Mungkinkah Paspampres Kecolongan Saat Kawal Presiden?

Mungkinkah Paspampres Kecolongan Saat Kawal Presiden ?

Kata "kecolongan" terkait dengan Paspampres di mesin pencarian banyak kita jumpai. Seperti misalnya berita tentang Paspampres kecolongan saat seorang wanita menerobos lalu memeluk Presiden Jokowi. Ada juga Paspampres kecolongan karena seorang wanita menerobos konvoi lalu memasukkan tangannya di jendela mobil Jokowi. Dan masih banyak lagi kata kecolongan terkait dengan Paspampres.

Berita Paspampres kecolongan yang baru-baru ini ketika Jokowi didatangi seorang pria berbatik coklat saat tengah memberikan keterangan pers di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024. Pria tersebut tampak memiliki potongan rambut cepak. "Gaji saya Pak ditahan Pak oleh negara, sudah 6 tahun Pak!" teriak pria berbatik coklat tersebut di dekat Presiden.

Dalam video terlihat pria tersebut muncul dari belakang barisan Presiden Jokowi bersama beberapa menteri dan kepala daerah. Kedatangan pria tersebut langsung membuat seorang Paspampres bertindak cepat dengan mendorongnya.Pria itu terus berteriak meskipun paspampres dan pihak terkait langsung mengamankan pria tersebut.

Pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Kendari meminta berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo ( dok BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/VICO via KOMPAS.id )

Istilah "kecolongan" dalam beberapa judul pemberitaan media massa apakah sesuatu yang esensial atau hanya sekedar penarik pembaca saja. Yang pasti korps yang memiliki semboyan "Setia Waspada" itu setiap saat selalu melakukan evaluasi dan koordinasi untuk memperbaiki kinerjanya sebagai pengamanan VVIP.

Setiap Presiden dan Wakil Presiden memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Sehingga Paspampres selalu menyesuaikan sistem operasionalnya supaya sinkron dengan gaya tersebut. Namun begitu, masyarakat juga perlu disadarkan bahwa ancaman terhadap Presiden dan Wakil Presiden semakin kompleks. Paspampres juga memiliki tugas untuk menjaga kewibawaan kepala negara dari berbagai modus yang bisa merendahkan martabatnya.

Eksistensi Paspampres perlu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan Presiden, namun tidak mengurangi standar operasional pengamanan Very Very Important Person (VVIP). Postur Paspampres pada saat ini sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Organisasi pengawal presiden telah mengalami transformasi dan perubahan nama sejak didirikan pasca kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat Presiden RI pertama Soekarno menjalankan tugasnya, organisasi tersebut bernama Detasemen Kawal Pribadi (DKP) yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Mangil Martowidjojo.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, organisasi Paspampres telah disempurnakan dengan struktur yang semakin besar dan tangguh. Meliputi unsur pimpinan, yakni Komandan dan Wakil Komandan. Dan unsur pelaksana yang terdiri dari; Grup A, berkekuatan 4 Detasemen, yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya. Grup B, berkekuatan 4 Detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya.Grup C, bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres TNI, serta 1 Detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres. Grup D, berkekuatan 2 Detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Selain itu juga dilengkapi dengan skuadron kavaleri panser dan detasemen musik.

Mensesneg Pratikno mengambilkan foto Presiden Joko Widodo bersama pengunjung pusat perbelanjaan (sumber BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/VICO via KOMPAS.id )

Pada kurun waktu kekuasaan rezim orde-baru, eksistensi para pengawal VVIP lebih condong kepada lambang superioritas militer daripada sekedar sistem pengamanan. Sehingga eksistensinya lebih menonjol kepada aspek seremonial. Pasukan pengawal VVIP tersebut waktu itu dalam operasionalnya masih memakai doktrin dan prosedur militer konvensional.

Ancaman pembunuhan terhadap pejabat tertinggi negara bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Skenario tersebut bisa datang dari kelompok manapun, termasuk dari kelompok teroris. Pada saat era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dikejutkan dengan pengakuan tersangka teroris Omar Al-Faruq tentang adanya konspirasi dengan kelompok garis keras untuk merencanakan pembunuhan terhadap Presiden RI ke-5 tersebut. Begitu juga dengan Presiden SBY yang juga pernah mendapat ancaman serupa.

Presiden RI bisa saja terbunuh oleh orang yang tidak disangka-sangka dalam event yang tidak diperhitungkan. Seperti halnya nasib tragis Presiden Anwar Sadat dan PM Indira Gandhi. Tidak mustahil pula jaringan asing sudah memiliki skenario "killing ground" terhadap presiden sembari mengkambing hitamkan kelompok tertentu.

