Addis Ababa, 19 Februari 2024- Kedutaan: Representasi Negara di Luar Negeri Mereka adalah manifestasi fisik dari negara-negara di luar negeri yang merupakan alat penting di lapangan untuk hubungan internasional negara.
Ukurannya bisa bermacam-macam mulai dari yang kecil, seperti kedutaan Inggris di Mongolia yang hanya memiliki segelintir staf saja, hingga yang sangat besar, yaitu seperti kedutaan besar AS di Baghdad---kompleks yang secara fisik besar . Negara-negara besar dan berpengaruh akan memiliki kedutaan besar untuk hampir di setiap negara lain---misalnya Indonesia, yang memiliki misi diplomatik ke negara yang diakui PBB di dunia.
Sebaliknya, negara-negara yang lebih kecil dan kurang berpengaruh mungkin hanya memiliki sedikit kedutaan--- misalnya Tuvalu, negara ini hanya memiliki misi diplomatik ke Selandia Baru, Fiji, Taiwan, Eropa Union di Belgia, dan PBB di New York.
Selain kantor kedutaan besar negara, ada juga kedutaan besar untuk organisasi non-negara---yaitu PBB, ASEAN dan EU. Beberapa Negara dapat memiliki kedutaan besar untuk badan-badan PBB--- misalnya ada satu diplomat Indonesia di Afrika dengan jabatan judul/gelar yang cukup panjang, sebut saja seperti "Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/LBBP RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika" Bahkan negara-negara tertutup seperti Korea Utara memiliki perwakilan di luar negeri juga loh, temen-temen. DPRK adalah nama resmi Korea Utara, yakni Democratic People's Republic of Korea atau Republik Rakyat Demokratik Korea.
memiliki kedutaan besar di beberapa negara barat seperti Jerman, Swedia, dan Inggris serta ketiga negara ini juga masing-masing memiliki kedutaan besar di Korea Utara. Sekarang, sebagian dari cara kedutaan-kedutaan ini dapat eksis bahkan di tempat yang paling berbeda dan berlawanan dari negaranya adalah karena bagaimana mereka dikodifikasikan dalam hukum internasional.
Setiap negara anggota PBB kecuali Sudan Selatan, Palau, dan Kepulauan Solomon telah menandatangani Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Ini menetapkan sejumlah undang-undang tentang cara kerja kedutaan. Mungkin yang paling penting dan terkenal adalah Pasal 22---"Tempat misi kedutaan tidak dapat diganggu gugat." Kecuali diundang oleh duta besar atau pemerintah mereka, perwakilan tuan rumah mana pun pemerintah negara---baik itu polisi, pejabat pemerintah, anggota militer, atau bahkan pemadam kebakaran---tidak bisa memasuki kedutaan.
Konvensi Wina adalah sebagai pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional.
Konvensi Wina juga menjabarkan beberapa aturan penting lainnya untuk kedutaan--- diplomat dan kedutaan dibebaskan dari semua pajak di negara tuan rumah; para diplomat diperbolehkan bergerak bebas di sekitar negara tuan rumah; sebuah kedutaan dapat memiliki kurir diplomatik, membawa tas diplomatik yang tidak dapat disita atau digeledah; diplomat diberikan diplomasi kekebalan itu. Tempat tinggal diplomat juga diperlakukan sebagai perpanjangan dari kedutaan dan tidak dapat dimasuki tanpa izin;
Biasanya, kedutaan lebih peduli untuk membangun diplomasi. Namun, kadang-kadang, Sekarang, tugas kedutaan sulit untuk didefinisikan. Paling sederhananya, seorang Duta Besar ada, adalah untuk mewakili negara mereka, tetapi apa yang diperlukan sangat bervariasi dari orang ke orang dan posting ke posting.
