Masih kuat dalam persepsi publik bahwa moralitas, integritas dan kapasitas legislator masih jauh dari harapan. Moralitas dan integritas mereka hingga periode legislatif saat ini masih sarat dengan perilaku korup.
Jangan pernah menuntut bahwa caleg mesti berpenampilan sederhana. Sosok calon legislator cendekiawan nan bersahaja hanya ada di negeri dongeng. Kondisi sosiologis masyarakat seperti saat ini sulit menghadirkan figur politisi cendekia yang artikulatif dan visioner pada zamannya.
Gambaran tentang legislator pertama Indonesia seperti Kasman Singodimedjo sudah sirna. Legislator pertama Indonesia banyak diisi oleh sosok yang cerdas bergaya hidup sederhana.Â
Baginya memimpin adalah menderita, sesuai dengan pepatah Belanda "leiden is lijden". Pepatah itu menjadi suatu keharusan jalan pengabdian, bagi mereka yang memahami bahwa kebahagiaan rakyat lebih utama ketimbang pemimpinnya.
Melihat pola rekrutmen caleg oleh parpol saat ini sulit menemukan kembali sosok politisi intelektual publik. Tak bisa dipungkiri, hingga sekarang negeri ini belum memiliki postur lembaga legislatif yang memiliki integritas dan bobot profesionalitas yang memadai.Â
Tahapan pemilu legislatif semakin tidak kondusif untuk menjaring anak-anak intelektual bangsa agar bersedia menjadi wakil rakyat. Karena tahapan pemilu 2024 spektrumnya terlalu luas karena semua dilakukan secara serentak.
KPU sebaiknya menerapkan sistem pemindai untuk mengelola hasil pemungutan suara di setiap TPS.Teknologinya mesti dipersiapkan secara matang. Juga dilakukan audit teknologi serta uji publik terhadap sistem tersebut. Karena penggunaan teknologi scanner, yakni OMR (Optical Mark Reader) mesti mencapai tingkat maturitas.
Jangan sampai sistem yang dibuat secara dadakan oleh tim yang dibentuk KPU itu justru menimbulkan kerawanan baru dan membuka peluang manipulasi hasil pemilu secara sistemik. Patut digaris bawahi bahwa pemindahan form C1 ke dalam format C1-IT sangat rawan manipulasi dan sulit diawasi oleh peserta pemilu.
Seluruh tahapan Pemilu 2024 diharapkan menjadi pesta demokrasi yang penuh kegembiraan dan kompetisi yang sehat.Â
Selain itu bisa menggairahkan ekonomi kerakyatan. Karena setiap kontestan pemilu baik itu calon legislatif, calon anggota DPD, calon kepala daerah hingga capres dan cawapres semakin intens bersentuhan dengan rakyat di daerah.Â
Sosialisasi kontestan pemilu tentunya membutuhkan biaya yang bisa meningkatkan denyut nadi perekonomian.
