Paradoks Jabatan Komisaris BUMN untuk Politisi
Publik memberikan sorotan tajam terhadap sederet politisi yang tergabung dalam tim sukses kampanye Pilpres 2024 yang mendapatkan hadiah berupa jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan kursi komisaris di BUMN di antaranya Grace Natalie, Fuad Bawazier, dan Simon Aloysius Mantiri. Mereka kini menjabat di beberapa perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina (Persero) hingga Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Dalam suratnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Grace Natalie Louisa sebagai komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar di Jakarta.
Alangkah nikmatnya menjadi komisaris BUMN, sebagai seorang komisaris, gaji komisaris diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.Â
Berdasarkan peraturan itu, pendapatan yang diterima seorang komisaris BUMN mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Besaran gaji anggota komisaris utama setidaknya Rp146,25 juta dan anggota dewan komisaris Rp131,65 juta. Selain gaji, jajaran direksi dan komisaris juga bisa mendapatkan tantiem/ insentif kerja dalam jumlah yang besar.
Kondisi BUMN saat ini terseok-seok menghadapi kondisi dunia yang penuh gejolak politik dan ekonomi. Persaingan global menuntut pimpinan BUMN agar mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta memiliki visi pengembangan perusahaan. Dengan demikian penunjukan komisaris dan direksi BUMN mestinya tidak asal comot atau tidak berdasarkan perimbangan balas jasa politik saat kampanye pemilu.
Kedudukan dan fungsi komisaris di BUMN saat ini mestinya tidak hanya sebagai tukang stempel. Kementerian BUMN mesti belajar dari survei terhadap ratusan perusahaan multinasional yang pernah dilakukan oleh Fortune.Â
Hasil survei itu menyatakan bahwa 40 persen dewan pengawas atau komisaris di perusahaan multinasional hanya berfungsi sebagai tukang stempel. Kondisi seperti survei diatas tidak boleh terjadi lagi demi kelangsungan hidup dan pengembangan BUMN.
Tipe komisaris yang ideal bagi BUMN adalah Catalyst, yakni tipe yang proaktif dalam melakukan kontrol dan supermentor yang bisa memacu kinerja korporasi. Cara yang efektif untuk mendapatkan komisaris tipe catalyst adalah dengan merekrut mereka yang berasal dari luar birokrasi atau di luar sistem kekuasaan. Yakni dari dunia kampus.
Komisaris BUMN perlu memahami arti penting pembentukan BUMN, yakni dalam rangka menjalankan misi negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas-tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha.Â
Tugas pemerintahan tersebut adalah melakukan pelayanan umum, menyelenggarakan kemanfaatan umum baik pengadaan barang dan jasa maupun perintisan dan mencari sumber pendapatan untuk kepentingan negara.
Betapa sulitnya mencetak pengelola BUMN yang berkelas dunia, Dari hasil benchmarking yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI) terhadap badan usaha milik negara (BUMN) terhadap BUMN di kawasan ASEAN, daya saing BUMN Indonesia masih kalah dengan negara tetangga.
Sebagai gambaran Super holding company (SHC) Temasek yang membawahi 15 perusahaan investasi masih lebih unggul dibandingkan 20 BUMN yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal yang sama, juga pada BUMN yang sudah tercatat di pasar modal dibandingkan dengan BUMN Malaysia Khazanah Nasional yang membawahi 24 perusahaan.
Sudah seharusnya BUMN Indonesia menyiapkan strategi yang bisa mewujudkan tiga kondisi obyektif. Pertama kondisi BUMN di tanah air yang besar tetapi harus gesit. Kedua, portofolio yang beragam tetapi harus terspesialisasi. Diperlukan BUMN Way yang menggunakan gaya manajemen yang sudah eksis selama ini dan sangat beragam sehingga dengan adanya BUMN Way tata kelola dan budaya kerja lebih berdaya saing.
Dimasa mendatang seisi dunia tidak bisa luput dari disrupsi. Hal itu bisa kita baca dalam buku "The Great Disruption". Ada dua buku yang memakai judul tersebut, tetapi dengan pengarang yang berbeda. Kedua buku itu, baik karangan Francis Fukuyama maupun karangan Paul Gilding telah menjadi referensi dunia untuk mengantisipasi dan mengatasi krisis.
Beberapa analis dunia yang tersohor seperti Paul Krugman dan Thomas L Friedman telah mengapresiasi buku Paul Gilding itu sebagai bahan yang penting bagi pemimpin dunia dalam menghadapi krisis. Buku tersebut menggambarkan bahwa planet bumi saat ini sedang mengalami perubahan ekologi yang dramatis dan kapitalisme pasar global yang tidak menjanjikan lagi.
Untuk menghalau krisis ekonomi seluruh negara di muka bumi membutuhkan tim tangguh untuk mencari solusi yang bisa menyelamatkan perikehidupan rakyat serta membangkitkan energi kolektif berbangsa.
Tim tangguh itu diperlukan untuk berbagai level pemerintahan dan BUMN. Untuk bisa membantu menciptakan efektivitas pemerintahan dan badan usaha. Korporasi raksasa di Amerika dan Eropa sepanjang sejarah selalu memiliki tim super di atas biasa disebut dengan istilah skunk works. Tim itu ditugaskan untuk mencari solusi dalam kondisi darurat dan mengembangkan proyek terobosan yang bisa menjadi motivasi kebangsaan.
Eksistensi skunk works pertama diciptakan oleh Clarence Kelly Johnson dari perusahaan penerabngan Lockheed Aerospace Corporation. Pemerintah Amerika Serikat dari waktu ke waktu juga memiliki skunk works yang bertugas membuat berbagai terobosan dalam kondisi krisis atau persaingan global yang sengit.
Sungguh ironis jika domain BUMN kini justru dipenuhi oleh para politisi yang tidak memiliki pengalaman dan tidak mampu berperan sebagai skunk works untuk menghalau krisis dan menghadapi tantangan masa depan. Sejarah mencatat justru BUMN selama ini terjadi salah urus dan rusak akibat dijadikan sapi perah oleh para politisi. Korupsi BUMN juga masih marak akibat ulah politisi. (TS)
