Development tools merupakan aplikasi sebagai alat bantu untuk mendukung proses pengembangan aplikasi sehingga Pusdatin KPU dapat memastikan proses pengembangan aplikasi selaras dengan tahapan system development life cycle (SDLC) dan menghasilkan produk aplikasi yang berkualitas.
Mestinya aplikasi SI KPU dibangun dengan memperhatikan sejumlah kendala demografi, geografis, infrastruktur teknologi, SDM, dan pengamanan data yang terdapat di Indonesia yang relatif sangat besar serta kompleks.
Tahapan pemilu tanpa melibatkan teknologi mustahil bisa terlaksana dengan murah, cepat dan kredibel. Sayangnya, penerapan teknologi pemilu di Indonesia selama ini belum merupakan solusi yang komprehensif dan pernah terjebak salah pilih teknologi. Akibatnya, teknologi pemilu yang ada selama ini mengalami resistensi bahkan antipati yang hebat dari parlemen maupun publik. Pada era sekarang ini, Pemilu membutuhkan metode pemungutan suara dan teknologi yang dipersiapkan secara matang dan memiliki landasan filosofis yang kokoh. Serta aman dari berbagai modus fraud atau kecurangan.
Ada lima prinsip dasar yang menjadi landasan bangunan tata kelola sistem informasi yang terabaikan. Prinsip pertama, perencanaan SI Pemilu selama ini kurang sinergis dan konvergen di level internal institusi. Akibatnya begitu mudahnya anggota KPU mengubah pilihan teknologi penginput data tanpa kajian teknis yang memadai, dan lebih disebabkan oleh vendor driven.
Kedua, penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab Sipemilu yang kurang jelas di level internal institusi.
Ketiga, pentingnya pengembangan dan/ atau akuisisi aplikasi SI Pemilu secara valid dan konsisten. Hal itu untuk memastikan bahwa setiap pengembangan dan/atau akuisisi tersebut didasarkan pada alasan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat; berdasarkan analisis yang tepat dan terus-menerus. Memastikan bahwa dalam setiap pengembangan dan/atau akuisisi tersebut selalu ada pertimbangan keseimbangan yang tepat atas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, biaya dan risiko-risiko.
Keempat, memastikan operasi Sipemilu berjalan dengan baik dengan simulasi dan sampel yang memadai.
Kelima, memastikan terjadinya pengembangan yang berkesinambungan dengan memperhatikan faktor manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia.
Teknologi pemilu di Amerika Serikat pernah mengalami krisis kepercayaan dan mendapat sorotan tajam setelah ada masalah kontroversial dalam pemilu presiden terkait penggunaan e-Voting pada tahun 2000. Untuk memecahkan masalah teknologi pemilu disana dibentuklah Voting Technology Project (VTP) yang dikoordinasi oleh pakar dari California Technology dan MIT. Tim tersebut berhasil melakukan perubahan dan improvement terhadap teknologi pemilu di Amerika Serikat sehingga tidak rentan fraud dan peretasan. Hasilnya hingga kini di Amerika Serikat tetap ada dua alternatif e-Voting yakni sistem berbasis DRE ( Direct Record E-Voting ) yang diterapkan pada 30 % daerah pemilihan, dan yang berbasis PCOS (Precinct Count Optical Scanning) atau juga disebut e-Counting sebanyak 70 %.
Penerapan teknologi pemilu di Indonesia juga belum menemukan bentuk yang ideal dan dari empat penyelenggaraan pemilu pasca gerakan reformasi juga masih sarat masalah sehingga masih belum ada kepercayaan publik dan kepercayaan dari para politisi terkait dengan penerapan teknologi pemilu yang berbasis TIK. (TS)
