Cara Mereduksi Beban Kerja Petugas KPPSÂ
Animo publik untuk menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) cukup tinggi. Begitulah menurut pengamatan di dapil penulis. Animo publik untuk menjadi anggota maupun ketua KPPS disebabkan karena jumlah honor yang lebih besar dibanding pemilu yang lalu. Juga karena KPU akan menggunakan teknologi yang bisa meringankan beban kerja petugas KPPS.
Keniscayaan pentingnya transformasi pemilu di Indonesia. Untuk itu menuntut Komisioner KPU agar mampu membangun sistem yang mendukung implementasi tata kelola kepemiluan yang baik bercirikan jujur, adil, transparan dan profesional. Integritas penyelenggara pemilu perlu diwujudkan dengan baik. Jika integritas itu hancur bisa menyebabkan krisis kebangsaan bahkan bisa menyebabkan chaos.
Itu bisa dijalankan efektif apabila memanfaatkan teknologi pemilu secara tepat untuk pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Berkaca terhadap pengalaman pahit penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah memakan biaya yang sangat besar dan menelan banyak korban jiwa KPPS, hendaknya dievaluasi secara mendalam.
Animo publik menjadi anggota KPPS cukup besar karena honor yang diberikan tergolong lumayan di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan masih banyaknya pengangguran.
Menurut KPU masa kerja petugas KPPS Pemilu 2024 hanya satu bulan yakni 25 Januari 2023--25 Februari 2024. Mereka juga mendapatkan gaji sebesar Rp1.100.000 bagi anggota KPPS Pemilu 2024. Kenaikannya mencapai Rp650.000 jika dibandingkan dengan honor KPPS pada Pemilu 2019 lalu, yaitu Rp500.000.
Sedangkan untuk Ketua KPPS, honornya sedikit lebih tinggi dibandingkan para anggotanya. Ketua KPPS akan mendapatkan honor sebesar Rp1.200.000 atau naik sekitar 118 persen jika dibandingkan dengan honor pada Pemilu 2019, yaitu Rp550.000.
Mereduksi Beban Kerja dengan Teknologi
Penggunaan teknologi Sistem Informasi (SI) dalam Pemilu meliputi SIPOL ( Sistem Informasi Partai Politik), SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SILOG (Sistem Logistik ) dan SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara ).
Pada saat ini KPU sedang fokus pada solusi integrasi SIDALIH, SILON, SITUNG, SILOG. Sistem pemilu di negara kita memang belum mencapai sistem e-Voting. Namun demikian setiap tahapan pemilu sebaiknya menggunakan bantuan teknologi yang sudah diaudit oleh lembaga independen dan terjaga keamanannya. Sehingga modus kecurangan pemilu lewat teknologi informasi bisa dicegah.
