Gudang Amunisi Meledak dan Terbakar, Tata Kelola Pergudangan Perlu Dibenahi
Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Mohamad Hasan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ledakan dan kebakaran gudang amunisi milik Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 30 Maret 2024. Selain dari warga, ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dari prajurit TNI yang bertugas di gudang nomor 6 yang meledak sekitar pukul 18.30 WIB.
Peristiwa ledakan yang disusul dengan kebakaran memberikan peringatan kepada semua pihak, baik itu di kalangan militer maupun sipil agar lebih berhati-hati dan selalu memperbaiki prosedur pergudangan baik menyangkut aspek keamanan gudang maupun aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Dalam situasi cuaca ekstrim sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik gudang maupun personil yang mengelola. Dalam kondisi apapun, mestinya tingkat kewaspadaan dan ketelitian dalam menjaga gudang penyimpanan bahan berbahaya seperti amunisi senjata dan bahan kimia reaktif tidak boleh kendor sedikitpun. Karena bisa berakibat fatal bagi lingkungan sekitarnya. Idealnya gudang amunisi dan bahan kimia reaktif harus terpencil dari pemukiman penduduk. Karena perkembangan kota yang pesat, bisa jadi di sekitar gudang menjadi padat penduduk.
Dalam kondisi cuaca ekstrem dan menjelang hari raya aspek pergudangan dan kegiatan bongkar muat bahan baku industri memang mengalami kendala yang berarti. Industri yang berkaitan dengan bahan kimia reaktif juga mesti ekstra hati-hati. Jangan lengah sedikitpun, karena bisa berakibat fatal.
Menurut regulasi penyimpanan bahan kimia untuk pembuatan produk kimia tidak tidak boleh sembarangan. Apalagi kebutuhan bahan kimia reaktif di seluruh dunia hingga kini cukup besar. Misalnya bahan seperti Amonium Nitrat yang banyak digunakan untuk kebutuhan industri pupuk, usaha pertambangan dan konstruksi.
Masalah Pergudangan Bahan Kimia Reaktif
Ledakan gudang amunisi TNI di Kabupaten Bogor, harus menyadarkan semua pihak bahwa kasus kebakaran yang disusul ledakan di gudang atau pabrik berpotensi terulang lagi di tempat lain. Apalagi regulasi atau tata kelola bahan kimia reaktif dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di pabrik atau kawasan industri masih bermasalah.
Bahan kimia reaktif dikategorikan sebagai bahan yang bisa bereaksi sendiri atau berpolimerisasi menghasilkan api atau gas toksik ketika ada perubahan tekanan atau suhu, gesekan, atau kontak dengan uap lembab, misalnya padatan flammable yang reaktif terhadap air.
Masalah pergudangan bahan kimia reaktif hingga kini masih pelik dan menyita biaya yang cukup besar. Belum lagi masalah adanya bahan kimia kadaluarsa dan rusak kemasan diakibatkan oleh karena tidak terkendalinya sistem manajemen bahan kimia sejak dari awal perencanaan sampai dengan pengaturan dan penempatannya di gudang penyimpanan. Masalah ini bisa menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha.
Teknologi dan prosedur pergudangan bahan kimia industry termasuk untuk amunisi militer memang cukup rumit, mahal dan risiko besar. Pengelolaan bahan kadaluarsa harus dilakukan dengan mengikuti asas incompability sehingga ancaman kontaminasi dapat diminimalkan. Perlu dilakukan perbaikan terus menerus terhadap Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, penerimaan bahan, sampai audit gudang sehingga pencegahan resiko bahaya dan kasus polusi dapat dilakukan sejak awal.
Pergudangan bahan kimia reaktif memang perlu standar dan prosedur yang ketat. Oleh sebab itu beberapa perusahaan terkait biasanya menyerahkan hal diatas kepada perusahaan lain yang lebih ahli dan berkompeten serta memiliki teknologi dan SDM yang lebih mumpuni.
Seperti halnya perusahaan pertambangan yang biasanya menyerahkan penanganan bahan kimia reaktif untuk peledak kepada PT Pindad (Persero). Salah satu lini usaha dari PT Pindad adalah bahan peledak komersial.
Keahlian dan pengalaman SDM Pindad di bidang persenjataan dan bahan peledak membuat Pindad mengembangkan produk dan layanannya yang diakomodir oleh Divisi Layanan Pertambangan (Mining Service). Sejak tahun 1991, Pindad telah memproduksi bahan peledak komersial.
