Banjir Jakarta, Tiba Saatnya Salahkan Anies
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Banjir Kalimantan Selatan, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan banjir di banyak tempat lainnya di Indonesia, itu salah hujan. Banjir di Jakarta? Pasti salah Anies.
Banjir selalu jadi opini publik. Bergantung siapa yang menarasikan. Sejumlah pihak mengabaikan data. Yang penting bagi mereka, pengaruhi persepsi publik bahwa Anies yang salah.
Ada kesan, di masa Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi dan Ahok, seolah-seolah Jakarta gak pernah banjir.
Di masa Gubernur Anies, apakah banjir Jakarta paling parah dan korbannya paling banyak? Apakah banjir di Jakarta lebih parah dari daerah lain? Nah, disini pentingnya melihat data. Semua bisa dilihat di media. Googling, semua data keluar dan bisa dibaca. Dari tahun ke tahun, semua ada datanya. Publik bisa membandingkan antara banjir di era Anies dengan era gubernur-gubernur sebelumnya.
Tidak bijak memang, membandingkan gubernur satu dengan gubernur lain, karena semua punya kerja dan jasa. Kecuali sebagai data untuk antisipasi dan penanganan banjir berikutnya agar lebih efektif. Tapi, membabi buta seolah banjir paling parah di masa Anies tanpa melihat data, itu sama sekali tidak bijak. Apalagi beropini seolah banjir terjadi di Jakarta hanya pada masa Anies saja, tentu ini lebih tidak bijak lagi.
Minggu kemarin (24/1), banjir di Jakarta terjadi. Ada 10 titik. Tingginya antara 10-45 cm. Jauh bila dibandingkan dengan daerah lain.
900 rumah kerendam di Bangka Belitung. Dua jembatan putus di Aceh. 400 ratus rumah tenggelam di Tasikmalaya. 21 orang mati karena banjir di Kalsel. Puluhan, ratusan hingga ribuan rumah tergenang air di beberapa tempat lain. Ini data.
Persoalannya bukan di data, tapi banjir di Jakarta itu dianggap isu paling seksi. Hidangan politik yang paling renyah untuk dimainkan. Tak ada yang lebih renyah isunya dari banjir Jakarta. Nengok kagak, bantu kagak, nyumbang kagak, tapi sibuk bermain politik di tengah penderitaan para korban. Dalihnya: ingin memperjuangkan hak para korban
Saatnya bangsa ini menyadari secara obyektif tentang "akar persoalan" banjir. Bahwa banjir itu akibat dosa lingkungan alam yang diwariskan selama kurun waktu yang sangat panjang. Tidak instan dan tiba-tiba datang. Akibat ratusan ribu hutan kalsel dan sejumlah wilayah Indonesia gundul karena ditambang, banjir datang. Menambang itu tidak dosa. Yang dosa itu karena pasca penambangan tidak dilakukan reklamasi sebagaimana perintah undang-undang. Nambang 100 hektar, setor biaya reklamasi satu hektar. Disiinilah permainan dan manipulasi terjadi
