Artinya, daerah yang kaya sumber daya alam sangat potensial tidak diimbangi dengan dukungan serius dari pengambil kebijakan pembangunan daerah.Â
Dengan modal kapasitas sumber daya manusia keolahragaan yang berkualitas baik cukup tersedia, momentum kepelatihan ini akan menjadi pemicu dan pemacu prestasi olahraga di masa depan. Terutama menghadapi POR Dulongmas (2020), Prakualifikasi PORProv (2021) dan PORProv (2022).Â
Banyak hal memprihatinkan karena minimnya dukungan pengambil kebijakan daerah yang dibincangkan dengan penulis. Harapan yang acapkali harus berhadapan dengan realita ironis.Â
Banyak prestasi yang telah digenggam dan akan semakin banyak potensi prestasi yang sangat mungkin diraih oleh para atlet cabang atletik binaannya yang mengharumkan nama daerah. Sang pelatih yang sangat layak mendapat predikat terbaik dalam kegiatan Workshop kali ini.Â
Tapi cukup ukur saja dengan prestasi olahraga dan kegiatan apresiasi budaya berkualitas yang didukung oleh pemerintah kabupaten. Meskipun hal ini debatable , dari sini akan nampak jelas bahwa faktor birokratik (DPRD dan Pemkab) yang sering gagal paham dalam memaknai dunia olahraga prestasi yang identik dengan hasil /capaian kontingen Kabupaten Kebumen di ajang PORProv.Â
Karena itu, bagaimanapun hebatnya talenta serta kapasitas  seorang Marinus Yosa memandu bakat dan melatih para generasi muda lewat tinju, susur gua dan paralympic untuk menjadi atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah akan menjadi hal yang sangat tidak masuk akal dan kontra produktif tanpa dukungan memadai dari Pemerintah, DPRD dan masyarakat keolahragaan Kabupaten Kebumen.Â
Begitu juga dengan Coach Edy Suparman (Edy Vijay) di bidang atletik yang mampu mengantarkan Fathma Hilmiya dan kawan-kawan menjadi kebanggaan daerah jika tack latihan saja tidak memadai untuk mendukung usaha mencapai peak performance .Â
Kecintaan yang berkembang menjadi kegilaan menekuni cabang-cabang olahraga prestasi yang dilakukan oleh para pelatih dan atletnya tidak akan berujung dengan prestasi maksimal yang mengharumkan nama daerah tanpa dukungan positif dan optimal para pemangku kepentingan. Khususnya pengambil kebijakan pembangunan daerah.Â