Sehubungan dengan seringnya kecelakaan maut, mestinya pemerintah secara tegas menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya . Perlu dicatat dalam Pasal 254, Ayat (1) UU tersebut berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi".
Namun hingga kini belum ada program yang efektif untuk menerapkan pasal diatas. Sosialisasi pasal pidana terhadap pelanggaran lalu lintas harus tegas menyatakan bahwa kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa pembunuhan. Persepsi masyarakat yang selama ini menyatakan bahwa kematian diatas akibat pelanggaran biasa harus diluruskan.
Kecelakaan beruntun di jalan tol maupun di jalan raya mesti ditemukan akar penyebabnya secara tuntas.Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah sering menyatakan bahwa akar penyebab kecelakaan lalu lintas selama ini bukan faktor tunggal, melainkan varian yang saling terkait antara modus pengendaraan yang progresif ditambah dengan faktor teknis berupa kontur dan geometri jalan yang menyebabkan ketidakstabilan kendaraan saat melaju kencang.
Menurut pakar transportasi Gott Fredson munculnya kejahatan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati lebih disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam melakukan kontrol diri di jalanan. Kontrol diri tersebut dapat diukur dari konsentrasi mengendarai mobil, mengukur kecepatan, akurasi, pemahaman atas rambu lalu lintas.
Selain faktor self control, kejahatan lalu lintas timbul karena rendahnya pengetahuan teknis pengemudi terhadap kendaraan yang dipakai. Rendahnya pengetahuan bagi pengemudi angkutan umum bisa berakibat fatal ketika kendaraan mengalami kerusakan dalam perjalanan, lalu sang sopir mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Masalah Ketenagakerjaan Para Sopir
Dalam hal ketenagakerjaan, sopir sebagai pekerja transportasi garis depan semestinya diberikan tunjangan yang memadai, termasuk tunjangan lembur paling sedikit sesuai dengan peraturan. Karena sering kali sopir bekerja melebihi ketentuan jam kerja tanpa dapat uang lembur. Menurut ketentuan dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, cara perhitungan upah lembur menurut Undang-Undang di hari libur mingguan dan hari libur nasional adalah dengan mengetahui terlebih dahulu upah bulanan dari pekerja/buruh yang bekerja di hari libur resmi.
Setelah itu, cara menghitung lembur upah sejamnya adalah 1/173 dikali dengan upah sebulan. Tidak banyak yang tahu bahwa para pekerja garis depan transportasi dalam keseharian sarat dengan masalah. Para sopir angkutan barang dan penumpang selama ini lengket dengan bermacam masalah dan jika ada solusi sifatnya baru bersifat tambal sulam. Seperti contohnya masalah suku cadang komponen bus yang semakin mahal, tingginya tarif ruas jalan tol, dan kondisi jalan non tol yang semakin rusak.
Kini tingkat kerusakan jaringan jalan nasional semakin bertambah panjang tanpa bisa diatasi. Kondisi jalan raya non tol yang telah diperbaiki secara tambal sulam masih menyimpan potensi bahaya. Kerusakan jalan telah menjadi lingkaran setan yang sulit diatasi.
Pemerintah dituntut mengatasi kerawanan kecelakaan angkutan darat. Kerawanan angkutan darat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Yakni kondisi usaha angkutan yang semakin sulit dan memburuknya kondisi infrastruktur jalan non-tol. Kondisinya semakin runyam karena kondisi operator angkutan truk dan bus tengah dihimpit dengan berbagai persoalan pelik. Seperti semakin mahalnya biaya perawatan dan suku cadang kendaraan.
