Bela Negara yang Hakiki, Sayangi Produk Nasional yang Berkelanjutan
Peringatan Hari Bela Negara (HBN) yang jatuh pada tanggal 19 Desember butuh rumusan konkrit tentang bentuk aktualisasi bela negara kekinian oleh warga bangsa. Latar belakang sejarah PHBN adalah peristiwa pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Ketika itu Presiden RI pertama Soekarno sebelum ditawan oleh Belanda saat terjadi agresi militer 1948 memberikan mandat penuh kepada Syafrudin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk PDRI yang berkedudukan di Sumatera Barat.
Dalam konteks kekinian, manifestasi bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang diwujudkan dengan kecintaan terhadap produk nasional atau produk dalam negeri. Utamanya produk berkelanjutan atau sustainable product, yakni barang ramah lingkungan buatan dalam negeri yang dalam proses produksi maupun konsep bisnisnya dengan tidak mengabaikan isu-isu lingkungan yang terjadi serta banyak menyerap tenaga kerja lokal.
Saatnya segenap warga negara memakai sustainable product sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dan menjadi alternatif pilihan dari produk yang sudah ada tetapi belum ramah lingkungan. Sustainable product tidak sekedar mengkampanyekan produk yang ramah lingkungan namun mesti bisa menjadi jiwa bela negara yang sejati. Produk berkelanjutan biasa dikenal sebagai eco friendly. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasannya, bahkan ketika produk sudah tidak layak pakai tidak membahayakan lingkungan sekitar.
Debat capres cawapres sebagai tahapan Pemilu 2024 mestinya menjadi forum yang tepat untuk evaluasi dan mencari solusi tentang produk nasional yang selama ini sering kesulitan bersaing. Sangat menyedihkan jika volume ekspor nasional didominasi oleh produk bahan mentah yang sangat sedikit proses nilai tambahnya. Hilirisasi baru sebatas slogan dan gembar-gembor rezim penguasa. Hilirisasi belum benar-benar menjadi tumpuan dan faktor keunggulan yang memberikan nilai-tambah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Indonesia sangat membutuhkan SDM unggul untuk membenahi manajemen aset sumber daya alam (SDA) dan menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia. Manajemen aset pemerintah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek-praktek lain yang diterapkan pada aset fisik dan non fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum.
Untuk itu dibutuhkan SDM unggul di bidang logistik berkelas dunia. Apalagi di masa mendatang eksistensi IKN Nusantara harus mampu melakukan repositioning produk nasional ditengah persaingan antar negara. Positioning produk nasional diwarnai bermacam disrupsi teknologi dan datangnya era Industri 4.0. Usaha memacu perdagangan produk nasional sangat tergantung kepada sistem logistik. Perlu menetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.
Rakyat masih kecewa dengan kinerja ekspor nasional. Kekecewaan tersebut ditunjukkan dengan membandingkan nilai ekspor RI yang ketinggalan dari negara tetangga. Sebagai bangsa besar seharusnya kinerja ekspor kita tidak kalah dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia.
Untuk menggenjot ekspor produk nasional tidak cukup lewat pameran perdagangan dengan skala lokal hingga global. Perlu mencari terobosan yang bisa menggenjot perdagangan sekaligus menjadi sistem bagi pengusaha untuk bertukar informasi tentang produk unggulan.
Terkait dengan usaha positioning produk nasional ada baiknya kita mengkaji peta yang menggambarkan aliran produk yang terjadi. Seperti ditunjukkan oleh Peter Dickens dalam bukunya yang berjudul : Global Shift : Mapping The Changing Contours of the World Economy.
Buku itu menganjurkan bangsa untuk merancang ulang mata rantai jaringan produksi global. Dan mesti selalu fokus pada pasar dan kematangan produk. Hal itu sangat relevan, di tengah banyaknya perusahaan di Indonesia yang kini menghadapi ketidakseimbangan biaya bahan baku yang diimpor dengan hasil penjualan produk yang diekspor atau diserap dalam pasar domestik.
Selain memperkuat keunggulan produk nasional dan memperbanyak jenis produk berkelanjutan yang unggul di pasar, usaha memacu perdagangan produk nasional sangat tergantung kepada sistem logistik. Perlu menetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.
Saatnya membenahi dan mengintegrasikan simpul-simpul infrastruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) maupun keterkaitan antar simpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik meliputi pelaku logistik dan konsumen; sedangkan keterkaitan antar simpul meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan, yang menghubungkan masyarakat pedesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antar pulau maupun lintas negara.
Untuk mengembangkan SDM logistik perlu dilakukan klasifikasi dan penjenjangan profesi logistik. Serta pendirian lembaga pendidikan logistik baik melalui jalur akademik, jalur vokasi, maupun jalur profesi. Terkait dengan pendidikan profesi logistik, asosiasi terkait dengan logistik seperti ALI dan ALFI perlu bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membentuk badan akreditasi profesi logistik dan lembaga asesor yang memberikan sertifikat profesi.
Tantangan globalisasi salah satunya adalah menguatkan perdagangan domestik agar tetap mampu bersaing. Sesuai dengan pesatnya teknologi informasi, maka ranah perdagangan memerlukan Sistem Informasi Perdagangan yang meliputi hal-hal terkait harga, suplai dan distribusi untuk menghindari adanya asymmetric information yang dapat memicu kartel dan monopoli harga.
Masih ada faktor penting yakni mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu pasal dalam UU Perdagangan menyebutkan pelaku perdagangan atau penyedia yang tidak memenuhi SNI dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Pada era sekarang ini perlunya dorongan kuat penerapan SNI yang disertifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen.
Pada era liberalisasi perdagangan yang diwarnai dengan perang dagang perlu peraturan yang bisa melengkapi UU Perdagangan terkait dengan mutu dan infrastruktur mutu pendukungnya. Termasuk standar, penilaian kesesuaian, metrologi dan aspek logistik. (*)
