Ketika Transmigrasi Ditelan Sunyi

Ketika Transmigrasi Ditelan Sunyi

Publik bertanya masih adakah program transmigrasi? Program yang boleh dibilang antara ada dan tiada itu sepertinya hidup segan mati tak mau. Padahal kondisi geografis dan demografi terkini masih membutuhkan program transmigrasi. Penyebaran penduduk di Kepulauan Nusantara untuk mengelola sumber daya alam masih timpang.

Akibatnya proses nilai tambah segenap bangsa hanya terpusat di Pulau Jawa. Ironisnya generasi muda justru lebih tertarik menjadi buruh migran di luar negeri ketimbang menjadi transmigran.

Ketika program transmigrasi ditelan sunyi, peringatan Hari Bhakti Transmigrasi setiap tanggal 12 Desember masih dilaksanakan.

Sekadar catatan, peringatan Hari Bhakti Transmigrasi tahun 2023 merupakan peringatan ke-73 sejak tahun 1950. Tahun ini mengetengahkan tema "Transmigrasi Satukan Negeri". Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memusatkan perayaan Hari Bhakti Transmigrasi ke-73 di Lampung.

Masihkah Hari Bhakti Transmigrasi yang diperingati setiap tanggal 12 Desember perlu dimaknai dengan paradigma baru sesuai dengan perkembangan zaman. Agar program transmigrasi berhasil serta mendapat sambutan yang besar dari rakyat perlu membuang paradigma lama yang analog dengan memindahkan kemiskinan dan keterbelakangan dengan cara kuno dan ala kadarnya.

Kawasan transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (Dok Kompas.id )

Impian Ibu Pertiwi

Program transmigrasi saat ini perlu insentif yang tidak hanya berupa santunan sosial, tetapi juga perlu infrastruktur terkait pertanian, proses produksi dan konektivitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi digital dan era industri 4.0. 

Rakyat beranggapan selama ini belum terwujud impian alamiah transmigrasi. Yang terjadi selama ini hanya impian imitasi karena transmigrasi analog dengan memindahkan penderitaan dan keterbelakangan.

Impian Ibu Pertiwi untuk anak bangsa terkait transmigrasi adalah kepastian untuk mendapatkan tanah yang cukup luas dan subur dengan infrastruktur perairan yang baik serta tersedianya pasar komoditas pertanian yang memadai sehingga petani bisa melakukan proses produksi dan bisnis dengan lancar sesuai dengan perkembangan zaman. 

Publik ingin mendengar visi para capres cawapres yang bersaing dalam Pemilu 2024 untuk menjawab tantangan pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi yang searah dengan di era Industri 4.0. Arahnya diharapkan melahirkan model ekonomi terintegrasi dari hulu sampai hilir dan vertikal.

Mewujudkan Transmigrasi 4.0 yang merupakan impian Ibu Pertiwi perlu konsep dan strategi transpolitan untuk kawasan transmigrasi. Transpolitan menekankan pembangunan kawasan transmigrasi dengan infrastruktur produksi dan teknologi informasi terkini serta mendorong lahirnya inovasi lokal sebanyak-banyaknya. Dalam konsep transpolitan pembangunan lebih berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan serta inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan.

Melalui koordinasi dan integrasi serta adanya fokus untuk meningkatkan pengetahuan transmigran dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkait aspek pertanian, proses produksi maupun pemasaran sehingga dapat meningkatkan nilai tambah para transmigran. 

Yang merupakan mega proyek budidaya tanaman pangan dalam skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, padat modal, serta organisasi dan manajemen yang modern.

Suasana kini permukiman transmigrasi di Mukomuko yang dibangun 1990. (dok KOMPAS.id )

Orientasi Baru

Antara konsep dan kenyataan di lapangan masih jauh berbeda. Kondisi buram transmigrasi kini terlihat dari animo rakyat untuk mengikuti program transmigrasi semakin kecil. 

