Teladan Kaisar Hirohito Menata Guru dan Mimpi SMK
Profesi guru bagi suatu bangsa adalah kunci kemajuan. Bagi negara maju kualitas guru adalah investasi yang lebih dari segalanya. Namun di Indonesia postur guru masih jauh dari ideal. Persoalan guru seperti lingkaran setan. Sebagian guru nasibnya tak putus dirundung malang.
Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di tahun 2023 ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud RI) mengetengahkan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar. Dalam pikiran rakyat tema-tema peringatan seperti ini nampak klise dan bombastsis karena tidak seindah dengan kenyataannya.
HGN sebaiknya dijadikan momentum untuk mengembangkan profesi guru sesuai tantangan zaman. Benarkah guru-guru di negeri ini sudah siap mengantar bangsa menuju kemajuan. Ada baiknya kita meneladani pemimpin bangsa Jepang Kaisar Hirohito dalam menata postur guru di negerinya.Â
Setelah bangsa Jepang hancur lebur akibat kalah perang dunia kedua sang Kaisar berpikir keras bagaimana caranya membangkitkan bangsanya.
Ternyata langkah Kaisar Hirohito dimulai dengan membenahi guru. Dia memerintahkan pembantunya untuk mendata jumlah guru yang masih eksis setelah Jepang kalah perang. Dan program utama pemerintah pasca perang tidak lain adalah mencetak guru dan menata kesejahteraannya melebihi profesi yang lain. Guru yang dicetak terutama yang terkait dengan guru produktif yang terkait dengan vokasional untuk membangunkan dunia industri yang hancur lebur akibat kalah perang.
Peran guru produktif di Jepang untuk membangkitkan duni industri sangat luar biasa. Totalitas pengembangan kompetensi guru dan merancang ulang sistem sekolah oleh Kaisar Hirohito akhirnya berbuah manis dan Jepang bisa bangkit sebagai salah satu negara industri terkemuka dunia.
Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan sedang mengembangkan program hilirisasi segala bidang tentunya membutuhkan banyak sekali guru produktif yang berkualitas di setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ibu Pertiwi bermimpi suatu saat nanti eksistensi SMK bisa menjadi entitas usaha manufacturing yang tangguh di daerah-daerah. SMK seharusnya mampu mencetak pekerja industri tangguh dan mampu menciptakan nilai tambah bagi produk berbasis lokal. SMK perlu ditransformasikan menjadi pelaku usaha atau bisnis yang berbasis Iptek.
Untuk mewujudkan mimpi tersebut diperlukan guru produktif yang cukup. Guru produktif sangat berperan dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan guru penggerak. Guru produktif memiliki peran strategis untuk mengembangkan talenta-talenta muda sebagai SDM bangsa yang berdaya saing. Untuk mencetak talenta tersebut dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai mentorship.
Sayangnya hal diatas masih terkendala karena mayoritas sekolah kejuruan di tanah air, postur tenaga pengajarnya masih didominasi oleh kategori guru normatif-adaptif atau guru umum yang mengajar mata pelajaran seperti Agama, PKn, Matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Sedangkan kategori guru produktif yang mengajar para siswa sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih prosentasenya masih kecil dibawah 35 persen. Untuk membentuk guru produktif yang sesuai dengan tantangan zaman tidak mudah.
Untuk mencetak guru produktif mestinya tidak tidak harus berasal dari perguruan tinggi kependidikan. Guru produktif bisa dicetak dari para pekerja industri yang memiliki kinerja yang baik. Guru vokasi dapat mempercepat program pengembangan industri di daerah. Potensi daerah yang selama ini belum dikelola alias masih tertidur agar bisa diwujudkan nilai tambahnya lewat pendidikan vokasi yang berbasis lokal.
Bila jumlah guru produktif tercukupi jumlahnya, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah- daerah bisa lebih mudah ditransformasikan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Penerapan status BLUD harus semakin digencarkan, baik di SMK negeri maupun swasta lewat metode teaching factory. Yakni metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan standar industri.
Dengan status BLUD lembaga pendidikan itu juga bisa lebih leluasa dalam hal manajemen serta masalah penggalian sumber keuangan lewat bisnis dan jasa. Karena hingga kini banyak SMK yang memiliki potensi berupa produk dan hasil inovasi teknologi tepat guna. Langkah kedepan BLUD SMK memiliki peran penting terkait dengan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Seperti contohnya membuat mesin pengolah bahan baku seperti alat pembuat tepung jenis umbi-umbian lokal menjadi substitusi tepung terigu yang selama ini tergantung impor.
Apalagi pada saat ini Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong penumbuhan dan pengembangan Industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh penjuru tanah air. Karena setiap daerah di Indonesia punya potensi masing-masing dengan keunggulan komparatif, baik dalam hal sumber daya alam yang dijadikan bahan baku maupun keterampilan sumber daya manusianya. Untuk meningkatkan daya saing sektor IKM sesuai dengan keunggulan daerah perlu dilaksanakan program pembinaan di sentra IKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).
Konsep OVOP pertama kali diinisiasi di Prefektur Oita Jepang sejak tahun 1979 oleh Dr. Morihiko Hiramatsu, yang kemudian diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007. Konsep OVOP tersebut memiliki spirit untuk mendorong masyarakat suatu daerah agar dapat menghasilkan produk yang kompetitif dengan nilai tambah tinggi dan mampu bersaing ditingkat global. Penerapan OVOP tetap mengutamakan ciri khas keunikan karakteristik daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penerapan perlu melibatkan lembaga pendidikan kejuruan, inovator bahkan juga para startup atau pengusaha rintisan.
Saat ini dunia pendidikan diwarnai dengan paradoks SMK. Hal itu terkait dengan persoalan keterserapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih memprihatinkan. Keterserapan tersebut dipengaruhi oleh kondisi guru produktif di SMK yang masih kurang jumlahnya dan kualitasnya masih belum sesuai dengan standar dunia industri saat ini.
SMK di Indonesia memiliki 146 kompetensi dimana dari 146 kompetensi tersebut, sekitar 60% dari proporsi kompetensi diisi hanya oleh 10 kompetensi utama.
Dalam era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, Indonesia mempunyai tantangan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi. Dari sisi kesiapan untuk menghadapi transformasi digital seperti yang ditunjukkan oleh Network Readiness Index, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62).
Pada saat ini Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong penumbuhan dan pengembangan Industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh penjuru tanah air. Karena setiap daerah di Indonesia punya potensi masing-masing dengan keunggulan komparatif, baik dalam hal sumber daya alam yang dijadikan bahan baku maupun keterampilan sumber daya manusianya.
Pemerintah daerah perlu mempercepat implementasi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia kerja (IDUKA).Pendidikan vokasi dikatakan berhasil jika SMK sudah memiliki sistem keterserapan yang baik bagi lulusannya. Hal itu ditandai dengan keterampilan lulusan sekolah yang menarik perhatian industri.
Urgensi program yang dibangun di kawasan industri yang selaras dengan strategi dasar link and match, yang dilakukan bersama oleh satuan pendidikan vokasi dengan IDUKA. Strategi tersebut meliputi, pertama sinkronisasi kurikulum, kedua kehadiran guru/dosen tamu dari kalangan pakar/industri minimal 50 jam/prodi/semester, ketiga, ketersediaan program magang/prakerin minimal 1 semester di IDUKA, dan keempat adanya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi bagi seluruh lulusan vokasi, dan bagi guru dan dosen vokasi.
Perlu adaptasi baru dan penyelarasan kurikulum SMK yang link and match dengan kebutuhan industri, pemagangan guru dan praktik kerja lapangan peserta didik, pengembangan kelas industri, sertifikasi kompetensi lulusan SMK dan rekruitmen tenaga kerja lulusan SMK pada industri.
Saatnya bagi pemerintah daerah untuk totalitas menjadikan industri yang terus bergerak bersama SMK. Lulusan SMK mesti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Keniscayaan bagi pemda untuk melaksanakan percepatan kualitas pendidikan vokasi termasuk menjalin kerjasama sinergis antara SMK dengan dunia usaha dan industri agar lulusannya terserap dengan baik. (TS)
