Makna Pancasila Sakti Terwujudnya Keadilan Sosial
Lihatlah ! Semangat dan jiwa para Pahlawan Revolusi tergambar dalam Monumen Lubang Buaya dimana terlihat sosok-sosok pahlawan itu dengan sikap tegar menatap kedepan menunjuk jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perlu reinventing Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, Reinventing dalam arti menggali kembali nilai-nilai atau makna yang paling esensial dari peringatan hari Kesaktian Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Persoalan krusial bangsa Indonesia kini adalah ketidakmampuan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi. Pemerintah dan elite politik masih kurang totalitas mewujudkan keadilan sosial. Padahal, keadilan sosial merupakan faktor yang sangat krusial pada saat ini. Di masa yang lalu meneguhkan keadilan sosial berarti melawan kolonialisme dan imperialisme. Kini, hal itu tidaklah cukup, karena Indonesia telah masuk dalam pusaran globalisasi yang sangat transformatif.
Tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan keadilan sosial. Apalagi jalan untuk mewujudkan keadilan sosial di negeri ini telah dirusak oleh praktik korupsi dan sepak terjang oligarki yang amat serakah menguasai aset negara.
Tak bisa dipungkiri lagi, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang merupakan Sila Kelima Pancasila adalah bagian penting dari filosofi kenegaraan Indonesia. Dimana dalam sidang BPUPKI Bung Karno menekankan bahwa merdeka bukan hanya dalam arti politik dan teritori, melainkan juga dalam arti sosial dan ekonomi.
Memperingati Pancasila Sakti dari tahun ke tahun banyak rakyat yang bertanya, bisakah keadilan sosial terwujud di negeri ini ? Untuk merespon pertanyaan diatas penulis mengajak menengok bangsa Tiongkok yang jumlah penduduknya mencapai 1,43 miliar jiwa, jauh lebih besar ketimbang jumlah penduduk Indonesia. Padahal, neraca sumber daya alamnya masih di bawah Indonesia. Dunia mengakui bahwa keadilan sosial bagi bangsa Tiongkok hampir terwujud. Hal itu ditandai dengan dinamika kelas menengah yang luar biasa. Peran signifikan untuk mewujudkan keadilan sosial terletak pada 500 juta warga kelas menengah.
Padahal, pada tahun 1990-an Tiongkok masih tergolong miskin dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita di bawah US$ 1.000. Bahkan masih banyak penduduk yang berpenghasilan di bawah US$ 300. Kini, wajah keadilan sosial bangsa Tiongkok terlihat dalam angka. Menempatkan negeri itu menjadi pasar terbesar dunia mengalahkan AS. Sungguh hebat, rata-rata pembeli mobil mewah di Tiongkok berusia 39 tahun, sedangkan di AS sudah berusia 53 tahun.
Kini, gaya hidup 1,43 miliar warga Tiongkok telah mempengaruhi roda perekonomian dunia. Tak pelak lagi, semua perusahaan multinasional telah menggantungkan produk-produknya kepada pasar Tiongkok. Jika para pemimpin Cina mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya, mestinya pemimpin di negeri ini juga bisa. Berbagai masalah yang menjadi halangan dan rintangan untuk mewujudkan keadilan sosial di negeri ini mestinya kita ganyang bersama sebagai musuh bangsa.
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila kita wajib mengutip potongan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Yang dengan tegas mengatakan Indonesia Merdeka tidak hanya mengejar politieke democratie (demokrasi politik) saja, tetapi juga memperjuangkan sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial).
Menarik sekali konsepsi keadilan sosial model Soekarno. Hal tersebut pernah ditegaskan dalam sebuah pidato kuliah umum tentang Pancasila yang diselenggarakan Liga Pancasila di Istana Negara.
Menurut Bung Karno arti dari kata keadilan sosial adalah suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l'homme par l'homme.
Globalisasi telah melahirkan korporasi raksasa dengan model bisnis yang transformatif dan disruptif. Sayangnya globalisasi seringkali melindas etika bisnis atau usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam teori mekanisme keadilan ekonomi dilandasi tiga prinsip dasar, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya bisa membentuk bangunan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya terganggu atau hilang, niscaya bangunan menjadi runtuh.
Untuk itu dibutuhkan sikap tegas dan cerdas para penyelenggara negara sebagai pengendali, karena distorsi dalam sistem pasar yang bebas bisa menimbulkan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Seperti teori peraih Nobel Joseph Stiglitz, yakni selalu ada faktor asymmetric information dalam mekanisme kerja pasar bebas. Yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri.
Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harusnya searah dengan esensi nilai keadilan sosial yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Dimana paham keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya adalah sosialisme yang mampu mengendalikan kapitalisme tanpa menghancurkannya.
Mewujudkan Keadilan sosial yang paling esensial mesti berawal dari desa. Tolok ukur keadilan itu dilihat dari kualitas SDM di pedesaan dan sejauh mana proses nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) yang tersedia di masing-masing daerah bisa terwujud lewat wirausaha rakyat. Ideologi Pancasila sangat penting dalam pembangunan desa ke depan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, diharapkan mampu untuk terus meningkatkan kesejahteraan di desa.
Pemerintah telah meluncurkan program Desa Pancasila namun masih sekedar jargon. Program Desa Pancasila jangan sekedar membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dikelola asal-asalan sehingga layu sebelum berkembang. Mestinya Bumdes yang merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum itu merupakan unit usaha yang tangkas dan terbebas dari korupsi. Dari 74.953 desa yang ada di tanah air, baru terbentuk sekitar 51.000 Bumdes. Akibat pandemi Covid-19, sebagian besar Bumdes dalam kondisi layu sebelum berkembang,
Pemerintahan mendatang hasil Pemilu 2024 mesti bisa membangkitkan SDM di pedesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang dengan cara yang lebih efektif. Selama ini di bumi Indonesia terjadi pengerukan SDA secara besar-besaran tanpa menimbulkan proses nilai tambah yang berarti karena hanya dilakukan sebatas mengekspor bahan mentah minus proses pengolahan. Bahkan program hilirisasi yang digembar-gemborkan ternyata lebih menguntungkan investor asing. Bangsa Indonesia khususnya masyarakat lokal hanya menjadi penonton sambil gigit jari. Sedikit dari mereka hanya diberi kesempatan menjadi pekerja kasar atau kuli di negeri sendiri.
Tak bisa di pungkiri, ragam profesi yang berakar di desa kini sedang dalam kondisi krisis. Saat ini ada fenomena yang menyedihkan terkait sempitnya lapangan kerja yang tidak mampu lagi menyerap jumlah penduduk angkatan kerja di desa. Transformasi profesi di desa, terutama terkait dengan profesi pertanian kini dalam kondisi yang memilukan. Karena sebagian besar generasi muda di desa tidak sudi menggeluti profesi sebagai petani. (TS)
