Selama ini saya tak begitu tertarik untuk menulis topik yang tengah digemari (trending articles). Mungkin sekadar selera atau tak punya nyali beradu argumentasi. Entahlah. Apalagi soal politik praktis atau sebutan sejenisnya. Kalaupun harus menuliskan sesuatu yang "berbau", apalagi mengandung unsur politik, semata-mata merupakan dorongan hati. Tentang isi atau kualitas, biarlah mengalir dalam proses dialektika. Pemilu 2014 mungkin akan menjadi ajang pertama menyalurkan hak kewarga-negaraan saya. Disebut mungkin karena ada sejumlah pengandaian. Seandainya akan memilih, bukan di arena pileg (pemilihan anggota legislatif) yang direncanakan akan berlangsung 9 April mendatang. Tidak ada satu caleg dari partai politik manapun yang mampu meyakinkan saya untuk mengubah sikap untuk memilih atau tidak memilih semua tanpa kecuali. Paling tidak sampai tulisan ini disusun. Alasannya ? Tak ada yang berani menjamin #RUUKepalangmerahan disahkan sebelum masa pakai anggota DPR RI 2009/2014 daluarsa. Pengandaian berikutnya adalah jika pemilu presiden dan wakilnya jadi diselenggarakan tahun 2014. Dari jadwal berselang 3 bulan sejak pileg, 9 Juli 2014,  pilpres 2014 dibawah bayang-bayang kelabu akan dikudeta secara konstitusional oleh TNI. Sejak penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupasi, wibawa hukum di Indonesia sudah runtuh. Ini menguatkan argumen tentang ketidakberdayaan masyarakat sipil mengemban amanat reformasi melalui mekanisme demokrasi yang hasilnya justru kerusakan di segala lini dan sisi kehidupan kebangsaan Indonesia. Berikutnya, seandainya TNI memang melakukan kudeta konstitusional dengan alasan perintah UUD 1945 dan berhasil serta  masyarakat internasional melakukan tekanan bertubi-tubi agar segera dilakukan pemilihan umum ulang setahun berikutnya, TNI akan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Jelas situasi politik, perekonomian dan kehidupan umum menjadi semakin tidak menentu. Pengulangan peristiwa berdarah 1965 sangat terbuka. Bahkan bisa lebih buruk jika antar angkatan dalam TNI sendiri tidak kompak alias terpecah belah. Pemberontakan ada di mana-mana, pelanggaran HAM mengikutinya. Polri jelas kekuatan pertama yang dilemahkan. Dari sini saja, alur ceritanya tambah ramai dan sulit diprediksi. Lebih ramai lagi jika Amerika Serikat menempatkan sejumlah kapal induk dan memperkuat basis militernya di sekitar wilayah teritori Indonesia. Perang Dunia III ? Wallahu a'lam bissawab. Berlebihan ? Bisa ya atau tidak. Yang jelas, arah demokrasi yang terjadi sekarang telah melenceng jauh dari amanat UUD 1945 yang menjadi legitimasi TNI untuk memberlakukan situasi dan tindakan militer di segenap wilayah negeri.  Analisis mantan KaBaIS, Soleman B Ponto, tidak bisa dianggap sepele oleh  siapapun yang masih menginginkan keberadaan Indonesia sebagai satu negara merdeka. Jadi, siapapun calon presiden  dalam pilpres 2014 perlu mempertimbangkan dengan saksama kemungkinan di atas.
