KPK: Antara Gajah di Kelopak Mata dan Kuman di Seberang Lautan

KPK : Antara Gajah di Kelopak Mata dan Kuman di Seberang Lautan

Tiada badai tiada topan, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut-ikutan "bermain" politik dengan cara memeriksa bacawapres dari koalisi perubahan Muhaimin Iskandar sebagai saksi terhadap perkara yang sudah sangat lama, yakni 11 tahun yang lampau. Itupun juga perkara korupsi ecek-ecek yang diduga hanya merugikan negara sekitar 1 miliar rupiah. Menurut hemat saya, kok sepertinya KPK ini kurang kerjaan atau tidak mau bekerja keras untuk memberantas korupsi kelas kakap dan korupsi berjamaah yang melibatkan para pejabat terkini.

Sebagai rakyat jelata saya sangat kecewa, komisioner dan penyidik KPK yang digaji oleh rakyat dan diberi fasilitas kerja yang mewah namun kinerjanya sangat minimalis. Sekedar catatan, anggaran KPK tahun 2022 Rp 1,3 triliun dari negara. Dari jumlah itu, terserap anggaran Rp 1,2 triliun. Pada tahun ini mendapatkan Rp 1,035 triliun. 

Jumlah yang cukup besar dan pihak KPK juga mengusulkan agar anggaran ditambah Rp 241,1 miliar. Publik menggugat anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan kinerja KPK yang belum menggembirakan. Di Mata rakyat, saat ini terlihat santai banget para penyidik KPK. Beban kerjanya buka-buka arsip berkas perkara puluhan tahun yang lalu, yang bisa dibilang kasus yang sudah basi alias kadaluarsa.

Bacawapres Muhaimin Iskandar di Gedung KPK (KOMPAS.com/Syakirun Ni'am)

Melihat kinerja KPK terakhir ini ibarat peribahasa gajah di kelopak mata saja tidak tampak apalagi kuman di seberang lautan. Kasus besar yang terjadi di depan mata saja tidak mampu ditangani, apalagi kasus-kasus yang jauh nun di sana, kasus yang rumit dan butuh nyali yang tinggi.

Saya jadi penasaran dengan sinyalemen petinggi Mabes Polri yang menyatakan bahwa buronan Harun Masiku sejatinya masih ada di dalam negeri alias di depan mata KPK, namun kenapa dia sulit dicokok. Publik menganggap KPK tidak sungguh-sungguh mencari Harun Masiku. Logika akal sehat mengatakan sebenarnya menangkap Harun itu perkara mudah, karena dia punya keluarga, dia masih melakukan transaksi untuk kebutuhan hidupnya, dia masih punya hubungan dengan kelompoknya. Apanya yang susah sih ? Kebangeten !

Publik juga merasa geli melihat KPK yang pernah dikerjain oleh tersangka korupsi Lukas Enembe. Intel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kesulitan dan berlarut-larut ketika mencokok Lukas, sehingga mengusik rasa keadilan publik .

Keniscayaan, taktik dan kemampuan intelijen KPK perlu ditingkatkan untuk mencokok koruptor dan dalam upaya penyadapan dan pengintaian sebelum dilakukan operasi tangkap tangan.

Publik juga menunggu hasil nyata terkait penangkapan buronan KPK Ricky Ham Pagawak. Keniscayaan, KPK harus mencari metode kerja dan teknologi yang lebih efektif karena bisa jadi menghadapi kontra intelijen yang lebih canggih. Dilain pihak implementasi penyadapan telpon ( law full intersection ) oleh KPK masih sering terkendala. Pada saat ini KPK telah memiliki peralatan sadap telepon yang cukup memadai untuk target koruptor kategori biasa. Namun, upaya kontra intelijen dari lembaga lain dan koruptor kakap yang melibatkan perusahaan multinasional bahkan kekuatan asing, tentunya hal itu mengalami rintangan yang cukup berarti.

