Pelaku Kejahatan Semakin Muda Belia, Apa Penyuluhan Hukum Masih Relevan ?
Kasus pembunuhan Vina dan Eki mendapat perhatian publik yang luar biasa. Kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pelaku kejahatan semakin banyak dilakukan oleh kalangan muda belia. Mereka masih duduk di bangku sekolah. Apakah fenomena yang mencemaskan ini bisa diatasi dengan cara persuasif seperti melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah?.
Polda Jawa Barat telah menggelar pra-rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rabu (29/5/2024) malam. Ada enam titik yang didatangi pihak kepolisian. Di antaranya di depan SMPN 11 Cirebon, warung nasi diduga tempat awal mula kasus pembunuhan, dan tempat nongkrong para pelaku yang merupakan anggota geng motor. Direncanakan, rekonstruksi kasus ini akan dilakukan pada Jumat (31/5/2024).
Kejahatan yang dilakukan oleh kaum remaja semakin beragam, dari kasus pembunuhan, penganiayaan, pengedaran narkoba, hingga pengutilan oleh pelajar di supermarket. Tepat sekali pendapat Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, yang mengatakan, kriminalitas saat ini mengalami reproduksi sosial karena para pelaku kejahatan tidak lagi orang dewasa dan orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang melakukan kejahatan karena faktor ekonomi.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu lebih aktif melakukan penyuluhan hukum kepada remaja lewat sekolah maupun forum informal. Program "BPHN Mengasuh" yang selama ini dijalankan perlu diperluas dan disertai dengan materi atau konten yang lebih tepat. Para pelajar perlu diberikan bekal pengetahuan mengenai nilai-nilai hukum dan ketertiban, serta konsekuensi sanksi hukum yang diterima apabila melakukan perbuatan melanggar hukum. Di samping pembinaan hukum, pelajar juga akan diberikan muatan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan kedamaian dalam keberagaman.
BPHN menyadari bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini, membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik internal maupun eksternal. Mulai dari orang tua, guru, Kementerian/Lembaga bidang pendidikan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hingga Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Sekedar catatan saat ini pejabat fungsional Penyuluh Hukum berjumlah 526 orang, yang tersebar di instansi pusat dan daerah seluruh Indonesia. Kemudian, berdasarkan data pelaksana PBH tahun 2022, terdapat 8.236 paralegal dan 7.957 advokat. Sinergi antara pejabat fungsional Penyuluh Hukum, paralegal dan advokat sangat penting jika dilaksanakan penyuluhan secara massif.
Dari beberapa kasus menunjukkan, pelaku kriminalitas ternyata tidak lagi didominasi orang dewasa, tetapi sudah dilakukan oleh anak muda atau remaja dari latar belakang sosial. Lalu, kriminalitas dilakukan oleh kalangan menengah dan atas. Akses kemewahan dan faktor kecukupan ekonomi mendorong anak muda ini untuk bebas melakukan apapun bahkan berujung pada tindakan kriminal.
Di tahun 2022, angka kriminalitas remaja naik sebanyak 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan upaya penyelesaian perkara malah mengalami penurunan. Menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sejak tahun 2021 tingkat kriminalitas remaja naik dari 357.743 kasus menjadi 276.507.
.Kasus Vina bagaikan benang ruwet. Namun begitu jajaran Polri dituntut lebih profesional. Postur SDM Polri perlu dibekali dengan ilmu kriminologi dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan teknologi terkini. Saat ini postur SDM Polri masih pincang karena komposisinya 90 persen terdiri dari kepangkatan bintara kebawah. Segmen SDM tersebut sebagian besar memiliki keterampilan pemolisian yang minim dan tingkat penguasaan ilmu kriminologi yang kurang memadai. Sedangkan yang 10 persen adalah jenjang perwira Polri, namun sebagian besar juga belum mendapat kesempatan pengembangan profesi yang relevan dengan persoalan aktual.
