Keniscayaan El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido, Buruh Longmars Bandung-Jakarta

Keniscayaan "El Pueblo Unido Jams Sera Vencido", Buruh Longmars Bandung-Jakarta

Awal Agustus 2023 seluruh elemen serikat pekerja atau serikat buruh melakukan aksi perjuangan dengan cara melakukan longmars dari Bandung menuju Jakarta. Lonngmars ini sangat strategis untuk menggalang massa buruh dan simpati rakyat. Apalagi rute longmars melewati kota dan kabupaten yang menjadi kantong-kantong buruh terbesar di Indonesia.

Menurut KBBI longmars berarti gerak jalan jarak jauh. Longmars di awali dari kawasan Gedung Sate di kota Bandung, lalu menuju Cimahi, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang,Bekasi, Jakarta Timur dan tujuan akhirnya adalah Istana Merdeka dan Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Setelah memasuki Ibukota Jakarta yang direncanakan pada tanggal 10 Agustus 2023, jutaan buruh akan tumplek blek menyambut peserta longmars. Lalu melakukan aksi unjuk rasa untuk mengepung Istana Merdeka.Seluruh elemen pekerja/buruh, mahasiswa, organisasi alumni sekolah dan perguruan tinggi, serikat petani, akademisi, dan elemen lainnya akan totalitas dalam aksi 10 Agustus mendatang.

Kegiatan Longmars tahun ini diselenggarakan oleh dua kekuatan besar organisasi buruh di Indonesia, gelombang longmars pertama dilakukan oleh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal. Tidak lama kemudian disusul dengan gelombang longmars kedua yang dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh ( AASB) yang dikoordinasikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) dibawah komando Jumhur Hidayat dan Arif Minardi.

Selain untuk menggelorakan semangat perjuangan, penyelenggaraan longmars merupakan kesempatan untuk konsolidasi bagi massa buruh. Terutama di kantong-kantong buruh. Apalagi rute longmars adalah kawasan industri terbesar di Indonesia, yang tentu saja merupakan basis dan kantong-kantong buruh yang sangat padat. Dari kawasan industri di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Bekasi hingga Jakarta Timur merupakan kawasan industri terbesar.

Dengan longmars serikat pekerja/buruh bisa melakukan konsolidasi total untuk merencanakan perjuangan dan perlawanan terhadap kebijakan yang selama ini sangat merugikan kaum buruh.

Dalam aksi longmars itu "El pueblo unido jams ser vencido" merupakan mantera perlawanan yang hebat, terus digelorakan sepanjang jalan. Yel-yel dan lagu perjuangan yang membangkitkan semangat dan ritme yang menghentak jiwa itu terus digelorakan lewat mobil komando. Juga di pos pos penyambutan massa yang ada di kantong-kantong buruh dan pabrik pabrik yang dilalui longmars.

Nuansanya menyerupai dengan lirik mars El pueblo unido jams ser vencido (bahasa Spanyol). Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan "Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan". Sergio Ortega sang pencipta lagu diatas hingga kini tak menyangka kalau karyanya menjadi lagu "wajib" gerakan perlawanan.

Aksi longmars Bandung-Jakarta oleh AASB  ( dokumen FSP LEM SPSI )

Dalam catatan penulis, Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) telah melakukan kegiatan longmars yang kedua kali dari Bandung menuju Jakarta. Seperti longmars tahun 2022 yang lalu, kali ini juga merupakan salah satu rangkaian sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Agustus 2023 di Jakarta dan di berbagai Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh tanah air.

Longmars dengan cara jalan kaki oleh para aktivis serikat pekerja/buruh dilakukan untuk menjaga ingatan publik bahwa masih ada masalah kenegaraan krusial yang berlarut-larut dan belum ada solusi yang berlandaskan keadilan sosial dan asas keterbukaan bagi seluruh rakyat, yakni tentang sengkarut dan kusutnya UU dan Perppu Cipta Kerja

AASB didukung lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari, Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja tingkat perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan lain-lain di Seluruh Indonesia.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja menurut penilaian serikat pekerja/buruh menimbulkan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan ancaman PHK yang setiap saat menghantuinya serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial.

Sekedar catatan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Penerbitan itu ditentang keras oleh rakyat, terutama oleh kalangan pekerja/buruh.

Penulis melakukan wawancara dengan tokoh buruh nasional, Arif Minardi yang merupakan Sekjen KSPSI dan presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS). Dia menyatakan bahwa keadaan saat ini bisa dibilang darurat untuk organisasi serikat pekerja.

Menurut Arif Perppu Nomor 2/2022 itu diterbitkan tanpa latar belakang yang logis alias ngawur. Adanya kegentingan yang dinyatakan oleh pemerintah adalah kegentingan semu, alibinya dikarang-karang.

"Saya harus mengingatkan kepada semua pengurus serikat pekerja/buruh, bahwa Perppu itu sangat keterlaluan, tidak pakai akal sehat. Jika serikat pekerja tidak menyikapi dengan aksi unjuk rasa besar-besaran, maka kita (SP) juga keterlaluan", cetus jawara unjuk rasa yang sudah memiliki jam demo yang tertinggi dikalangan aktivis pekerja.

Pada tahun 2022 Arif Minardi memimpin sendiri aksi longmars dengan rute Bandung -Jakarta untuk menentang UU Cipta Kerja, Undang-Undang "cilaka" atau malapetaka bagi kaum pekerja. Saat itu Arif berhasil menempuh longmars secara tuntas, dari Gedung Sate Bandung hingga Gedung DPR RI. Terlihat tubuh Arif terbakar matahari, namun tetap semangat hingga garis finish yang disambut lautan massa. Tahun ini juga turun kembali tentunya dengan jumlah massa yang lebih besar.

Menurut Arif, Presiden RI pertama menegaskan bahwa hakikat penyusunan konstitusi negara haruslah dengan entry point Res Publika. Pemerintahan Jokowi yang selama ini mengklaim akan menjalankan ajaran Bung Karno dalam mengelola negara, seharusnya konsekuen memakai logika dari makna Res Publika tersebut.

Terkait dengan pembangunan dan kebijakan ekonomi dan sosial harusnya menjunjung tinggi Res Publika. Para pendiri bangsa telah menegaskan, Res Publika Indonesia adalah menempatkan kepentingan rakyat luas/publik sebagai tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan NKRI. Bukan malah menempatkan dan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis dalam bingkai undang-undang.

Ketua umum FSP LEM SPSI itu menyatakan dalam situasi seperti sekarang ini, dimana Perppu sangat meresahkan rakyat, maka seluruh elemen serikat pekerja/buruh hendaknya tidak lagi memandangi organisasinya masing-masing, perlu persatuan dan aksi bersama agar kesengsaraan dan penderitaan akibat Perppu tidak dirasakan hingga tujuh turunan.

Arif mengingatkan agar pemerintah, DPR dan MK segera sadar, mesti menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya kata kuncinya agar sesuai adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan keadilan sosial. Semua itu harus menjadi pedoman dalam hal kebijakan dan aturan. (*)