Betapa besarnya tuntutan rakyat agar pemberantasan korupsi di negeri ini bisa dilakukan secara cepat, menyeluruh, tuntas dan tanpa pandang bulu. Namun, tuntutan itu belum terpenuhi dengan baik.Bangsa Indonesia perlu meneguhkan strategi dan implementasi konvensi anti korupsi. Perlu Strategi nasional yang efektif dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi antara lain, strategi pencegahan, penindakan,pengembalian aset negara, kerjasama internasional dan strategi mekanisme pelaporan, yang selama ini masih belum efektif perlu ditingkatkan kinerjanya.

Maraknya modus korupsi di negeri ini membuat volume dan bobot kasus korupsi yang ditangani oleh KPK semakin besar. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Kompetensi yang dimaksud antara lain computer forensic. Merupakan ilmu forensik berkaitan dengan bukti legal yang ditemukan pada komputer dan media penyimpanan digital. Ilmu ini bertujuan untuk keperluan investigasi korupsi. Penyelidikan ini memerlukan seorang yang ahli karena data yang diteliti bisa mencapai jutaan file.

Kompetensi lain adalah forensik akuntansi yang merupakan keahlian dalam mengidentifikasi aliran keuangan. Dengan begitu, ahli-ahli yang bekerja di KPK, tidak hanya seorang ahli hukum saja melainkan juga harus ahli dalam bidang teknologi. Dengan keahlian ini kita dapat melakukan audit, valuasi bisnis, dan mendeteksi pencucian uang.

Keahlian yang tidak kalah penting adalah intercept communication. Keahlian ini berguna untuk menangkap atau memintas jalur komunikasi pada pelaku atau suatu instansi yang terduga melakukan tindak pidana korupsi. Untuk memberantas korupsi perlu insinyur dan tenaga ahli dalam bidang tersebut karena Indonesia masih ketinggalan jauh dari sisi teknologi. Pada prinsipnya ada tiga aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini, yakni transparansi, pengawasan dan investigasi. Ketiga aspek itu bisa efektif jika melibatkan perangkat teknologi.

Perlu menerapkan teknologi yang mendukung aspek transparansi. Aspek tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, rekrutmen personel, pengadaan barang dan jasa, hingga evaluasi hasil pekerjaan. Esensi transparansi adalah keterbukaan informasi, sehingga konvergensi TIK dengan derivatif pengembangannya sangat berperan di sini.

Untuk mewujudkan aspek transparansi ada beberapa aplikasi TIK yang bisa menunjang antara lain dengan sistem e-Budgeting, e-Sourcing, e-Recruitment, e-Procurement dan sebagainya. e-Budgeting merupakan aplikasi untuk sistem penganggaran lembaga pemerintah dan swasta yang bisa mencegah duplikasi, mark-up maupun penganggaran untuk kegiatan fiktif. e-Recruitment merupakan aplikasi untuk merekrut calon pegawai.

Aspek pengawasan pada saat ini tidak cukup hanya dengan cara konvensional untuk memeriksa neraca objek yang diawasi. Neraca mesti ditransformasikan sehingga tidak sekedar bersifat tabular, tetapi bisa tersaji secara detail dan tersaji juga dalam data spasial.

Aspek ketiga adalah investigasi. Biasanya aspek ini dimulai dari analisis berkas laporan transaksi keuangan, baik yang ada di bank maupun hasil audit akuntansi dan audit atas peralatan TIK yang dipakai. 

Dimasa mendatang strategi dan implementasi konvensi anti korupsi sangat membutuhkan teknologi canggih dalam menginvestigasi suatu kasus. Misalnya dalam hal membedah anatomi korupsi dalam sebuah proyek yang penuh dengan inventory maka akan lebih praktis jika lembaga anti korupsi seperti KPK memiliki perangkat lunak Materials Requirement Planning (MRP) yang lebih canggih lagi.

Sehingga memudahkan para penyidik KPK di lapangan. Perangkat MRP itu tentunya dapat menganalisis dan menelusuri secara cepat berbagai bentuk penyelewengan dalam bidang inventory. Selain itu teknologi diatas secara cepat dapat memantau segala macam spesifikasi dari bill of materials yang berasal dari berbagai pemasok atau vendor lokal maupun luar negeri sehingga praktik penggelembungan dan penyimpangan dapat diketahui dengan baik. (TS)