Kampanye Damai dan Kedaulatan Pemilih

Damai adalah kata kunci dalam janji, deklarasi atau pernyataan sikap para kontestan Pemilu Serentak 2019. Diwakili dua kandidat yang akan berkompetisi di ajang politik nasional, Jokowi dan pasangan serta Prabowo dan pasangan.

Mereka mengenakan busana daerah sebagai simbol penghormatan atas kebhinekaan masyarakat Indonesia. Paling tidak, suasana sejuk memang terpancar dari kegiatan yang diprakarsai oleh KPU RI di Jakarta beberapa saat yang lalu.

Sebagaimana terjadi di berbagai negara yang menyelenggarakan "Pesta Demokrasi", masa kampanye adalah fase yang sangat mendasar bagi kontestan untuk  menjual diri. Artinya, jika kampanye disetarakan dengan promosi yang dikedepankan adalah hal-hal baik.

Apa hal baik yang sekira berdaya tarik tinggi bagi " calon pembeli" jasanya di-kemas dengan baik juga?. Kemasan inilah yang acapkali jadi pedoman, terkait atau terlepas dari isi kebaikan diri masing-masing kontestan. Jika terkait, maka derajat kebaikannya tinggi. Sebaliknya juga begitu.

Kebaikan diri kontestan yang akan meningkatkan atau menurunkan derajat itu dapat diperhatikan dari rekam jejak (pengalaman) dan program yang ditawarkan bagi masa depan.

Dalam mengemas isi rekam jejak misalnya, tidak semua jejak baik akan ditampilkan secara utuh. Mengapa? Dunia politik memang bukan bisnis yang punya aturan dan tata caranya sendiri. Tapi keduanya punya kesamaan. Banyak hal yang sulit diprediksi dan mengandung ketidakpastian yang relatif tinggi.

Dalam dunia politik ada istilah atau jargon: " tak ada kawan sejati, yang ada adalah kepentingan sejati.  Jika demikian alur pemikirannya, kepentingan mana atau apa yang sejatinya itu? Partai politik pengusung masing-masing kandidat sangat mungkin berseberangan alur dengan kepentingan kandidat lain.

Atau ada batasan tertentu hasil kompromi yang kemudian jadi dasar berpijak dalam melangkah bersama. Yang tahu pasti mungkin para pemimpin partai politik pengusung kandidat tertentu. Lalu apa gunanya tim sukses dan tim-tim lainnya ( jika ada)? Inilah yang acapkali dilewatkan oleh publik dalam menilai kadar kebaikan tadi.

Satu hal yang harus dipahami oleh pemilih sesuai anjuran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu agar negara kuat, Pemilih harus Berdaulat. Pemilih Berdaulat jika yang bersangkutan tahu hak pilihnya terpenuhi. 

Ditandai dengan data identitas dirinya telah masuk dalam Sistem Pendataan Pemilih . Jika belum ada, lakukan pelaporan diri ke posko yang ditangani oleh petugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor/ balai desa atau kelurahan setempat. 

Anda tinggal membawa fotokopi bukti pendukung terutama KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat atau surat pindah domisili. 

Bagi pemilih pemula yang umur minimal 17 tahun pada tanggal Pemungutan Suara (17 April 2019), Anda cukup membawa fotokopi KK agar dapat dibantu proses perekaman data di posko tersebut.

Demikian juga para purnawira TNI/ Polri. Atau yang telah tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang telah terpasang di posko tapi menjadi anggota TNI/ Polri sebelum hari H pemungutan suara, melaporlah. 

Kesadaran diri WNI atas hak pilihnya akan menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, KPU menginisiasi #GMHP  ( Gerakan Melindungi Hak Pilih) dari tanggal 1 sampai 28 Oktober 2018 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90.  Pemilihan masa berakhirnya gerakan itu menandakan bahwa KPU memberi perhatian khusus bagi pemilih pemula. 

Masa kampanye yang cukup panjang selama 203 hari  adalah kesempatan terbaik untuk menebar kebaikan ketimbang kebencian dan berita bohong (hoax) yang menghabiskan energi dengan hasil kesia-siaan. Banyak sudah contoh kesia-siaan  yang dialami negeri kita karena membiarkan kebohongan. 

Pemilih cerdas melindungi hak nya dengan cara yang cerdas pula. Rekam jejak dan catatan prestasi kandidat memang hal yang sangat penting. Tapi keputusan tetap ada di tangan Pemilih berdaulat yang tidak pernah bersedia dihargai dengan nilai uang atau sejenisnya. Menghitunglah dengan cermat nilai yang setara dengan masa depan Anda dan keberlangsungan bangsa ini. 

Bagi pemilih pemula yang akan jadi sasaran kampanye para kandidat, Anda akan menghadapi  fase krusial bonus demografi di antara dua peristiwa penting yakni peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda (2028) dan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia (2045). Apakah kita akan melewati masa "rawan" yang penuh peluang. Atau membiarkan peluang itu tanpa dipersiapkan sejak sekarang?

Ada pepatah bijak manusia jadul yang sangat relevan sebagai bahan introspeksi agar dapat menjadi energi kehidupan. Yaitu: wong urip iku kudu sakmadya. Aja kagetan, gumunan utawa dumeh.  Yang terjemahan bebasnya: jadilah manusia bijak yang tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang menyilaukan (kagetan) dan mengundang decak kagum sesaat (gumunan) atau jangan suka pamer (dumeh).

Jika pepatah ini kita jadikan pegangan, segala macam berita bohong atau yang meledak-ledak (hit, viral dan sebagainya) tidak akan memancing emosi berlebih. Biasa saja, karena kesadaran akan kehidupan mengalahkan segala hal yang merusaknya.

Ingat selalu bahwa masa depan negeri ini di tangan para pemuda-pemudinya. Generasi  milenial yang mampu mempertahankan hak pilih berdasarkan pengetahuan dan kesadaran hidupnya.  

Semoga.