Gudang merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan kinerja suatu perusahaan.Pengelolaan gudang pada suatu perusahaan sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Faktor yang menyebabkan pengelolaan gudang kurang maksimal adalah kurangnya perhatian terhadap pengelolaan tata letak material. Hal tersebut disebabkan oleh penempatan material yang rumit pada tempatnya. Akibat yang ditimbulkan adalah gudang yang seharusnya dapat menampung material lebih banyak menjadi lebih sedikit.
Penyimpanan bahan kimia reaktif di gudang biasanya dilakukan dengan prosedur dan wadah yang tepat. Bahan kimia reaktif biasanya dikelompokkan menjadi bahan kimia piroforik, eksplosif, pembentuk peroksida, dan reaktif air.
Bahan piroforik adalah bahan yang dapat terbakar ketika kontak dengan udara pada suhu kurang dari 54 derajat celcius. Bahan kimia piroforik ada yang berupa padatan seperti fosfor, cairan seperti tributil aluminium atau gas seperti silan. Bahan piroforik harus disimpan di dalam lemari flammable secara terpisah dari cairan flammable dan cairan combustible.
Unsur fosfor harus disimpan dan dipotong dalam air. Demikian juga gas silan harus disimpan secara khusus. Bahan eksplosif adalah bahan yang dapat menimbulkan ledakan yang diakibatkan oleh penguraian bahan secara cepat dan menghasilkan pelepasan energi dalam bentuk panas, api dan perubahan tekanan yang tinggi.
Industri dan usaha pertambangan yang menggunakan Amonium Nitrat biasanya mempunyai gudang penyimpanan dengan standar khusus dan harus diawasi dengan ketat oleh petugas teknis bersama aparat keamanan selama 24 jam nonstop.
Masalah Umur Infrastruktur Pabrik
Saat ini masih banyak pengelola industri atau pabrik yang tata kelola SMK3 masih bermasalah. Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku industri untuk menerapkan regulasi.
Bahkan keselamatan kerja menjadi agenda penting ILO. Organisasi dunia tersebut merekomendasikan agar SMK3 menjadi salah satu syarat utama yang diberikan oleh negara maju dalam perdagangan global, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor.
Dalam materi SMK3 diatur ketentuan bahwa para pelaku industri diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan tersertifikasi standar internasional atau nasional. Hal itu sesuai Permenaker No. 8 Tahun 2010. Sayangnya pihak industri sering melanggar ketentuan di atas demi memangkas biaya.
Hingga saat ini tenaga ahli SMK3 masih minim dan sering terhambat dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencetak SDM ahli SMK3 sebenarnya cukup sulit dan butuh waktu dan biaya. Perlu pengetahuan lintas disiplin.
Pada 2016 telah diterbitkan beberapa peraturan terkait SMK3 antara lain mengenai bidang SMK3 kelistrikan, lift, penyalur petir, bejana bertekanan, dan pesawat tenaga dan produksi. Namun hal diatas belum bisa diterapkan di lapangan karena masih kekurangan SDM. Sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap industri masih lambat.
Kasus kebakaran pabrik atau kawasan industri yang sering terjadi merupakan puncak gunung es yang menunjukkan rapuhnya tata kelola infrastruktur industri. Harus disadari bahwa perubahan iklim global, bencana alam, hingga ancaman terorisme atau kerusuhan massa memberi pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi infrastruktur industri.
Cuaca ekstrim dan musim yang tidak menentu menyebabkan kondisi fisik bangunan dan peralatan mengalami gangguan berat. Sayangnya, gangguan diatas sering luput dari perhatian yang memiliki otoritas untuk mengelola infrastruktur.Â
Jenis gangguan yang berpotensi mendatangkan bahaya itu semakin serius karena umur operasi infrastruktur pabrik semakin tua sehingga didera oleh biaya perawatan yang sangat tinggi. Selain itu seringkali terjadi penundaan jadwal perawatan berkala dan penggantian komponen yang sudah tidak bisa beroperasi semestinya.
Kasus ledakan yang sering terjadi di tangki industri mestinya tidak boleh terjadi. Karena tangki tersebut sudah pasti dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi tekanan, temperatur, serta dilengkapi dengan sistem pendinginan.
Menurut standar operasi tentu semua sensor di atas setiap saat dapat dimonitor oleh teknisi yang memiliki tanggung jawab pada reliability plant equipment (keandalan peralatan di lapangan). Sehingga instalasi pressurized system, dari yang namanya pipeline hingga storage tank semuanya memiliki prosedur monitoring yang baku untuk mencegah kerusakan dan bahaya lainnya. (TS)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
