku culas mereka (para tersangka) sebelum pelaksanaan AG 2018. 

Karena alasan nasionalisme, menjaga nama Indonesia agar tidak mendapat malu dari para tamu serta alasan teknis "belum menemukan bukti kuat", OTT KPK baru dilakukan pada akhir tahun ini.

Selain menemukan fakta suap, ada informasi yang berasal dari para pegawai Kemenpora yang belum menerima gaji selama 5 bulan. Temuan tak sengaja ini tentu akan menjadi perhatian tambahan KPK . 

Terungkapnya kasus suap yang mengindikasikan motif kickback atau motif transaksional tentu berdampak besar bagi proses dan program pembinaan atlet dari sejumlah cabang olahraga yang tengah bersiap diri menghadapi dua ajang besar. SEA Games 2019 di Philipina dan Olimpiade 2020 di Jepang. 

Selain itu, seluruh cabang olahraga yang berada dalam lingkup organisasi KONI juga ikut terdampak dengan kadar yang berbeda-beda.

Boleh jadi akan ada reaksi semacam "mosi tidak percaya" kepada KONI dan Kemenpora khususnya dari para atlet serta para pengurus cabang-cabang olahraga. Dengan kemungkinan yang paling masuk akal adalah penolakan atau boikot. 

Hal inilah yang ditakuti oleh para pengurus cabang-cabang olahraga yang sering berjibaku dalam proses pembangunan prestasi atlet. Jika sampai terjadi maka tamatlah riwayat SEA Games 2019 dan Olimpiade 2020.

Harapannya tentu tidak sampai terjadi hal itu. Lalu, kepada siapakah atau lembaga manakah yang dapat dipercaya untuk menggantungkan asa prestasi di puncak tertinggi?

Kemenpora harus bertindak cepat menggandeng tokoh-tokoh olahraga dan masyarakat yang kredibilitasnya telah teruji. Jangan asal comot, apalagi membuat blunder karena pertimbangan lain.

Politik non keolahragaan misalnya. Lengser keprabon buat Menpora dan Sekretarisnya. Serta pembentukan caretakers kepengurusan KONI mungkin salah satu opsi yang harus diputuskan segera, sebelum pergantian tahun oleh Presiden Jokowi. Muaranya adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada dua lembaga tadi.