Rakyat lebih tertarik menjadi TKI di luar negeri ketimbang menggarap tanah airnya sendiri. Kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan dari aspek geopolitik maupun strategi pembangunan nasional. Hingga kini infrastruktur transmigrasi yang telah dibangun kurang optimal. 

Selain itu juga belum adanya integrasi lintas sektoral termasuk koordinasi antar kementerian. Aspek konektivitas juga belum menjadi titik berat dalam program transmigrasi. Padahal konektivitas sebagai strategi utama untuk mewujudkan koridor ekonomi. 

Sayangnya untuk mewujudkan hal di atas mengalami kendala karena sebagian koridor kekurangan sumber daya manusia. 

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).

WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Adapun LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan RTRW

Program transmigrasi pada saat ini perlu orientasi baru yang mampu mendukung agroindustri secara sistemik. Boleh dikata program transmigrasi akhir-akhir ini seperti kehilangan arah. Sehingga infrastruktur transmigrasi yang telah dibangun tidak optimal dan kurang tertib anggaran. Pentingnya revitalisasi program transmigrasi yang mencakup diversifikasi pola usaha transmigran yang berbasis inovasi mekanisasi pertanian.

Program transmigrasi berbasis inovasi mekanisasi pertanian merupakan jawaban untuk mengatasi masalah impor produk pangan seperti kedelai dan jagung. Mekanisasi juga menyangkut komoditas perkebunan dan dibidang peternakan terutama untuk pengolahan pakan ternak dan ikan. 

Untuk komoditas hortikultura, mekanisasi mulai dari irigasi sampai dengan peralatan dan mesin pasca panen seperti mesin grader buah, penggoreng vakum, perajang dan pengering.

Inovasi mekanisasi pertanian juga menyangkut sistem irigasi suplemen untuk tanaman, yakni teknologi yang diperlukan sebagai pelengkap apabila curah hujan tidak mencukupi untuk mengkompensasikan kehilangan air tanaman yang disebabkan oleh evapotranspirasi. Irigasi suplemen bertujuan untuk memberikan air yang dibutuhkan tanaman pada waktu, volume dan interval yang tepat.

Perlu kebijakan nasional untuk mensinkronkan program transmigrasi dengan pengelolaan daerah perbatasan juga belum terwujud. Akibatnya penanganan daerah perbatasan masih lambat dan masih rawan terhadap berbagai persoalan. Masih terjadi duplikasi anggaran dan tumpang tindih program.

Perlu membenahi aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (Sipukat) bisa membantu sinkronisasi. Pembangunan wilayah dan transmigrasi di era informasi digital ini diperlukan kemudahan akses data dan peta. 

Teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung kelancaran mengelola data kawasan transmigrasi berbasis teknologi Geographic Information System.

Perbatasan belum dipandang sebagai sumber daya yang harus dikelola secara sistemik lewat program transmigrasi. Eksistensi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih belum bersinergi secara baik dengan Kemendes PDTT.

Akibatnya pengelolaan batas wilayah negara dan potensi kawasan perbatasan serta aspek pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan belum optimal. Sehingga masih terjadi salah urus sumber daya perbatasan yang sangat merugikan kepentingan nasional. 

Eksistensi BNPP mestinya mampu mewujudkan sistem perbatasan negara terkait dengan program transmigrasi. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi terpadu yang bisa diakses secara mudah terkait dengan pengembangan ekonomi dan infrastruktur.

Juga bisa menjadi penunjang kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Alangkah baiknya jika sistem di atas bersifat GIS serta berkemampuan business intelligence sehingga sangat berguna untuk pengambilan keputusan lintas sektoral. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan pengembangan potensi sumber daya alam bisa diwujudkan dengan program transmigrasi yang berbasis inovasi mekanisasi pertanian. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk di daerah perbatasan relatif kecil atau sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayahnya. (TS)