Simalakama Harga Avtur terkait Tiket Pesawat Domestik
Lingkaran setan penyebab mahalnya tiket pesawat domestik tampaknya sulit diatasi oleh pemerintah. Terjadi saling tuding faktor penyebab tingginya harga tiket pesawat domestik. Harga avtur menjadi salah satu kambing hitam masalah diatas. Padahal Pertamina selama ini boleh dibilang sering menjadi "korban" pihak maskapai penerbangan terkait penyediaan avtur.
Kurang logis dan tidak adil jika harga bahan bakar minyak (BBM) penerbangan atau avtur dituding menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Bahkan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menuding bahwa harga avtur di Indonesia lebih mahal ketimbang harga di beberapa bandara internasional. Tudingan KPPU ini perlu dibuktikan secara detail, apakah seperti itu faktanya.
Sebagai Gambaran, mari kita cermati ketentuan dari Pertamina bahwa harga avtur untuk penerbangan domestik periode 1-29 Februari 2024 di Bandara Soekarno Hatta tercatat sebesar Rp 13.300 per liter. Bandara Kulonprogo sebesar Rp 15.415 per liter, Bandara Deli Serdang Rp 15.047 per liter, Bandara Ahmad Yani Rp 15.359 per liter, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Rp 15.359 per liter.
Selanjutnya, untuk penerbangan internasional dari Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 12.249 per liter (asumsi kurs Rp 15.685 per dolar AS), Bandara Kulonprogo Rp 14.116 per liter, Bandara Deli Serdang Rp 13.802 per liter, Bandara Ahmad Yani Rp 14.116 per liter, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Rp 13.959 per liter.
Melihat contoh harga diatas jika dibandingkan dengan penjualan avtur oleh pihak swasta yakni Shell yang disalurkan untuk bandara internasional, terlihat harga avtur di Indonesia oleh Pertamina lebih murah.
Selama ini harga avtur yang dipasok PT Pertamina (Persero) bagaikan buah simalakama. Jika harga avtur ditekan lagi maka kondisi keuangan Pertamina semakin berdarah-darah. Karena selama ini kebutuhan avtur sebagian masih impor. Sedangkan kilang dalam negeri yang menghasilkan avtur kapasitasnya kurang memadai. Secara teknis produktivitas kilang dalam negeri yang memproduksi avtur juga kurang efisien.
Harga avtur di dalam negeri sebenarnya sudah ekonomis dari sisi Pertamina. Jika pemerintah ingin menekan lagi harga itu maka salah satu instrumen adalah memotong pajak bahan bakar pesawat. Selama ini pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Besaran ini bisa dipotong hingga satu digit, seperti di sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.
Dalam industri penerbangan, avtur merupakan komponen tertinggi biaya operasional. Ironisnya dalam komponen perhitungan harga tiket, biaya bahan bakar hanya dikenakan sebesar 26 persen dari harga tiket.
Pengadaan avtur oleh Pertamina selama ini sebagian harus impor dari luar negeri, antara lain dari Singapura dan Korea Selatan. Karena dua negara tersebut jaraknya relatif lebih dekat dan harganya cukup kompetitif. Sebanyak 40 persen avtur yang disediakan Pertamina untuk bandara di seluruh Tanah Air harus diimpor dari negara lain.
Pertamina impor avtur karena jumlah kilang produksi avtur di dalam negeri terbatas. Dari 6 kilang minyak yang dimiliki Indonesia hanya 2 kilang yang memproduksi avtur dalam jumlah yang cukup besar.
Pertamina sebenarnya telah menetapkan harga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan Negara lain. Sebagai perbandingan, harga per barrel avtur di Bandara Internasional Soekarno Hatta lebih murah ketimbang di Bandara King Abdul Aziz. Padahal Arab Saudi terkenal sebagai negara penghasil minyak terbesar dunia, bukan nett importir minyak.
Selama ini Pertamina sangat mensupport maskapai dengan mencukupi kebutuhan avtur seluruh bandara. Jarak bandara yang tersebar berjauhan menyebabkan kompleksitas dalam hal distribusi dan menjaga mutu.
Selain itu Pertamina telah memberikan diskon yang cukup besar kepada PT Garuda karena sesama BUMN harus saling bersinergi satu sama lain. Bahkan Garuda sering berhutang pembayaran avtur kepada Pertamina dengan jumlah yang pernah mencapai hingga hingga Rp 3.2 triliun.
Terkait hutang avtur oleh pihak maskapai, Pertamina memiliki sederet catatan buruk karena beberapa maskapai pernah tidak mampu bayar utang dengan tempo yang telah ditentukan. Bahkan ada maskapai yang boleh dibilang telah mengemplang utang avtur karena tidak dibayar hingga maskapai tersebut tidak beroperasi lagi.
Sejarah mencatat kasus penghentian pasokan avtur untuk PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) oleh Pertamina. Utang yang ditimbulkan pihak maskapai itu terkait pembelian bahan bakar avturnya telah merusak kelangsungan bisnis Pertamina. Sebagai korporasi, Pertamina telah menanggung beban operasional yang cukup besar akibat macetnya utang maskapai. Selama ini Pertamina juga sering kesulitan menagih utang pembelian avtur oleh maskapai penerbangan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa maskapai BUMN telah mengemplang utang avtur hingga mencapai triliunan rupiah.
Bahkan maskapai penerbangan BUMN seperti PT Garuda Indonesia dan MNA selama ini sering bermasalah dalam membayar utang pembelian bahan bakar pesawatnya. PT MNA hingga berhenti operasi masih menunggak utang kepada pihak pertamina hingga triliunan rupiah. Kondisi maskapai swasta juga tersendat-sendat dalam membayar avtur.
Simalakama harga avtur bisa mencekik Pertamina, dilain pihak juga bisa menimbulkan kelesuan sektor yang lain. Seperti pariwisata, perdagangan dan bisnis logistik udara. Bahkan bisnis logistik udara yang menjadi usaha bandara juga ikut terpukul. (TS)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H