Longmars dengan cara jalan kaki oleh para aktivis serikat pekerja/buruh dilakukan untuk menjaga ingatan publik bahwa masih ada masalah kenegaraan krusial yang berlarut-larut dan belum ada solusi yang berlandaskan keadilan sosial dan asas keterbukaan bagi seluruh rakyat, yakni tentang sengkarut dan kusutnya UU dan Perppu Cipta Kerja
AASB didukung lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari, Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja tingkat perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan lain-lain di Seluruh Indonesia.
Penerbitan Perppu Cipta Kerja menurut penilaian serikat pekerja/buruh menimbulkan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan ancaman PHK yang setiap saat menghantuinya serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial.
Sekedar catatan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Penerbitan itu ditentang keras oleh rakyat, terutama oleh kalangan pekerja/buruh.
Penulis melakukan wawancara dengan tokoh buruh nasional, Arif Minardi yang merupakan Sekjen KSPSI dan presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS). Dia menyatakan bahwa keadaan saat ini bisa dibilang darurat untuk organisasi serikat pekerja.
Menurut Arif Perppu Nomor 2/2022 itu diterbitkan tanpa latar belakang yang logis alias ngawur. Adanya kegentingan yang dinyatakan oleh pemerintah adalah kegentingan semu, alibinya dikarang-karang.
"Saya harus mengingatkan kepada semua pengurus serikat pekerja/buruh, bahwa Perppu itu sangat keterlaluan, tidak pakai akal sehat. Jika serikat pekerja tidak menyikapi dengan aksi unjuk rasa besar-besaran, maka kita (SP) juga keterlaluan", cetus jawara unjuk rasa yang sudah memiliki jam demo yang tertinggi dikalangan aktivis pekerja.
Pada tahun 2022 Arif Minardi memimpin sendiri aksi longmars dengan rute Bandung -Jakarta untuk menentang UU Cipta Kerja, Undang-Undang "cilaka" atau malapetaka bagi kaum pekerja. Saat itu Arif berhasil menempuh longmars secara tuntas, dari Gedung Sate Bandung hingga Gedung DPR RI. Terlihat tubuh Arif terbakar matahari, namun tetap semangat hingga garis finish yang disambut lautan massa. Tahun ini juga turun kembali tentunya dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menurut Arif, Presiden RI pertama menegaskan bahwa hakikat penyusunan konstitusi negara haruslah dengan entry point Res Publika. Pemerintahan Jokowi yang selama ini mengklaim akan menjalankan ajaran Bung Karno dalam mengelola negara, seharusnya konsekuen memakai logika dari makna Res Publika tersebut.
Terkait dengan pembangunan dan kebijakan ekonomi dan sosial harusnya menjunjung tinggi Res Publika. Para pendiri bangsa telah menegaskan, Res Publika Indonesia adalah menempatkan kepentingan rakyat luas/publik sebagai tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan NKRI. Bukan malah menempatkan dan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis dalam bingkai undang-undang.
Ketua umum FSP LEM SPSI itu menyatakan dalam situasi seperti sekarang ini, dimana Perppu sangat meresahkan rakyat, maka seluruh elemen serikat pekerja/buruh hendaknya tidak lagi memandangi organisasinya masing-masing, perlu persatuan dan aksi bersama agar kesengsaraan dan penderitaan akibat Perppu tidak dirasakan hingga tujuh turunan.
