Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluapkan kejengkelannya di depan para jajaran Kabinet Indonesia Maju, dan disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).Apa yang membikin Jokowi jengkel dan marah lagi? Apakah kejengkelan dan kemarahan Jokowi bukan settingan atau sandiwara belaka, agar rakyat menjadi percaya bahwa Presiden serius urus negara dan bangsa, serta amanah kepada rakyat?
Untuk memastikannya, rakyat dapat melihat sendiri di kanal You Tube Sekretariat Presiden. Juga bisa melihat di kanal You Tube lain yang meliput kejengkelan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tersebut.
Dari siaran di You Tube, kemarahan kepala negara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021.
Singkat cerita, sebab menyebut pemerintah telah habis-habisan  mengalokasikan dana jumbo dengan jumlah Rp700 triliun karena ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah pun telah habis-habisan dengan mengalokasikan dana jumbo yang jumlahnya tak main-main, hingga nyaris Rp 700 triliun. Namun, ternyata serapan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah masih lamban, Jokowi pun jengkel.
Gelontoran alokasi anggaran jumbo adalah demi target  agar ekonomi tumbuh di atas 7% pada kuartal II-2021, meski ada ketidakpastian ekonomi global dan ketidakpastian karena pandemi. Tapi sayang, Jokowi kecewa karena kualitas perencanaan program tiap kementerian lembaga maupun pemerintah daerah masih belum jelas ukuran keberhasilannya dan berimbas pada pencapaian tujuan program yang tidak tepat, bahkan tidak sinkron dengan program lainnya. Bahkan masih ada kesenjangan antara pembangunan pusat maupun daerah.
Dalam kejengkelannya, Jokowi sampai mencontohkan hal yang ditemukan langsung di lapangan. Ada pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur pendukung di sekitarnya tidak dibangun secara jelas. Ada waduk, tapi tidak ada irigasinya. Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke pelabuhan. Dan, masih banyak lagi.
Apa  akibatnya?  Daya ungkit program yang dilaksanakan tidak optimal. Masyarakat dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program-program tersebut.
Selain masalah infrastruktur dan serapan anggaran yang lamban, Presiden juga menukil akurasi data bantuan sosial yang masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan dan berimbas ke berbagai lini.
Data yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran dan lambat. Â tidak tepat sasaran.
Tradisi klasik
