Hari Bhakti TNI AU dan Tantangan Sistem Offset untuk Pengembangan SDM

Hari Bhakti TNI AU dan Tantangan Sistem Offset untuk Pengembangan SDM

Peringatan Hari Bhakti TNI AU 29 Juli 2024 maknanya sangat relevan dengan kondisi geopolitik dan tantangan hankam pada saat ini. Seperti ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa lanskap politik global dan ancaman hankam sudah berubah. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM untuk antisipasi perubahan itu.

Postur SDM bidang hankam ditantang kemampuannya untuk hasilkan metode pengamanan yang paling tepat untuk Indonesia. Hal itu seperti yang dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pembekalan kepada perwira remaja TNI/Polri, di Mabes TNI. Oleh sebab itu pembelian alutsista TNI mesti dibarengi dengan sistem offset yang melibatkan peningkatan keahlian SDM iptek nasional.

Hari Bhakti TNI AU telah menjadi motivasi yang kuat terkait SDM angkatan udara pada zamannya. Pada saat itu para personel TNI AU berjuang dengan peralatan dan teknologi seadanya namun memiliki semangat juang luar biasa. Seperti terlihat dalam dua peristiwa penting yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947.

Peristiwa pertama terjadi pada pagi hari, dimana tiga kadet penerbang TNI AU dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan penjajah Belanda di tiga tempat berbeda. Yakni di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa.

Peristiwa Kedua adalah jatuhnya pesawat DAKOTA VT-CLA yang menyebabkan gugurnya tiga orang perintis TNI AU yakni Adisutjipto, Abdurahman Saleh dan Adisumarmo. Pesawat Dakota jatuh ditembak pesawat tempur Belanda di daerah selatan Yogyakarta.

Peringatan Hari Bhakti TNI AU 2024 sangat relevan untuk menumbuhkan spirit kedaulatan dirgantara Indonesia serta menjadi inspirasi pengembangan alutsista dan industri dirgantara di tanah air. Peringatan juga sebagai cermin atau refleksi dalam mengembangkan secara totalitas SDM angkatan udara sesuai dengan rencana strategis.

Presiden Jokowi meresmikan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 (sumber KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO)

Rencana Strategis TNI AU tak bisa terlepas dari pengembangan SDM. Pengembangan meliputi personel TNI AU maupun kalangan sipil yang menggeluti teknologi penerbangan dan infrastruktur pendukungnya.

Melihat geopolitik global, tantangan TNI AU makin dinamis. Terutama terkait perkembangan kompetisi kedaulatan wilayah udara. Kompetisi sengit tersebut ditunjukkan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok yang telah mengembangkan pesawat pembom nuklir untuk meraih superioritas udara.

Para insinyur teknik penerbangan Tiongkok berhasil membuat sejumlah pesawat tempur canggih seperti jet tempur generasi kelima Chengdu J-20, pesawat pembom nuklir berteknologi stealth Xian H-8, dan pembom strategis jarak jauh Xian H-6, dan masih merancang pesawat pembom strategis berteknologi stealth yang bisa mencapai daratan AS, yakni H-20. Pesawat pembom canggih yang bisa membawa nuklir dan memiliki kecepatan hipersonik.

Untuk menjaga wilayah udara RI perlu SDM unggul yang memiliki kompetensi untuk integrasikan sistem radar nasional. Kurangnya radar untuk memantau cuaca dan mengawasi wilayah Nusantara harus segera diatasi.

Perlu mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional. Khususnya sinergi dan integrasi radar yang dimiliki oleh pihak militer maupun sipil. Alutsista radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan keamanan, faktor keselamatan penerbangan dan kejahatan ekonomi. Sehingga bisa didatangkan pesawat tempur atau armada kapal dalam waktu yang cepat dan sasaran yang tepat.

Saatnya mengintegrasikan radar nasional yang bisa menampilkan sistem dengan satu layar besar untuk seluruh radar militer dan sipil di Indonesia. Yang dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah pusat dan Mabes TNI.

Pada saat ini dibutuhkan penyempurnaan dan penambahan alutsista radar TNI. Seperti jenis Thomson tipe TRS 2215R (Reflector) yang ditempatkan di sepanjang garis pantai Pulau Sumatera menghadap Selat Malaka, antara lain di Sabang, Lhokseumawe, Sibolga, dan lain-lain. Begitu juga radar yang ditempatkan di Ranai Pulau Natuna yang berfungsi memonitor wilayah di sekitar Laut Tiongkok Selatan.

Perlu upaya cepat untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja radar nasional. Selama ini usaha optimasi tersebut terkendala masalah klasik. Yakni masalah daya dukung SDM teknologi. Juga masalah proporsi keterlibatan pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Momentum Hari Bhakti TNI AU tahun 2024 perlu membentuk lembaga untuk mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Terutama bagi pembelian dengan jumlah anggaran yang besar. Seperti misalnya pembelian pesawat terbang untuk penerbangan sipil maupun keperluan militer.

Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik. Lembaga offset sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri. Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri. Selanjutnya lembaga offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan.

Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian. Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset. Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana pemberlakuan offset yang ideal.

Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. Kemudian memiliki data base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Offset sebaiknya juga menyasar untuk pembelian alutsista yang super canggih, seperti misalnya kebijakan Amerika Serikat yang menyetujui permintaan RI untuk membeli rudal udara untuk TNI AU jenis AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air to Air Missiles (AMRAAMs) senilai total Rp 1,2 triliun.

Persetujuan tersebut dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri yang dirilis US Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Yang merupakan badan di bawah Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab atas penjualan senjata, pelatihan dan memelihara hubungan antara militer di antara sekutu AS. Biaya sebesar itu mestinya juga memakai skema offset yang ditujukan kepada kontraktor dan industri pembuat rudal Raytheon.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. (TS)