Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat dan Praktisi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mengalirdiakunketiga05092020

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mau Penghasilan Miliaran?

19 September 2021   15:21 Diperbarui: 19 September 2021   15:28 151
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Untung saja, si kader yang polos ini benar-benar dari kalangan rakyat yang bisa jadi memang belum mumpuni dalam skenario dan sandiwara taktik, intrik, politik, dan lekat dengan dunia glamour keartisan dengan gaya hidup hedon, jadi saat bicara di kanal YouTube, tetap dengan perasaan sebagai artis. Bukan politisi yang seharusnya menjaga marwah partai yang mengusungnya dan dewan terhormat yang seharusnya menyoal uang bancakan tak bocor ke publik.

Nasi sudah menjadi bubur. Kini, rakyat tahu, duduk menjadi anggota dewan yang hanya dengan modal suara rakyat dengan berbagai sandiwaranya dan seharusnya bekerja amanah untuk rakyat tapi malah bekerja untuk kepentngan diri dan partainya dan pemodalnya, lalu dalam setahun mengambil uang rakyat hingga miliaran.

Untung ada si polos, sehingga hal memiriskan hati rakyat yang selama ini ditutup rapat oleh dewan yang terhornat itu, akhirnya terbuka juga ke publik.

Apakah di tengah NKRI yang telah merdeka, tetapi rakyatnya masih di jajah oleh rakyat bangsa sendiri yang terus mengambil keuntungan pribadi, golongan, dan partai, dewan yang terhormat yang tajuknya mewakili rakyat, memang harus tetap ada?

Belum lagi bila bicara pemerintah. Di tengah penderitaan pandemi corona, PPKM berjilid, ada pihak yang terus naik pendapatannya di tengah rakyat terus terjajah, rakyat terus diatur-atur, tetapi siapa yang terus mengeruk keuntungan dari peraturan itu? Belum lagi bicara BPJS kesehatan, rakyat jelata akan terus menjadi korban dengan upaya yang hanya menguntungkan pihak tertentu, bila iuran benar-benar dibikin menjadi sat kelas, yaitu kelas standar. Mungkin, memang ada yang ingin membuat rakyat benar-benar marah.

Terima kasih kepada si kader yang polos. Andai tidak ada dia, rakyat pun belum tahu bahwa menjadi anggota dewan itu penghasilannya miliaran.

Bagaimana rakyat? Masih mau terus menjual atau menggadaikan suaranya untuk seseorang agar menjadi anggota dewan yang penghasilannya miliaran, tapi modalnya recehan? Hasil pekerjaan terus dipertanyakan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun