Aksi Bela Palestina dan Urgensi Politik Olahraga Pendiri Bangsa
Jutaan orang mengikuti Aksi Bela Palestina yang dipusatkan di Monas pada 5 November 2023. Mereka melakukan doa bersama dan aksi unjuk rasa menentang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Aksi Bela Palestina yang dibanjiri oleh massa juga terjadi di seluruh pelosok Indonesia.
Aksi sporadis Bela Palestina akan terus berlangsung karena penjajahan oleh Israel terhadap Palestina kian hari kian brutal dan sangat biadab. Aksi solidaritas rakyat untuk Bela Palestina akan menjalar ke semua bidang kehidupan bangsa. Termasuk bidang olahraga, ekonomi dan sosial budaya.
Rakyat Indonesia yang cinta kemerdekaan dan anti penjajahan di muka Bumi memiliki cara yang sangat tepat untuk melakukan aksi nyata antara lain dengan cara memboikot produk-produk yang terkait dengan Israel dan kaki tangannya. Boikot terhadap produk industri dan ekonomi yang terkait dengan penjajah daftarnya sudah banyak beredar di media sosial.
Perjuangan rakyat Indonesia dalam membela Palestina perlu juga digencarkan lewat event-event olahraga nasional maupun event dunia. Bendera dan atribut terkait Palestina perlu dihadirkan dalam event tersebut.
Bagi bangsa Indonesia, Olahraga dan politik negara merupakan persenyawaan yang tak terpisahkan. Sejarah membuktikan bahwa olahraga bukan semata untuk menciptakan pola hidup sehat dan mencapai prestasi. Lebih dari itu, olahraga adalah alat perjuangan politik dan sarana pemersatu bangsa. Sejarah menyatakan bahwa Hari Olahraga Nasional (Haornas ) di Indonesia memiliki latar belakang yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) I yang digelar pada 9 September 1948 di Stadion Sriwedari, Solo, yang berlangsung di tengah revolusi kemerdekaan.
Para generasi muda saat ini perlu memahami sejarah bangsa. Bahwa Sang Proklamator Kemerdekaan RI yang juga sebagai Presiden RI pertama telah menggariskan bahwa kesehatan badan, keolahragaan, dan kesiapan fisik adalah salah satu bagian mutlak dari pembangunan bangsa (nation building).
Bagi Bung Karno, olahraga juga cara untuk menarasikan kekuatan bangsa. Karena itu, olahraga menjadi perhatian besar pada era pemerintahannya. Bukti keseriusan Bung Karno di bidang olahraga adalah dengan memunculkan ide berani dan luar biasa untuk menyelenggarakan event olahraga dunia setara dengan olimpiade, yaitu Games of the New Emerging Forces ( Ganefo), yang berarti Pesta Olahraga Negara-negara Berkembang.
Inisiatif besar Bung Karno tersebut tidak muncul begitu saja. Musababnya, Indonesia diberi sanksi oleh International Olympic Committee (IOC) tidak boleh mengikuti Olimpiade Tokyo pada 1964. Hal tersebut merupakan efek dari politik olahraga yang Indonesia berlakukan pada saat menjadi tuan rumah Asian Games 1962 di Jakarta. Kala itu, Indonesia secara tegas menolak keikutsertaan Israel.
Indonesia memiliki komitmen kuat bahwa Israel adalah musuh bangsa karena melakukan penjajahan dan melakukan pendudukan di wilayah Palestina. Dalam event olahraga di dunia, semua negara sudah pasti memiliki garis politiknya masing-masing. Bahkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang menjadi haluan besar olahraga di negeri ini juga merupakan produk politik. Dalam olahraga politik itu pasti ada, namun mesti diletakkan dalam koridor sportifitas. Pertandingan olahraga kerap kali dianggap sebagai pertempuran atau peperangan. Sehingga perlu taktik dan strategi yang jitu.
Penyelenggaraan Piala Dunia Piala Dunia U17 FIFA 2023 di Indonesia yang berbarengan dengan aksi brutal Zionis Israel tentunya akan diwarnai dengan aksi-aksi dukungan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina di sekitar stadion yang menjadi event olahraga. Para steward dan panitia U17 hendaknya tidak bertindak konyol. Mereka mesti berlaku bijak dan jangan merampas atau melakukan tindakan yang tidak terpuji terkait dengan bendera Palestina dan atribut lainnya. Apalah artinya olahraga dibandingkan dengan kemanusiaan ? Olahraga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika panitia terlalu represif maka rakyat juga tidak sudi menonton di stadion.
Pengurus PSSI jangan terlalu tunduk dengan rezim FIFA. Karena politik olahraga negara Indonesia yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa sangat jelas yakni olahraga adalah sarana perjuangan politik untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas melawan penjajahan di muka Bumi. Melihat garis politik negara, mestinya pengurus PSSI tidak takut terhadap sanksi FIFA jika terjadi pengibaran bendera Palestina di dalam stadion dan di sekitar stadion olahraga.
Apalagi kondisi FIFA yang selama ini reputasinya jatuh terpuruk akibat skandal korupsi yang dilakukan oleh petingginya. Insiden penangkapan beberapa pimpinan FIFA di Zurich terkait korupsi, penyuapan hingga pemerasan telah mencoreng citra federasi sepak bola dunia. Penangkapan petinggi FIFA pernah dilakukan oleh FBI. Para pejabat FIFA itu dituduh melakukan pemerasan, penipuan dan pencucian uang yang melibatkan puluhan juta US dollar. Tuduhan yang dilontarkan diantaranya termasuk menerima suap untuk memberikan hak media dan pemasaran untuk turnamen sepakbola, menerima suap untuk mempengaruhi keputusan lokasi turnamen.
Publik berharap agar PSSI terlahir kembali sebagai organisasi perjuangan. Politik sepakbola adalah politik negara, bukan kepentingan sesaat pengurus PSSI saat pemilu. (TS)
Â
