Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat dan Praktisi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mengalirdiakunketiga05092020

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Bilakah Presiden Mengklarifikasi Masalah Promosi Kuliner yang Sensitif?

9 Mei 2021   06:34 Diperbarui: 9 Mei 2021   08:40 196
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masalah rakyat dilarang mudik, tetapi WNA dibiarkan masuk saja masih ruwet dan sudah bikin masyarakat kecewa dan marah. Masyarakat pun menunggu Presiden Jokowi yang sering tampil di televisi melarang masyarakat mudik di negeri sendiri, tampil juga di televisi melarang WNA masuk Indonesia.

Alih-alih tampil di televisi melarang WNA masuk Indonesia, tiba-tiba malah muncul mempromosikan produk makanan kuliner daerah dengan materi yang sensitif. Disampaikan di waktu dan tempat yang tidak tepat pula.

Bahkan sejak promosinya viral dan menjadi pro kontra di seantero negeri, langsung membangkitkan lagi kisah perseteruan klasik yang mendarah daging yaitu sisa-sisa Pilkada dan Pilpres.

Akibat promosi kuliner oleh Presiden di momentum yang tidak pas dan materinya sangat sensitif, terlebih rakyat juga sedang dalam kondisi terluka hati akibat perlakuan pemerintah yang dianggap lebih membela WNA, netizen dan warganet pun saling serang di media sosial.

Tidak berhenti di situ, influencer dan buzzer yang beberapa waktu lalu sudah tiarap, kini bangun dan ikut memprovokasi lagi.

Malah ada unggahan influenser atau buzzer di media sosial yang malah kesannya membangkitkan macan tidur. Malah tambah memperkeruh suasana, sampai saat saya melihat unggahannya dan membaca kolom komentar, sangat jelas dia dan para pengikutnya terus mengkaitkan dengan kata-kata yang sama dalam perseteruan Pilkada dan Pilpres. Dari kondisi itu, rasanya memang ada pihak yang memafaatkan untuk membikin masyarakat mayoritas marah.

Pertanyaannya, bila benar masyarakat mayoritas benar-benar marah dan melakukan tindakan pembelaan yang bisa jadi mengarah ke anarkis, apakah pemerintah sanggup menghadang rakyat yang marah dan terus dipancing supaya marah?

Dalam situasi seperti ini, titik sumber pangkal masalahnya ada di Presiden. Karena Presiden yang memicu masalah, sewajibnya Presiden langsung tampil lagi, meminta maaf dan membuat klarifikasi dari maksud promosi kuliner yang sensitif.

Bila Presiden legowo, segera membuat klarifikasi dan meminta maaf sebelum persoalan jadi melebar dan tambah meluas, lalu banyak pihak yang akhirnya ikut campur mencoba mengklarifikasi dan membela, masalahnya bukan tambah mengecil lalu selesai. Tapi jadi bertele-tele dan bikin banyak dosa karena saling hujat. Padahal ini bulan Ramadhan.

Hingga detik ini, Presiden sendiri belum muncul dan memberikan klarifikasi. Tapi ada pihak yang coba membuat klarifikasi, justru dari klarifikasinya timbul masalah baru.

Lebih ironis, ada sosok yang setiap tampil sangat tak disukai masyarakat malah mati-matian membela Presiden dengan caranya, hingga dijuluki tukang jilat, dan justru menambah masalah baru dari pernyataannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun