Dengan infrastruktur diatas mestinya data VMS yang berupa posisi, kecepatan dan heading kapal serta jenis dan jumlah hasil tangkapan dari kapal dapat terpantau secara nasional di FMC, secara regional di RMC dan secara lokal (sesuai radius jangkauan radar kapal) di kapal inspeksi terdekat.Â
Sedangkan setiap kapal inspeksi perikanan juga memiliki transmitter VMS, sehingga posisi kapal tersebut dapat pula terpantau baik di FMC maupun RMC. Namun, infrastruktur di atas selama ini tidak optimal, kurang terintegrasi dan masih lemahnya standardisasi dan kalibrasi. Akibatnya, operasionalisasi VMS kurang efektif dan justru menimbulkan pemborosan BBM untuk operasional.
Sistem dan infrastruktur KKP kedepan harus mampu memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional, baik dari sisi sumber daya laut yang kita miliki, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut, tanda-tanda navigasi laut dan berbagai informasi mengenai kelautan lainnya. (*)
