Sistem Pembayaran yang Aman dan Inklusif untuk Pekerja Migran

Dimasa mendatang sebaiknya pekerja migran diberi buku digital kompetensi diri dan kartu angkatan kerja elektronik. Kita perlu belajar dari American Workforce Network (AWN). Adalah jaringan pekerja nasional Amerika yang tugas utamanya adalah memberikan/menyediakan informasi kepada perusahaan agar mereka dapat menemukan pekerja yang cocok; sementara sistem yang sama diharapkan dapat membantu para calon pekerja dalam mencari dan mengembangkan karir mereka. Termasuk di dalam jaringan kerja AWN adalah organisasi yang tergabung dalam berbagai badan dan organisasi nasional termasuk LSM yang mengurusi tenaga kerja. AWN adalah partner utama dari Employment Training Administration (ETA), semacam Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Departemen Tenaga Kerja Amerika.

Bank Indonesia dan pemangku kepentingan buruh migran perlu bersinergi untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal dan difusi inovasi untuk keluarga buruh migran di desa. Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang selama ini kurang diminati perlu dibenahi. Lembaga ditingkat kecamatan yakni PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di tingkat kabupaten/kota sebaiknya segera ditransformasikan menjadi wahana difusi inovasi. Dalam teori sosiologi, difusi inovasi sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Sedang inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial itu pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Pakar sosiologi Rogers dan Shoemaker menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.

Transformasi pendidikan non-formal menjadi wahana difusi inovasi sebaiknya dimulai dengan pembelajaran yang berhubungan dengan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga buruh migran. Pekerja migran Indonesia perlu ditransformasikan menjadi pelaku UMKM yang tangguh di kawasan ASEAN. Sebagian besar pekerja migran ingin menggeluti UMKM jika sudah habis kontrak.

Konektivitas sistem pembayaran ASEAN merupakan momentum untuk membenahi strategi pengembangan UMKM di ASEAN, khususnya di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama pengembangan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam penyatuan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan Cetak Biru Pengembangan UMKM di ASEAN, ASEAN SME Blue Print dan ASEAN Strategic Action Plan for SME Development perlu positioning daya saing UMKM Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya dan menyusun strategi peningkatan daya saing.

Meskipun UMKM termasuk di dalamnya usaha skala mikro mencakup 96 persen dari keseluruhan usaha di negara-negara ASEAN, kontribusinya dalam pembentukan nilai tambah masih terbatas, UMKM berkontribusi sebesar 42 persen dari total PDB negara-negara ASEAN.

Statistik sebaran UMKM berdasarkan sektor menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Indonesia, yaitu sekitar 48,9 persen bergerak dalam bidang usaha primer (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan). UMKM yang bergerak dalam bidang perdagangan sekitar 28,8 persen sedangkan yang bergerak dalam industri pengolahan hanya 6,4 persen dan sisanya sekitar 2,1 persen tersebar di sektor lain.

Struktur usaha diatas relatif berbeda dengan negara lain di ASEAN yang UMKMnya kebanyakan berada di sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Lebih dari 40 persen UMKM di Malaysia, Thailand, dan Filipina berada pada sektor jasa, bahkan untuk Malaysia jumlah UMKM yang berada pada sektor jasa mencapai 93,1 persen. UMKM di Kamboja, Laos, dan Vietnam kebanyakan berada pada sektor perdagangan dengan porsinya berturut-turut adalah 59,6 persen; 62,9 persen; dan 39,8 persen. Sementara UMKM pada sektor industri pengolahan banyak ditemui di Thailand dengan share sebesar 23,7 persen; Filipina sebesar 16,6 persen, dan Vietnam sebesar 15,7 persen. (*)