Resolusi Melawan Aksi Pamer Harta Oknum Pejabat Pemerintahan

Belum lagi dengan adanya arus globalisasi juga mempengaruhi akan pola kehidupan masyarakat. Jika pada beberapa tahun kebelakang di kehidupan masyarakat cukup konvensional. Dimana seseorang membeli sebuah barang hanya karena kebutuhan bukan karena hal lain. Apalagi dengan akses transaksi yang sulit membuat membeli kebutuhan hanya dilakukan dalam intensitas yang rendah. Tetapi kini dengan akses transaksi yang mudah akan mempengaruhi kegiatan membeli barang jadi lebih sering didasari oleh keinginan bukan kebutuhan.

Disini lain memang masih banyak sekali orang-orang yang melakukan aksi pamer harta. Contohnya saja para artis dengan jam terbang yang tinggi serta selalu terpampang jelas mukanya diberbagai macam media masa. Maka ketika seseorang artis tersebut melakukan sesekali aksi pamer harta bisa dikatakan cukup sah saja asal masih berada di batas normal serta tidak melanggar aturan ataupun norma yang ada di masyarakat. Munculah sebuah pertanyaan yang pastinya akan ditanyakan kembali yaitu:

Bagaimana jika oknum di pemerintahan tidak pamer harta tetapi malah korupsi?

Terkadang pertanyaan tersebut dapat muncul ketika sedang membahas akan oknum pejabat pemerintahan yang gemar melakukan aksi pamer harta. Terkadang dari kasus aksi pamer harta saja sudah cukup membuat masyarakat resah bukan main. Kini dengan adanya kasus baru membuat masyarakat yang menguras hati. Maka dari itu disini dibutuhkan bentuk solusi baru akan pengendalian melalui sebuah transparasi harta kekayaan dari setiap calon ataupun sudah mendapatkan status pejabat pemerintahan untuk mencegah kasus yang menguras hati masyarakat Indonesia.

Maka di waktu Tahun Baru Hijrah merupakan momen yang sangat tepat dan spesial bagi seluruh pejabat Indonesia khususnya yang Muslim atau tidak untuk kembali merefleksikan dan berkomitmen untuk meningkatkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Dimana resolusi Hijrah dapat dilakukan oleh setiap individu untuk meningkatkan akhlak, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Saat mengadapi akan kausu tersebut resolusi Hijrah yang dilakukan harus memiliki fokus kepada pengembangan kesabaran dan kebijaksanaan.

Apalagi sebagai umat Muslim yang mendominasi masyarakat Indonesia atau bukan umat Muslim harus tidak dapat dengan mudah terpancing emosi atau merasa rendah diri saat menjalani kehidupan ini. Sebaliknya pihak pejabat pemerintahan harusnya memiliki penuh kasih sayang serta selalu berusaha menyampaikan pesan tentang pentingnya mengutamakan pelayanan publik dan menghindari tindakan yang merugikan.

Lebih dari itu harusnya pihak pejabat pemerintahan selalu berusaha untuk menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan keteladanan yang akan membawa manfaat bagi banyak orang. Dibarengi dengan tulus berdoa dan berusaha semoga adanya resolusi Hijrah ini dapat membawa dampak positif dan menginspirasi perubahan yang lebih baik dalam diri setiap anggota pejabat pemerintahan serta membantu menciptakan suasana kerja dan kepemimpinan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.