Target Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Kota Bandung, Jangan Meleset!

Target Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Kota Bandung, Jangan Meleset !

Konsolidasi aset pertanahan dan bangunan milik pemerintah kota (Pemkot) Bandung mesti dituntaskan pada tahun 2024 lewat sertifikasi. Sehingga terwujud optimasi pengeloaan aset dengan nilai tambah sebesar besarnya untuk kesejahteraan warga kota. 

Sungguh ironis selama ini masih banyak aset pemkot yang tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan. Hal itu menyebabkan kerawanan dan potensi penyelewengan oleh berbagai pihak. Selain itu kondisi tersebut juga memungkinkan terjadinya penyerobotan dan komersialisasi liar karena hasilnya tidak masuk kas pemerintah kota. Aset pemkot yang tidak memiliki sertifikat merupakan paradoks dan bukti adanya salah urus selama ini.

Hingga tahun 2023 sekira 4.350 lahan aset Pemkot Bandung masih belum bersertifikat. Secara keseluruhan tercatat ada sekira 17.000 bidang lahan aset Pemerintah Kota Bandung. Pemkot telah mendeklarasikan diri sebagai kota dengan sertifikat pertanahan elektronik yang lengkap pada tahun 2024. Apakah deklarasi target sertifikasi seratus persen tersebut bisa terwujud ?

Setelah proses sertifikasi seluruh aset Kota Bandung selesai maka pengelolaan aset bisa lebih optimal. Karena selama ini banyak pejabat dan aparat yang kurang peduli dan belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profit. Akibatnya, tidak sedikit aset yang pindah tangan atau dikelola oleh pihak lain secara asal-asalan. Keberadaan aset pemerintah daerah pada saat ini menimbulkan paradoks dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang telah eksis seharusnya dikelola lebih baik sehingga menghasilkan manfaat dan keuntungan optimal.

Mestinya kepala daerah memahami hakekat dari manajemen aset daerah. Sesuai dengan best practises teori manajemen aset yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengelolaan aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan (minimize cost of ownership), memaksimalkan ketersediaan aset (maximize asset availability) dan memaksimalkan penggunaan aset (maximize asset utilization). Bentuk-bentuk optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah tersebut dapat berupa komersialisasi aset, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).

Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengatrol pendapatan daerah.

Ilustrasi kondisi pertanahan dan bangunan Kota Bandung ( dokpri/TotokSis)

Sayangnya, optimalisasi aset daerah pada saat ini masih buruk. Rakyat sering menyaksikan aset daerah yang dibiarkan terlantar, diserobot atau disewakan semurah-murahnya kepada pihak lain dengan cara ilegal. Oleh sebab itu pentingnya tindakan tegas otoritas hukum dan KPK terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Dengan cara investigasi secara detail terhadap pemanfaatan aset saat ini (existing use). Apakah terjadi modus yang merugikan negara. Misalnya dengan menilai kembali besarnya sewa, tingkat produksi, harga barang dan parameter lainnya. Juga pentingnya evaluasi perbandingan pendapatan dari aset atau Return on Asset (ROA). Dari hasil evaluasi terhadap penerimaan dari masing-masing aset tersebut dapat diambil tindakan tegas dan langkah hukum.

Kepala daerah yang menjadi penanggung jawab utama aset daerah sebaiknya membangun sistem informasi aset daerah yang sesuai dengan regulasi dan teknolpogi terkini. Sistem cerdas tersebut merupakan platform yang mampu mendukung manajemen aset daerah yang terbagi menjadi lima tahapan kerja yang saling berkaitan dan terintegrasi.

Tahap yang pertama adalah inventarisasi aset. Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi atau labelling, pengelompokan dan pembukuan.

Tahapan kedua adalah legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Tahapan ketiga adalah penilaian aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Tahapan keempat adalah optimalisasi aset. Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan yang terkandung dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya.

Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Tahapan yang kelima adalah pengembangan platform digital atau sistem informasi manajemen aset daerah sebagai perangkat cerdas untuk pengelolaan dan pengawasan. (TS)