Prosedur perlindungan terhadap sosok yang dikategorikan VVIP yakni Presiden, Wakil Presiden serta para tamu negara dari waktu ke waktu selalu berkembang searah dengan perkembangan teknologi. Tidak seperti yang lalu, kini eksistensi Paspampres telah didukung dengan perundang-undangan yang sistematis dan sesuai dengan kondisi zaman. Undang-undang perlindungan VVIP di Indonesia mengadopsi undang-undang serupa di Amerika Serikat, yang mana pasal-pasalnya telah mengatur dengan jelas dan sistematis.

Dalam konteks tersebut menurut kitab undang-undang USA pasal 3 dan 18, seorang Presiden terpilih, bahkan sejak masih menjadi calon presiden, harus didampingi oleh pengawal resmi yang bernama US Secret Service. Peristiwa terbunuhnya Senator Robert Kennedy tahun 1968 yang merupakan calon Presiden dari Partai Demokrat merupakan awal dari diberikannya perlindungan resmi kepada para kandidat Presiden USA.

Menengok sejarah kebangsaan Indonesia, utamanya mengenai gangguan keamanan terhadap Presiden Indonesia yang pertama. Dimana Presiden Soekarno telah beberapa kali mengalami usaha pembunuhan secara langsung. Sehingga waktu itu diperlukan sebuah resimen khusus yang mengawal Presiden yang disebut Tjakrabirawa. Secara harfiah Tjakrabirawa berarti senjata pamungkas yang sangat ampuh milik Batara Kresna, dalam konteks diatas adalah resimen pengawal Presiden RI yang personilnya direkrut dari berbagai kesatuan dan angkatan.

Pentingnya belajar dari sistem pengawalan VVIP di negara yang supremasi hukumnya sudah kokoh dan demokrasinya telah ideal. Sistem pengawal VVIP sebagai contohnya di Amerika Serikat, dalam hal ini diperankan oleh US Secret Service. Lembaga ini adalah lembaga mandiri dan bukannya bagian dari Kepolisian, CIA, FBI, dan bukan pula bagian dari Pentagon.

Sistem diatas dapat menguatkan sendi-sendi civil society dan mencegah militer untuk mengkooptasi kekuasaan sipil yang berlandaskan demokrasi. US Secret Service eksistensinya "ada tapi tiada" alias tidak tampak dalam publik eksposes, serta digerakkan oleh komando yang bersifat tersembunyi atau invisible hands. Komando ini memiliki sederet menu operasi dan sejumlah contingency plan. Sehingga apapun kondisinya, contingency plan tersebut dapat dioperasikan dengan paripurna. Termasuk bila terjadi keadaan yang sangat genting, sehingga harus melakukan evakuasi ke sebuah tempat yang aman termasuk ke luar negeri.

Pola rekruitmen US Secret Service diambil dari bekas pasukan komando dan orang-orang sipil pilihan dengan klasifikasi khusus. Selain itu mereka harus memiliki kompetensi dan jaringan dengan instansi militer dan kepolisian yang masih aktif. Serta memiliki akses untuk mempengaruhi lembaga hukum di Pengadilan, Kejaksaan, dokter serta melibatkan sederet pengacara yang mahir mencari dalil-dalil hukum.

Selain itu US Secret Service selalu memperbarui menu operasi yang disesuaikan dengan perkembangan politik dalam dan luar negeri. Implementasi dari menu operasi tersebut diartikulasikan dengan berbagai macam simulasi lapangan beserta kasus-kasus kondisi darurat. Termasuk apabila terjadi bobolnya ring I dan II oleh gerakan demonstrasi masa. Mereka sangat mumpuni dan ahli menggunakan gantungan hidupnya yang berupa senjata standard dinas rahasia, yakni pistol semi otomatis 9 mm, senapan Remington, sampai senapan mesin Uzzi. Selain itu US Secret Service sangat piawai dalam hal ngebut dengan berbagai jenis kendaraan.

Tren pengamanan VVIP global pada saat ini terfokus terhadap ancaman jaringan terorisme. Oleh sebab itu perlunya sinergi antara Paspampres dengan satuan anti teror Polri dan TNI. Ujung tombak anti teroris di negeri ini yakni Densus 88 juga belum mendapatkan dukungan teknis dan politis yang memadai untuk bersinergi dengan Paspampres. (TS)